Komisi IX DPR RI menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan menyerukan evaluasi menyeluruh. Setelah berjalan selama delapan bulan, program yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat dan menggerakkan ekonomi kerakyatan ini telah menjangkau lebih dari 35 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Namun, di balik cakupan yang luas ini, muncul sejumlah permasalahan serius yang perlu segera ditangani.
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengungkapkan kekhawatirannya terkait beberapa isu krusial yang mengemuka selama pelaksanaan program MBG. Isu-isu tersebut meliputi kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan anak-anak, lemahnya pengawasan terhadap keamanan pangan, serta ketiadaan dasar hukum yang kuat yang mengatur pelaksanaan program ini. Menurut Edy, evaluasi dan perbaikan mendesak diperlukan untuk memastikan bahwa program MBG mencapai tujuan yang diharapkan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
"MBG adalah program ambisius yang patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya aman dan efektif. Banyak pelajaran dari tahun pertama yang harus dibenahi," tegas Edy dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025). Pernyataan ini mencerminkan pandangan kritis DPR terhadap pelaksanaan program MBG yang dinilai masih memiliki banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan signifikan.
Also Read
Edy menyoroti laporan yang dirilis oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada 13 Oktober. Laporan tersebut mencatat bahwa sejak awal pelaksanaan program MBG, sebanyak 11.566 anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan oleh penyelenggara program. Gejala yang dialami oleh para korban keracunan tersebut bervariasi, mulai dari mual dan muntah hingga diare. Data ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam sistem keamanan pangan yang diterapkan dalam program MBG.
Menurut Edy, fakta ini menggarisbawahi lemahnya sistem keamanan pangan di lapangan, serta belum tuntasnya regulasi tata kelola program. "Pemerintah memang menyebut rancangan Peraturan Presiden tentang MBG sedang dalam proses harmonisasi. Tapi program ini sudah berjalan hampir setahun tanpa payung hukum yang jelas. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan cenderung semrawut," ujar legislator dari PDIP tersebut. Ketiadaan landasan hukum yang kuat menyebabkan pelaksanaan program MBG menjadi tidak terarah dan rentan terhadap penyimpangan.
Kritik yang dilontarkan oleh Komisi IX DPR RI terhadap program MBG bukan tanpa alasan. Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak merugikan masyarakat. Kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan anak-anak merupakan indikasi yang jelas bahwa ada sesuatu yang salah dalam pelaksanaan program MBG dan perlu segera diperbaiki.
Selain masalah keamanan pangan dan ketiadaan landasan hukum, Komisi IX DPR RI juga menyoroti masalah pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Pengawasan yang lemah dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyelewengan anggaran. Oleh karena itu, DPR mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, mulai dari proses pengadaan bahan makanan hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
Untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan program MBG, Komisi IX DPR RI memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, pemerintah perlu segera menyelesaikan rancangan Peraturan Presiden tentang MBG sebagai landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan program ini. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan dan memastikan bahwa makanan yang disediakan dalam program MBG memenuhi standar kesehatan dan gizi yang ditetapkan. Ketiga, pemerintah perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program MBG, sehingga program ini dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, Komisi IX DPR RI juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk mengevaluasi efektivitas program dalam meningkatkan gizi masyarakat dan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG di masa mendatang.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perbaikan gizi. Program ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah stunting, kekurangan gizi kronis yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Selain itu, program MBG juga diharapkan dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal sebagai pemasok bahan makanan untuk program ini.
Namun, untuk mencapai tujuan yang diharapkan, program MBG perlu dilaksanakan dengan baik dan benar. Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan rencana, tidak ada penyimpangan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kritik dan masukan dari DPR dan masyarakat sipil perlu didengarkan dan ditindaklanjuti untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG.
Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu wujud komitmen tersebut. Dengan pelaksanaan yang baik dan benar, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Evaluasi dan perbaikan yang komprehensif terhadap program MBG sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Pemerintah perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk DPR, masyarakat sipil, dan akademisi, dalam proses evaluasi dan perbaikan. Dengan kerja sama yang baik, program MBG dapat menjadi contoh sukses program pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius terhadap program ini dan memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan harapan.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG juga sangat penting. Pemerintah perlu membuka informasi seluas-luasnya kepada publik mengenai pelaksanaan program ini, termasuk anggaran, penerima manfaat, dan dampak program. Dengan transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program MBG dan memberikan masukan yang konstruktif.
Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu langkah penting untuk mewujudkan visi tersebut. Dengan kerja keras dan kerja sama yang baik, visi tersebut dapat menjadi kenyataan.
