Sidang gugatan terkait ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, 27 Oktober 2025. Sidang kali ini beragendakan pembacaan penetapan sidang, namun jalannya persidangan diwarnai ketidakhadiran pihak tergugat, yakni Gibran Rakabuming Raka selaku tergugat 1 dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tergugat 2.
Subhan, penggugat dalam perkara ini, mengungkapkan kekecewaannya usai persidangan. Ia menyatakan bahwa ketidakhadiran kedua pihak tergugat cukup disayangkan. "Jadi sidang hari ini, tergugat 1 dan tergugat 2 tidak hadir," ujarnya kepada awak media yang menunggunya di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Menurut Subhan, berdasarkan informasi yang ia peroleh dari majelis hakim, ketidakhadiran para tergugat tersebut disebabkan karena penetapan sidang dilaksanakan melalui sistem e-court. "Tadi samar-samar katanya e-court. Alasannya udah di e-court," jelasnya. Meskipun demikian, Subhan berharap agar para tergugat dapat hadir pada sidang berikutnya untuk memberikan keterangan dan membela diri.
Also Read
Akibat ketidakhadiran pihak tergugat, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan hingga pekan depan. Agenda sidang selanjutnya, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 3 November 2025, adalah pembacaan gugatan. "Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 3 November, pembacaan gugatan," kata Subhan.
Gugatan terhadap ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka ini diajukan oleh Subhan, seorang warga negara Indonesia yang merasa keberatan dengan persyaratan ijazah yang digunakan Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (Cawapres). Subhan berpendapat bahwa ijazah Gibran yang diperoleh dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Subhan menyoroti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf (r), serta Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 13 huruf (r). Menurutnya, kedua aturan tersebut mengatur secara jelas mengenai persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden, termasuk mengenai pengakuan dan kesetaraan ijazah yang diperoleh dari luar negeri.
Dalam gugatannya, Subhan meminta agar pengadilan menyatakan bahwa ijazah SMA yang digunakan Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon wakil presiden. Ia juga meminta agar KPU membatalkan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden karena dianggap tidak memenuhi syarat pendidikan.
Kasus gugatan ijazah Gibran Rakabuming Raka ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas dan transparansi proses pemilihan umum. Banyak pihak yang menilai bahwa kasus ini perlu diusut tuntas untuk memastikan bahwa semua calon pemimpin memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, pihak Gibran Rakabuming Raka sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait gugatan ini. Namun, tim kuasa hukum Gibran sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka siap menghadapi gugatan tersebut dan akan memberikan bukti-bukti yang membantah semua tuduhan yang diajukan oleh penggugat.
Sidang gugatan ijazah Gibran Rakabuming Raka ini diperkirakan akan berlangsung panjang dan menarik perhatian publik. Proses persidangan akan menjadi ajang pembuktian bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti yang mendukung klaim masing-masing.
Publik berharap agar persidangan ini dapat berjalan secara transparan dan adil, sehingga kebenaran dapat terungkap dan keputusan yang diambil oleh pengadilan dapat diterima oleh semua pihak. Kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pendidikan dan pengakuan ijazah di Indonesia, sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Gugatan terhadap ijazah Gibran ini menambah daftar panjang permasalahan yang muncul menjelang pemilihan umum. Sebelumnya, berbagai isu terkait politik uang, kampanye hitam, dan ujaran kebencian juga mewarnai persiapan pesta demokrasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas.
Masyarakat Indonesia memiliki harapan besar terhadap para pemimpin yang akan terpilih dalam pemilihan umum mendatang. Mereka berharap agar para pemimpin tersebut dapat membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga dan memastikan agar proses pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan transparan.
Kasus gugatan ijazah Gibran Rakabuming Raka ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, terutama bagi para calon pemimpin. Bahwa integritas dan kejujuran merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Masyarakat akan lebih percaya dan mendukung pemimpin yang memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum atau etika.
Selain itu, kasus ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan dan pengetahuan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang memiliki pendidikan yang baik akan lebih mampu memahami dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua orang untuk terus meningkatkan pendidikan dan pengetahuan, agar dapat menjadi pemimpin yang berkualitas di masa depan.
Sidang gugatan ijazah Gibran Rakabuming Raka akan terus berlanjut hingga pekan depan. Publik akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berharap agar kebenaran dapat segera terungkap. Kasus ini menjadi ujian bagi sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Apakah hukum dapat ditegakkan secara adil dan transparan, tanpa pandang bulu? Waktu yang akan menjawabnya.
Selain menyoroti aspek hukum, kasus ini juga membuka ruang diskusi mengenai etika dan moralitas dalam politik. Apakah seorang calon pemimpin yang memiliki masalah dengan integritasnya masih layak untuk dipilih? Pertanyaan ini menjadi bahan perdebatan yang menarik di kalangan masyarakat.
Sebagian orang berpendapat bahwa integritas adalah hal yang mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jika seorang calon pemimpin terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan, maka ia tidak layak untuk dipilih, meskipun ia memiliki kemampuan atau program yang baik.
Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kemampuan dan program seorang calon pemimpin lebih penting daripada integritasnya. Menurut mereka, yang terpenting adalah bagaimana seorang pemimpin dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat, meskipun ia memiliki kekurangan dalam hal integritas.
Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang beragam mengenai kriteria ideal seorang pemimpin. Tidak ada jawaban tunggal yang benar atau salah. Semua tergantung pada nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu.
Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa masyarakat menginginkan pemimpin yang dapat dipercaya dan diandalkan. Pemimpin yang dapat memenuhi janji-janjinya dan bekerja keras untuk kepentingan rakyat. Pemimpin yang tidak korup dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya.
Kasus gugatan ijazah Gibran Rakabuming Raka ini menjadi pengingat bagi semua calon pemimpin untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Jangan pernah mengorbankan nilai-nilai moral demi meraih kekuasaan. Karena pada akhirnya, kebenaran akan selalu terungkap dan masyarakat akan memberikan penilaian yang adil.
Sidang selanjutnya pada tanggal 3 November 2025 akan menjadi babak baru dalam kasus ini. Pembacaan gugatan akan membuka tabir lebih lebar mengenai alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh penggugat. Pihak tergugat, Gibran Rakabuming Raka dan KPU, diharapkan hadir dan memberikan jawaban atas gugatan tersebut.
Masyarakat akan terus menantikan perkembangan kasus ini dan berharap agar pengadilan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Keputusan pengadilan akan menjadi preseden penting bagi penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.
