JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian penuh terhadap penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Meskipun status bencana nasional belum ditetapkan secara formal, Tito meyakinkan bahwa perlakuan terhadap ketiga wilayah terdampak sudah setara dengan penanganan bencana nasional, dengan mobilisasi sumber daya dan koordinasi lintas sektoral yang intensif.
"Kalau untuk penetapan bencana nasional, sementara belum setahu saya, setahu saya mohon maaf, kalau saya salah mohon dikoreksi. Tetapi perlakuannya sudah nasional, dari hari pertama pemerintah pusat menilai sendiri bahwa harus turun, dan kemudian dari hari pertama sudah dilakukan dengan prosedur nasional, jadi semua sudah all out," ujar Tito, Senin (1/12/2025).
Penjelasan Mendagri ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik dan berbagai pihak terkait status bencana di tiga provinsi tersebut. Banyak pihak berpendapat penetapan status bencana nasional akan mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan efektivitas bantuan yang disalurkan. Namun, Tito Karnavian menekankan bahwa esensi dari penanganan bencana terletak pada tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar status formal.
Also Read
"Jadi masalah status itu menurut saya penting, tapi yang paling utama itu kan perlakuan. Tindakannya itu yang lebih penting, tindakan nasional," tegasnya.
Pernyataan Mendagri ini menggarisbawahi komitmen pemerintah pusat untuk tidak terpaku pada formalitas, melainkan fokus pada implementasi langkah-langkah konkret yang dapat meringankan beban para korban dan mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak.
Penanganan Bencana yang Komprehensif: Lebih dari Sekadar Status
Pemerintah pusat, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian/lembaga terkait, telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan yang disalurkan meliputi logistik, peralatan, tenaga medis, serta dukungan psikososial bagi para korban.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan tempat pengungsian yang layak, sanitasi yang memadai, serta pelayanan kesehatan yang optimal bagi para pengungsi. Koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, organisasi kemasyarakatan, dan relawan terus ditingkatkan untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan secara efektif dan efisien.
Pendekatan komprehensif yang diterapkan pemerintah mencakup berbagai aspek, mulai dari penanganan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi. Dalam fase darurat, fokus utama adalah menyelamatkan korban, mengevakuasi warga dari wilayah berbahaya, serta memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.
Selanjutnya, dalam fase rehabilitasi, pemerintah berupaya memulihkan infrastruktur vital, seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik, serta memperbaiki fasilitas umum, seperti sekolah dan rumah sakit. Bantuan juga diberikan kepada masyarakat untuk memperbaiki atau membangun kembali rumah mereka yang rusak akibat bencana.
Pada fase rekonstruksi, pemerintah akan menyusun rencana pembangunan kembali wilayah terdampak dengan mempertimbangkan aspek mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan resilien terhadap bencana di masa depan.
Presiden Prabowo Tinjau Langsung Lokasi Pengungsian di Sumbar
Sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto secara langsung meninjau posko pengungsian di Perumahan Kasai Permai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, pada Senin (1/12/2025). Kunjungan tersebut merupakan wujud kepedulian Presiden terhadap para korban bencana dan upaya untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo berdialog dengan para pengungsi, mendengarkan keluh kesah mereka, serta memberikan semangat dan dukungan moril. Presiden juga meninjau fasilitas pengungsian, memastikan ketersediaan logistik dan pelayanan kesehatan yang memadai.
Kehadiran Presiden di lokasi pengungsian memberikan dampak positif bagi para korban bencana. Mereka merasa diperhatikan dan didukung oleh pemerintah, sehingga dapat membangkitkan semangat untuk bangkit kembali dari keterpurukan.
Evaluasi dan Perbaikan Sistem Penanggulangan Bencana
Meskipun pemerintah telah berupaya maksimal dalam menangani bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, evaluasi dan perbaikan sistem penanggulangan bencana tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang ada, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
Salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah sistem peringatan dini bencana. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang akurat dan andal. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara merespons peringatan dini juga perlu ditingkatkan.
Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah tata ruang wilayah. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang memperhatikan aspek mitigasi bencana. Pembangunan di daerah rawan bencana harus dibatasi atau bahkan dilarang sama sekali.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penanggulangan bencana. Pelatihan dan pendidikan bagi petugas penanggulangan bencana, relawan, dan masyarakat perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.
Keterlibatan Semua Pihak: Kunci Keberhasilan Penanggulangan Bencana
Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Pemerintah, masyarakat, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan media massa perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan resilien.
Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko bencana di wilayahnya, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan mitigasi bencana.
Sektor swasta juga dapat berkontribusi dalam penanggulangan bencana melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bantuan yang diberikan dapat berupa logistik, peralatan, tenaga ahli, atau dukungan finansial.
Organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan psikososial kepada para korban bencana. Relawan dari berbagai organisasi kemasyarakatan telah bahu-membahu membantu pemerintah dalam menangani dampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan terpercaya tentang bencana, serta mengedukasi masyarakat tentang cara merespons bencana. Media massa juga dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat kepada pemerintah.
Dengan keterlibatan aktif semua pihak, diharapkan sistem penanggulangan bencana di Indonesia akan semakin tangguh dan resilien, sehingga dapat mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan pembangunan.
Kesimpulan
Meskipun status bencana nasional belum ditetapkan, penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi dengan baik. Pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana. Evaluasi dan perbaikan sistem penanggulangan bencana perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana di masa depan. Keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan media massa, sangat penting untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan resilien.
