Pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh harus dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penegasan ini datang dari ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, yang memberikan argumentasi kuat mengapa proyek strategis ini harus berdiri di atas kaki sendiri dalam hal keuangan.
Keputusan untuk tidak menggunakan APBN dalam menanggung beban utang Whoosh bukan hanya sekadar kebijakan fiskal, melainkan juga sebuah langkah strategis untuk menjaga disiplin bisnis di kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Huda meyakini bahwa ketergantungan pada dana pemerintah akan menciptakan preseden buruk dan menghilangkan insentif bagi BUMN untuk beroperasi secara efisien dan menghasilkan keuntungan.
Alasan utama penolakan penggunaan APBN adalah potensi terciptanya moral hazard. Jika BUMN mengetahui bahwa pemerintah akan selalu siap sedia menanggung kerugian atau membayar utang, mereka akan cenderung mengambil risiko yang tidak terukur dalam menjalankan proyek-proyek besar. Akibatnya, proyek-proyek yang secara bisnis tidak layak pun akan tetap dijalankan dengan harapan adanya bailout dari APBN. Hal ini tentu akan membebani keuangan negara dan mengalihkan sumber daya yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Also Read
Lebih lanjut, Huda menyoroti bahwa APBN saat ini sudah sangat terbebani dengan berbagai program pemerintah yang ambisius, seperti program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan pembangunan 3 juta rumah. Menambah beban APBN dengan utang KCJB akan semakin mempersempit ruang fiskal dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro.
Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menolak penggunaan APBN dalam membayar utang proyek Whoosh dipandang sebagai langkah yang tepat dan bertanggung jawab. Huda menekankan bahwa proyek strategis seperti KCJB harus dikelola secara profesional dan berorientasi pada kemandirian finansial. Proyek ini harus mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional, membayar utang, dan memberikan keuntungan bagi negara.
Meskipun mencapai titik impas (break even point/BEP) mungkin membutuhkan waktu yang lama, Huda menekankan bahwa BUMN yang terlibat dalam proyek KCJB harus terus berupaya meningkatkan efisiensi, mencari sumber pendapatan baru, dan mengoptimalkan operasional agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Dengan tidak melibatkan APBN, pemerintah turut mendorong BUMN untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola proyek-proyek besar.
Selain itu, penolakan penggunaan APBN juga merupakan sinyal yang kuat kepada investor dan pasar bahwa pemerintah serius dalam menjaga disiplin fiskal dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Investor akan lebih percaya diri untuk berinvestasi di Indonesia jika mereka melihat bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab dan tidak mudah memberikan bailout kepada BUMN yang mengalami kesulitan keuangan.
Penting untuk dicatat bahwa proyek KCJB memiliki potensi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Kereta cepat ini dapat meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung, mengurangi kemacetan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang koridor Jakarta-Bandung. Namun, potensi ini hanya dapat direalisasikan jika proyek ini dikelola secara efisien dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memantau kinerja proyek KCJB dan memberikan dukungan yang diperlukan agar proyek ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dukungan ini dapat berupa pemberian insentif pajak, penyederhanaan regulasi, atau bantuan teknis. Namun, dukungan tersebut harus diberikan secara selektif dan tidak boleh menciptakan ketergantungan pada dana pemerintah.
Keberhasilan proyek KCJB dalam membayar utangnya secara mandiri akan menjadi contoh yang baik bagi BUMN lainnya dan akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kemampuan Indonesia dalam mengelola proyek-proyek infrastruktur besar. Sebaliknya, kegagalan proyek KCJB dalam membayar utangnya akan memberikan dampak negatif bagi reputasi Indonesia dan dapat menghambat investasi di sektor infrastruktur.
Dalam konteks global, penolakan penggunaan APBN untuk membayar utang KCJB sejalan dengan tren yang berkembang di mana negara-negara semakin berhati-hati dalam mengelola keuangan negara dan mengurangi ketergantungan pada utang. Negara-negara di dunia semakin menyadari pentingnya menjaga disiplin fiskal dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat tata kelola BUMN dan memastikan bahwa BUMN beroperasi secara transparan dan akuntabel. BUMN harus memiliki manajemen yang profesional dan kompeten serta memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan.
Selain itu, pemerintah perlu mendorong BUMN untuk berinvestasi dalam sumber daya manusia dan meningkatkan kemampuan teknis agar dapat bersaing di pasar global. BUMN juga perlu mengembangkan inovasi dan teknologi baru agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Dengan langkah-langkah tersebut, BUMN dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional. BUMN yang kuat dan mandiri akan mampu menghadapi tantangan global dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia.
Kesimpulannya, keputusan untuk tidak menggunakan APBN dalam membayar utang proyek KCJB merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk menjaga disiplin fiskal, mendorong efisiensi pengelolaan proyek BUMN, dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Pemerintah perlu terus memantau kinerja proyek KCJB dan memberikan dukungan yang diperlukan agar proyek ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia. Dengan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, proyek KCJB dapat menjadi contoh yang baik bagi proyek-proyek infrastruktur lainnya di Indonesia dan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Lebih jauh lagi, penolakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun BUMN yang kuat, mandiri, dan mampu berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional. Ini adalah langkah penting menuju kemandirian ekonomi dan pengelolaan keuangan negara yang lebih bertanggung jawab.
