Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Kota Ansan, Korea Selatan, dengan fokus utama menemui dan berdialog langsung dengan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di sana. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi, memahami kondisi kerja, serta menyosialisasikan program-program pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan PMI, termasuk program repatriasi bagi mereka yang menghadapi masalah hukum atau ingin kembali ke tanah air.
Kota Ansan dipilih sebagai lokasi kunjungan karena menjadi salah satu pusat konsentrasi PMI di Korea Selatan. Di kota ini terdapat Migrant Center Kota Ansan, sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah kota untuk memberikan pelayanan dan dukungan kepada para pekerja migran dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Migrant Center Kota Ansan memiliki peran krusial dalam menjembatani komunikasi antara pekerja migran, pemerintah setempat, dan perwakilan negara asal.
Dalam kunjungannya, Bob Hasan didampingi oleh sejumlah pejabat dan tenaga ahli, termasuk Koordinator Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI, Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Deddy Suprapto, staf lokal, serta Chief Director Ansan Migrant’s Counseling Support Center, Mr. Kwon Soongil. Kehadiran para pihak ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian serius terhadap isu-isu yang dihadapi oleh PMI di Korea Selatan.
Also Read
Migrant Center Kota Ansan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kepada para pekerja migran. Di dalamnya terdapat 14 loket negara yang masing-masing mewakili negara asal pekerja migran. Loket Indonesia menjadi garda terdepan dalam menerima keluhan, memberikan informasi, dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh PMI. Keberadaan loket ini sangat membantu PMI dalam mengakses layanan yang mereka butuhkan, seperti bantuan hukum, konsultasi masalah ketenagakerjaan, dan informasi mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja migran.
Dalam pertemuan dengan Chief Director Ansan Migrant’s Counseling Support Center dan sejumlah PMI, Bob Hasan menyampaikan komitmen DPR RI untuk terus memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan PMI. Ia menjelaskan bahwa Badan Legislasi DPR RI sedang melakukan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Revisi ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan PMI, mulai dari proses rekrutmen, penempatan, hingga pemulangan.
Salah satu poin penting yang diinisiasi oleh Badan Legislasi DPR RI dalam revisi UU PPMI adalah pasal yang mengatur tentang pengampunan bagi pekerja migran yang bekerja secara tidak prosedural atau ilegal (unprocedural). Pasal ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi PMI yang terjerat masalah hukum karena pelanggaran keimigrasian atau masalah ketenagakerjaan. Dengan adanya pengampunan, mereka memiliki kesempatan untuk kembali ke Indonesia secara legal dan mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Bob Hasan menjelaskan bahwa program repatriasi merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap PMI yang ingin kembali ke tanah air. Program ini memberikan bantuan biaya transportasi, pendampingan, dan pelatihan keterampilan agar PMI dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dan memiliki penghidupan yang layak. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam menyukseskan program repatriasi.
Selain menyosialisasikan program repatriasi, Bob Hasan juga mendengarkan secara langsung keluhan dan aspirasi dari para PMI. Mereka menyampaikan berbagai masalah yang mereka hadapi, seperti masalah gaji yang tidak dibayar, kondisi kerja yang tidak layak, diskriminasi, dan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Bob Hasan berjanji akan menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik.
Kunjungan Bob Hasan ke Kota Ansan merupakan bagian dari upaya DPR RI untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI. DPR RI menyadari bahwa PMI merupakan pahlawan devisa yang telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada mereka.
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap PMI. Selain merevisi UU PPMI, pemerintah juga melakukan berbagai upaya lain, seperti meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan penempatan PMI, memberikan pelatihan keterampilan kepada calon PMI, dan memperkuat kerjasama dengan negara-negara tujuan penempatan PMI.
Pemerintah juga berupaya untuk mengurangi pengiriman pekerja migran ke luar negeri secara bertahap. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak warga negara Indonesia yang memiliki kesempatan untuk bekerja di dalam negeri dengan penghasilan yang layak.
Kunjungan Ketua Baleg DPR RI ke Kota Ansan memberikan harapan baru bagi para PMI di Korea Selatan. Mereka merasa diperhatikan dan didengarkan oleh wakil rakyat. Diharapkan, kunjungan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI, serta mempererat hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan.
Pentingnya perlindungan PMI juga disoroti oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang migrasi. Mereka mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan DPR RI untuk meningkatkan perlindungan PMI. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti praktik percaloan, penipuan, dan eksploitasi terhadap PMI.
Organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat juga berperan aktif dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada PMI yang menghadapi masalah di luar negeri. Mereka bekerja sama dengan pemerintah dan perwakilan negara untuk memastikan bahwa hak-hak PMI dilindungi dan dipenuhi.
Keberadaan PMI di luar negeri tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia, tetapi juga menjadi jembatan penghubung antara Indonesia dan negara-negara lain. PMI menjadi duta bangsa yang memperkenalkan budaya dan nilai-nilai Indonesia kepada masyarakat internasional. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada mereka.
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup PMI dan keluarga mereka. Pemerintah memberikan bantuan pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi keluarga PMI yang berada di Indonesia. Pemerintah juga memberikan pelatihan keterampilan kepada keluarga PMI agar mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
Kisah sukses PMI yang berhasil mengubah nasib keluarga mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka membuktikan bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, mereka dapat meraih impian mereka. Namun, di balik kisah sukses tersebut, terdapat juga kisah-kisah pilu tentang PMI yang mengalami kesulitan dan masalah di luar negeri.
Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus memberikan dukungan dan perhatian kepada PMI. Kita harus memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak. Kita juga harus membantu mereka untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat dan memiliki penghidupan yang layak setelah mereka kembali ke tanah air.
Kunjungan Ketua Baleg DPR RI ke Kota Ansan merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI. Diharapkan, kunjungan ini dapat membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan PMI dan keluarga mereka. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada PMI, pahlawan devisa bangsa.
Pemerintah juga mendorong agar PMI yang memiliki keahlian dan pengalaman di luar negeri dapat berkontribusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan insentif dan dukungan bagi PMI yang ingin membuka usaha atau berinvestasi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak PMI yang kembali ke tanah air dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa.
Perlindungan PMI merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, baik pemerintah, DPR RI, organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat luas. Dengan bersama-sama, kita dapat menciptakan sistem perlindungan PMI yang lebih efektif dan komprehensif.
Kunjungan Ketua Baleg DPR RI ke Kota Ansan menjadi bukti bahwa pemerintah dan DPR RI memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi dan mensejahterakan PMI. Diharapkan, komitmen ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan. PMI merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi.
Selain itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan PMI. Masyarakat perlu memahami bahwa PMI memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mencegah praktik percaloan, penipuan, dan eksploitasi terhadap PMI.
Pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama dengan media massa untuk menyebarluaskan informasi tentang perlindungan PMI. Media massa dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban PMI, serta program-program pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan PMI.
Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi PMI. Kita dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak. Kita juga dapat membantu mereka untuk meraih impian mereka dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa.
