Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan tanggapannya terkait sengketa wilayah Ambalat yang melibatkan Indonesia dan Malaysia di perairan sekitar laut Sulawesi. Bahlil menekankan bahwa penentuan batas teritorial merupakan ranah Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Namun, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di wilayah tersebut, terdapat wacana untuk melakukan pengelolaan bersama dengan Malaysia.
"Mengenai Ambalat, jika terkait dengan teritori, hal itu menjadi wewenang Kemhan dan Kemenlu untuk memberikan penjelasan. Akan tetapi, memang sempat muncul gagasan bahwa jika terdapat sumber daya alam di Ambalat, akan dikelola secara bersama-sama. Namun, ini masih sebatas ide, masih dalam tahap pembahasan, dan belum mencapai tahap final," ungkap Bahlil usai menghadiri konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Semester I 2025 di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, pada Senin (11/8/2025).
Bahlil menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui potensi sumber daya alam yang terkandung di laut Ambalat yang akan dikelola bersama. "Belum ada (SDA yang bisa dikelola), kita masih dalam tahap penelitian," imbuhnya.
Also Read
Sebelumnya, Bahlil juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun konsep kerja sama untuk pengelolaan blok Ambalat yang saat ini masih menjadi sengketa.
Potensi Sumber Daya Alam di Blok Ambalat: Peluang Kerja Sama dan Tantangan Sengketa
Blok Ambalat, sebuah wilayah maritim yang terletak di Laut Sulawesi, telah lama menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Klaim tumpang tindih atas wilayah ini telah memicu ketegangan diplomatik dan bahkan insiden militer di masa lalu. Namun, di balik sengketa tersebut, tersembunyi potensi sumber daya alam yang signifikan, terutama minyak dan gas bumi (migas), yang dapat menjadi pendorong kerja sama ekonomi antara kedua negara.
Kandungan Migas di Blok Ambalat: Harapan dan Realitas
Blok Ambalat diyakini memiliki potensi cadangan migas yang cukup besar. Berdasarkan studi geologi dan survei seismik yang telah dilakukan, wilayah ini memiliki struktur geologi yang menjanjikan untuk akumulasi hidrokarbon. Beberapa ahli memperkirakan bahwa Blok Ambalat dapat menyimpan cadangan minyak hingga ratusan juta barel dan gas alam hingga triliunan kaki kubik.
Namun, perlu diingat bahwa potensi ini masih bersifat perkiraan. Eksplorasi lebih lanjut, termasuk pengeboran sumur eksplorasi, diperlukan untuk mengkonfirmasi keberadaan dan jumlah cadangan migas yang sebenarnya. Selain itu, faktor ekonomi juga perlu dipertimbangkan. Harga minyak dan gas di pasar global akan mempengaruhi kelayakan komersial pengembangan Blok Ambalat.
Kerja Sama Pengelolaan: Model yang Saling Menguntungkan
Wacana pengelolaan bersama Blok Ambalat oleh Indonesia dan Malaysia dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Melalui kerja sama, kedua negara dapat berbagi risiko dan biaya eksplorasi dan pengembangan, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya.
Model kerja sama yang dapat diterapkan antara lain:
- Joint Venture: Pembentukan perusahaan patungan antara perusahaan migas Indonesia dan Malaysia untuk mengelola Blok Ambalat.
- Production Sharing Contract (PSC): Kontrak bagi hasil antara pemerintah kedua negara dengan kontraktor migas.
- Joint Operating Agreement (JOA): Perjanjian operasi bersama antara perusahaan migas Indonesia dan Malaysia.
Model kerja sama yang dipilih harus mempertimbangkan kepentingan nasional kedua negara, serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Tantangan Sengketa: Mencari Solusi yang Adil dan Berkelanjutan
Meskipun kerja sama pengelolaan dapat menjadi solusi yang menjanjikan, tantangan sengketa wilayah tetap menjadi penghalang utama. Kedua negara perlu mencapai kesepakatan yang jelas mengenai batas wilayah maritim di Blok Ambalat.
Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan sengketa wilayah antara lain:
- Negosiasi Bilateral: Melanjutkan perundingan secara intensif untuk mencapai kesepakatan mengenai batas wilayah maritim.
- Mediasi Pihak Ketiga: Meminta bantuan pihak ketiga yang netral untuk memediasi sengketa.
- Arbitrase Internasional: Membawa sengketa ke Mahkamah Internasional untuk mendapatkan putusan yang mengikat.
Solusi yang dipilih harus adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan hukum internasional. Selain itu, solusi tersebut juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya laut di wilayah tersebut.
Implikasi Ekonomi dan Politik: Lebih dari Sekadar Sumber Daya Alam
Pengelolaan Blok Ambalat memiliki implikasi ekonomi dan politik yang luas bagi Indonesia dan Malaysia. Dari segi ekonomi, pengembangan Blok Ambalat dapat meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
Dari segi politik, pengelolaan Blok Ambalat dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, serta meningkatkan stabilitas keamanan di kawasan. Namun, jika sengketa wilayah tidak dapat diselesaikan dengan baik, hal itu dapat memicu ketegangan dan konflik yang lebih besar.
Peran Pemerintah dan Pemangku Kepentingan: Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
Pemerintah Indonesia dan Malaysia memiliki peran kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan Blok Ambalat. Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum, insentif fiskal, dan dukungan infrastruktur yang memadai.
Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan akademisi, dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang inklusif dan transparan akan memastikan bahwa pengelolaan Blok Ambalat dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Kesimpulan: Peluang Emas di Tengah Tantangan
Blok Ambalat menyimpan potensi sumber daya alam yang signifikan, terutama migas, yang dapat menjadi pendorong kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Namun, sengketa wilayah tetap menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.
Melalui kerja sama pengelolaan yang saling menguntungkan dan solusi sengketa yang adil dan berkelanjutan, Indonesia dan Malaysia dapat mengubah Blok Ambalat dari sumber konflik menjadi peluang emas untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas di kawasan. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Blok Ambalat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kedua negara dan masyarakat lokal.
Pengelolaan bersama ini juga dapat menjadi contoh positif bagi penyelesaian sengketa wilayah lainnya di dunia, menunjukkan bahwa dialog dan kerja sama dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Lebih lanjut, keberhasilan pengelolaan Blok Ambalat dapat meningkatkan citra Indonesia dan Malaysia di mata dunia sebagai negara yang mampu menyelesaikan masalah secara damai dan konstruktif.
Namun, perlu diingat bahwa pengelolaan sumber daya alam bukanlah tujuan akhir. Tujuan yang lebih besar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan Blok Ambalat harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.
Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pengembangan Blok Ambalat didistribusikan secara adil kepada masyarakat lokal, serta bahwa dampak lingkungan dari kegiatan eksplorasi dan produksi diminimalkan. Selain itu, pemerintah juga perlu berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah perbatasan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Blok Ambalat dapat menjadi model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Ini adalah peluang emas yang tidak boleh disia-siakan oleh Indonesia dan Malaysia.
