Sembilan puluh tujuh tahun setelah Sumpah Pemuda menggema di persada Nusantara, bangsa Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan multidimensional yang menguji fondasi kebangsaan. Dr. Rasminto, Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) dan akademisi UNISMA, menyoroti bahwa wujud penjajahan kontemporer menjelma dalam dominasi ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh kartel sumber daya alam serta infiltrasi kepentingan asing yang menggerogoti rasa nasionalisme. Tanah dan air, yang seharusnya menjadi simbol kedaulatan, kini terdegradasi menjadi arena pertarungan kepentingan modal dan kuasa.
Dalam pusaran krisis ini, Dr. Rasminto menekankan perlunya gagasan dan kesadaran baru dari generasi muda. Kesadaran untuk mendekomposisi, atau membongkar, struktur ketidakadilan yang selama ini membelenggu bangsa. Gerakan dekomposit kebangsaan, menurutnya, dapat menjadi manifestasi baru nasionalisme di era modern, dengan pendekatan rasional, progresif, dan berakar pada semangat kemerdekaan sejati.
Kartel sumber daya alam telah lama menjadi musuh laten bangsa. Mereka menguasai tambang, hutan, energi, hingga distribusi pangan. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan rakyat, justru dikomodifikasi dan diekspor mentah tanpa nilai tambah, hanya menguntungkan segelintir pihak. Ironisnya, sebagian besar kartel ini menjalin hubungan erat dengan kepentingan politik dan modal asing. Dalam senyap, mereka menggerogoti kedaulatan ekonomi bangsa, sehingga rakyat hanya menjadi penonton di atas tanah airnya sendiri.
Also Read
Gerakan dekomposit kebangsaan adalah sebuah paradigma baru dalam memahami dan merespons tantangan kebangsaan di era globalisasi. Ini bukan sekadar gerakan reaktif, melainkan sebuah upaya proaktif untuk membangun kembali fondasi kebangsaan yang kokoh, adil, dan berkelanjutan. Gerakan ini melibatkan dekonstruksi terhadap narasi-narasi usang yang membenarkan ketidakadilan, serta rekonstruksi terhadap nilai-nilai kebangsaan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dekomposisi kebangsaan bukanlah sebuah ajakan untuk membubarkan negara atau menghancurkan identitas nasional. Sebaliknya, ini adalah sebuah seruan untuk membersihkan negara dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Ini adalah sebuah ajakan untuk membangun identitas nasional yang inklusif, yang menghargai keberagaman budaya, agama, dan etnis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Gerakan ini menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Rakyat harus memiliki akses informasi yang memadai mengenai kontrak-kontrak pertambangan, izin-izin kehutanan, dan perjanjian-perjanjian energi. Rakyat juga harus memiliki mekanisme untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah dan perusahaan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Selain itu, gerakan ini juga menuntut adanya redistribusi kekayaan yang lebih adil. Keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam harus dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh segelintir elit. Pemerintah harus memiliki kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, seperti program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Momentum Sumpah Pemuda harus dimaknai sebagai panggilan untuk bersatu dan berjuang melawan segala bentuk penjajahan, baik fisik maupun ekonomi. Generasi muda memiliki peran sentral dalam gerakan dekomposit kebangsaan. Mereka adalah agen perubahan yang memiliki idealisme, energi, dan kreativitas untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
Generasi muda harus berani mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak adil, mengorganisir diri untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, dan menawarkan solusi-solusi inovatif untuk mengatasi masalah-masalah bangsa. Mereka harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia.
Dalam konteks ini, keberanian pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk memberantas kartel dan mafia sumber daya alam patut diapresiasi. Pengembalian hampir 3,5 juta hektare lahan sawit ilegal untuk kepentingan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merupakan langkah signifikan. Begitu pula dengan pengungkapan kasus kartel migas yang merugikan negara hampir Rp1000 triliun dari kasus impor minyak mentah, serta penyitaan Rp13,2 triliun dari kasus korupsi CPO sawit.
Tindakan tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melawan kartel yang merusak tanah dan air Indonesia. Ini adalah langkah awal yang baik, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan menindak tegas para pelaku kejahatan ekonomi yang merugikan negara dan rakyat.
Namun, pemberantasan kartel tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Perlu ada partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Media memiliki peran penting dalam mengungkap praktik-praktik kartel dan mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatifnya. Akademisi dapat memberikan analisis kritis dan rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Organisasi masyarakat sipil dapat mengadvokasi hak-hak rakyat dan mengawasi kinerja pemerintah dan perusahaan. Masyarakat umum dapat melaporkan praktik-praktik kartel yang mereka ketahui kepada pihak berwenang.
Gerakan dekomposit kebangsaan adalah sebuah gerakan kolektif yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa. Ini adalah sebuah panggilan untuk membangun kembali Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Tanah dan air Indonesia harus kembali menjadi simbol perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan. Tanah dan air harus menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat Sumpah Pemuda, mari kita bersatu dan berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Mari kita dekomposisi segala bentuk ketidakadilan dan membangun kembali fondasi kebangsaan yang kokoh, adil, dan berkelanjutan. Ini adalah tugas kita bersama sebagai generasi penerus bangsa.
