Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan sinyal kuat terkait rencana kenaikan tarif layanan transportasi publik Transjakarta dan Transjabodetabek. Pernyataan ini muncul di tengah diskusi publik yang semakin intensif mengenai keberlanjutan subsidi transportasi dan kebutuhan untuk menjaga kualitas layanan. Pramono menegaskan bahwa keputusan untuk menaikkan tarif telah melalui pertimbangan yang matang dan komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan masyarakat dan keberlangsungan finansial operasional Transjakarta.
Pramono menjelaskan bahwa selama ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberikan fasilitas gratis kepada 15 golongan masyarakat tertentu untuk menggunakan layanan Transjakarta. Kebijakan ini, meskipun mulia, menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi Pemprov. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Pemprov tidak mungkin menanggung biaya operasional Transjakarta dan Transjabodetabek sepenuhnya, terutama dengan cakupan layanan yang semakin luas dan jumlah penumpang yang terus meningkat.
"Tentunya kan enggak bisa Pemerintah Jakarta menyangga semua penduduk yang ada di Jakarta dan Jabodetabek," ujar Pramono, Senin (27/10/2025), menegaskan perlunya penyesuaian tarif. Ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi tarif antara Jakarta dan wilayah penyangga, untuk menghindari disparitas harga yang dapat memicu ketidakadilan dan kebingungan di kalangan pengguna transportasi.
Also Read
Keputusan untuk menaikkan tarif Transjakarta bukanlah langkah yang diambil secara gegabah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi biaya operasional Transjakarta, termasuk harga bahan bakar, biaya perawatan armada, gaji karyawan, dan investasi dalam pengembangan infrastruktur. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tarif yang ditetapkan nantinya tetap terjangkau bagi masyarakat, namun juga mampu menutupi sebagian biaya operasional yang terus meningkat.
Pramono juga menyinggung besaran subsidi yang selama ini digelontorkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk setiap tiket Transjakarta. Ia mengungkapkan bahwa subsidi yang diberikan telah mencapai lebih dari Rp9.000 per tiket. Angka ini menunjukkan komitmen Pemprov dalam memberikan layanan transportasi publik yang terjangkau bagi masyarakat. Namun, ia juga menekankan bahwa subsidi yang terlalu besar dapat membebani anggaran daerah dan menghambat investasi dalam sektor lain yang juga penting bagi pembangunan Jakarta.
"Sekarang ini subsidinya setiap tiket sebenarnya sudah di atas Rp9.000. Kan enggak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus menerus," tegas Pramono, mengisyaratkan bahwa penyesuaian tarif adalah langkah yang tak terhindarkan. Ia berjanji akan mengumumkan secara resmi mengenai waktu pelaksanaan dan besaran kenaikan tarif pada saat yang tepat, setelah semua pertimbangan dan koordinasi selesai dilakukan.
Rencana kenaikan tarif Transjakarta ini tentu saja memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian masyarakat memahami perlunya penyesuaian tarif untuk menjaga keberlangsungan layanan Transjakarta. Mereka menyadari bahwa subsidi yang terlalu besar dapat membebani anggaran daerah dan menghambat pembangunan sektor lain. Namun, sebagian masyarakat lainnya merasa keberatan dengan rencana kenaikan tarif ini. Mereka khawatir bahwa kenaikan tarif akan semakin membebani ekonomi keluarga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari sepenuhnya kekhawatiran masyarakat terkait rencana kenaikan tarif Transjakarta. Oleh karena itu, Pemprov berjanji akan melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat sebelum keputusan kenaikan tarif diberlakukan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai alasan di balik kenaikan tarif, serta manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari peningkatan kualitas layanan Transjakarta.
Selain itu, Pemprov juga berjanji akan mempertimbangkan berbagai opsi untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan tarif. Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan antara lain adalah pemberian subsidi khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penerapan tarif progresif berdasarkan jarak tempuh, dan peningkatan efisiensi operasional Transjakarta untuk menekan biaya.
Kenaikan tarif Transjakarta juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan. Dengan adanya tambahan pendapatan dari tarif, Transjakarta dapat melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur, seperti penambahan armada bus baru, peningkatan fasilitas halte, dan penerapan teknologi informasi yang lebih canggih. Peningkatan kualitas layanan ini diharapkan dapat menarik lebih banyak masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta.
Selain itu, kenaikan tarif juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan Transjakarta. Dengan adanya tambahan pendapatan, Transjakarta dapat memberikan gaji dan tunjangan yang lebih baik kepada karyawan, serta meningkatkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi. Karyawan yang sejahtera dan kompeten tentu akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Jakarta. Kenaikan tarif Transjakarta merupakan salah satu langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Pemprov berharap masyarakat dapat memahami dan mendukung langkah ini, demi terwujudnya sistem transportasi publik yang berkelanjutan dan berkualitas di Jakarta.
Lebih lanjut, Pramono Anung juga menyoroti pentingnya integrasi sistem transportasi publik di Jakarta dan wilayah penyangga. Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, untuk menciptakan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan efisien. Integrasi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk berpindah antar moda transportasi, serta mengurangi kemacetan di wilayah Jabodetabek.
Dalam konteks integrasi transportasi publik ini, Pramono juga menyinggung mengenai rencana pengembangan sistem pembayaran terpadu. Sistem pembayaran terpadu ini memungkinkan masyarakat untuk menggunakan satu kartu atau aplikasi untuk membayar berbagai jenis transportasi publik, seperti Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, serta mengurangi antrean di loket pembayaran.
Pramono Anung juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Transjakarta. Ia berjanji akan membuka akses informasi kepada publik mengenai kinerja keuangan Transjakarta, serta program-program pengembangan yang sedang dilakukan. Transparansi dan akuntabilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Transjakarta, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja Transjakarta.
Secara keseluruhan, rencana kenaikan tarif Transjakarta merupakan langkah yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang matang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan masyarakat, keberlangsungan finansial operasional Transjakarta, dan peningkatan kualitas layanan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap masyarakat dapat memahami dan mendukung langkah ini, demi terwujudnya sistem transportasi publik yang berkelanjutan dan berkualitas di Jakarta. Kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan kenaikan tarif ini, Pramono Anung menegaskan akan dilakukan pada saat yang tepat, setelah semua kajian dan koordinasi selesai dilakukan.
