Sri Mulyani Ungkap Anggaran Sekolah Rakyat 2026 Meningkat untuk 200 Sekolah

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan peningkatan alokasi anggaran untuk program Sekolah Rakyat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Fokus utama peningkatan ini adalah untuk mendukung operasional 200 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengumuman ini disampaikan setelah kunjungan Sri Mulyani ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu, 9 Agustus 2025.

Menurut Sri Mulyani, alokasi anggaran untuk Sekolah Rakyat pada tahun 2025 mencapai Rp7 triliun, yang dialokasikan ke berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sekolah, penyediaan fasilitas pendidikan, hingga dukungan operasional.

"Tahun ini sekitar Rp7 triliun untuk Kemensos maupun Kemen PU, tidak semuanya di beliau, guru ada di Kemendikdasmen, ini kolaborasi semua. Tahun depan meningkat karena operatingnya satu tahun untuk 200 sekolah yang akan berjalan," ujar Sri Mulyani.

Peningkatan anggaran pada tahun 2026 ditujukan untuk memastikan keberlanjutan operasional 200 Sekolah Rakyat yang akan beroperasi penuh selama satu tahun. Meskipun Sri Mulyani tidak menyebutkan angka pasti peningkatan anggaran, ia menekankan bahwa peningkatan ini signifikan dan akan berdampak positif pada kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Sekolah Rakyat didirikan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, serta membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat melibatkan kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kemensos, Kemen PUPR, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Setiap kementerian memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung program ini.

Kemensos bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sosial kepada siswa dan keluarga mereka, seperti bantuan beasiswa, makanan bergizi, dan perlengkapan sekolah. Kemen PUPR bertanggung jawab untuk membangun dan merehabilitasi infrastruktur sekolah, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Sementara itu, Kemendikbudristek bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum, melatih guru, dan menyediakan materi pembelajaran.

"Ya nanti seluruhnya, kalau anggaran keseluruhan, tapi tidak semuanya di Kemensos makanya kalau Pak Mensos bilang anggarannya sekian, anggaran di PU berbeda," tambahnya.

Pernyataan Sri Mulyani ini mengklarifikasi bahwa alokasi anggaran untuk Sekolah Rakyat tidak hanya terpusat di Kemensos, tetapi juga didistribusikan ke kementerian lain yang terlibat dalam program ini. Hal ini menunjukkan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan upaya bersama pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara komprehensif.

Peningkatan anggaran untuk Sekolah Rakyat pada tahun 2026 merupakan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan Sekolah Rakyat dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan bagi siswa, serta membantu mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Selain itu, peningkatan anggaran ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat. Dengan gaji dan fasilitas yang memadai, guru akan lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi siswa.

Program Sekolah Rakyat juga diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan pendidikan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, Sekolah Rakyat dapat membantu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua anak Indonesia, tanpa terkecuali.

Namun, keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran yang memadai. Dibutuhkan juga komitmen dan kerja keras dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat.

Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program Sekolah Rakyat, agar program ini dapat berjalan efektif dan efisien. Sekolah perlu meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Guru perlu terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya, agar dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas. Siswa perlu belajar dengan tekun dan bersemangat, agar dapat meraih prestasi yang gemilang. Orang tua perlu memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak mereka, agar mereka dapat belajar dengan baik. Masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam mendukung program Sekolah Rakyat, agar program ini dapat berjalan sukses.

Dengan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, serta membantu mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peningkatan anggaran untuk Sekolah Rakyat pada tahun 2026 merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Namun, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat besar. Dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak untuk mengatasi tantangan tersebut dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak Indonesia.

Media Nganjuk akan terus memantau perkembangan program Sekolah Rakyat dan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Kami berharap program ini dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia.