Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) secara terbuka mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan terkait belum dilaksanakannya eksekusi penahanan terhadap Silfester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet). Keterlambatan ini menimbulkan spekulasi kuat mengenai adanya intervensi politik dalam proses penegakan hukum, terutama mengingat kasus ini berkaitan dengan dugaan fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Kasus ini bermula dari pernyataan Silfester Matutina yang dianggap mencemarkan nama baik Jusuf Kalla. Setelah melalui serangkaian proses hukum, pengadilan memutuskan bahwa Silfester Matutina bersalah dan harus menjalani hukuman. Namun, hingga saat ini, putusan tersebut belum dieksekusi, memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat, khususnya para aktivis dan tokoh yang tergabung dalam TPUA.
Abdul Gafur Sangadji, salah satu anggota TPUA, secara tegas menyatakan bahwa ada faktor lain yang menghambat proses hukum ini. Ia menyoroti pentingnya political will dalam penegakan hukum. Menurutnya, alasan yuridis seharusnya sudah tidak lagi menjadi penghalang, mengingat putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Pernyataan ini disampaikan di Polda Metro Jaya, Senin (11/8/2025), menunjukkan keseriusan TPUA dalam menuntut kejelasan dan keadilan dalam kasus ini.
Also Read
"Ini soal political will. Mau atau tidak kejaksaan mengeksekusi putusan? Karena ini bukan lagi alasan yuridis. Seharusnya putusan ini sudah dieksekusi," tegas Abdul Gafur Sangadji.
Kecurigaan akan adanya unsur politik juga diungkapkan oleh Ahmad Khozinudin, anggota tim kuasa hukum TPUA lainnya. Ia menduga bahwa ada motif politik di balik keputusan Kejagung yang belum menahan Silfester Matutina. Ia bahkan menyoroti bahwa politisasi hukum semacam ini terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang seharusnya menjunjung tinggi supremasi hukum.
Ketidakjelasan dalam penegakan hukum ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Roy Suryo dan sejumlah tokoh lainnya bahkan berencana melaporkan Kajari Jakarta Selatan ke Kejagung atas dugaan kelalaian dalam melaksanakan putusan pengadilan. Langkah ini menunjukkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini.
TPUA, sebagai organisasi yang fokus pada pembelaan ulama dan aktivis, memiliki peran penting dalam mengawal kasus ini. Mereka tidak hanya memberikan pendampingan hukum kepada Silfester Matutina, tetapi juga aktif mengadvokasi agar proses hukum berjalan transparan dan adil. Keterlibatan TPUA dalam kasus ini menunjukkan komitmen mereka dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara.
Kasus ini menjadi ujian bagi integritas dan independensi Kejaksaan Agung. Publik menanti tindakan nyata dari Kejagung untuk segera mengeksekusi putusan pengadilan dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat. Keterlambatan dalam penegakan hukum ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan secara keseluruhan.
Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya peran media dalam mengawal proses hukum. Pemberitaan yang objektif dan berimbang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan memahami duduk perkara secara utuh. Media juga memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.
Kasus Silfester Matutina ini bukan hanya sekadar kasus hukum biasa. Ini adalah cerminan dari masalah yang lebih besar, yaitu potensi intervensi politik dalam penegakan hukum. Jika hal ini dibiarkan terus terjadi, maka supremasi hukum akan terancam dan keadilan akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan media, harus bersatu padu untuk menjaga independensi lembaga peradilan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga relevan dengan isu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, namun kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian. Batasan-batasan kebebasan berpendapat harus jelas dan ditegakkan secara konsisten untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.
Kasus Silfester Matutina ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun, termasuk dari pihak politik. Keadilan harus ditegakkan untuk semua warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik.
Kejaksaan Agung memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa mereka mampu menegakkan hukum secara independen dan profesional. Eksekusi terhadap Silfester Matutina harus segera dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang.
Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja Kejari Jakarta Selatan dalam menangani kasus ini. Jika ditemukan adanya indikasi kelalaian atau penyimpangan, maka tindakan tegas harus diambil untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa depan.
Kasus ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Pengawasan yang efektif dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pada akhirnya, kasus Silfester Matutina ini adalah ujian bagi komitmen kita terhadap supremasi hukum. Jika kita gagal menegakkan hukum secara adil dan konsisten, maka fondasi negara hukum kita akan rapuh dan keadilan akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengawal kasus ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan untuk semua.
Perlu dicatat bahwa tanggal yang disebutkan dalam berita, 11 Agustus 2025, adalah tanggal fiktif dan digunakan hanya untuk memenuhi permintaan penulisan ulang berita.
