Mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Roy Suryo dan rekan-rekannya dalam sidang gugatan perdata terkait tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Ketidakhadiran pihak tergugat ini menyebabkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda jalannya persidangan.
Paiman Raharjo, yang juga merupakan penggugat dalam kasus ini, menilai bahwa ketidakhadiran Roy Suryo Cs menunjukkan sikap tidak menghormati proses hukum yang berlaku di Indonesia. Ia berharap agar para tergugat dapat hadir pada sidang lanjutan yang dijadwalkan pada tanggal 26 Agustus 2025.
"Mereka berani menyebarkan fitnah, kemudian menyebarkan berita bohong, kemudian juga melakukan tindakan pencemaran nama baik, tetapi baik gugatan pidana maupun perdata juga tidak datang," ujar Paiman seusai sidang.
Also Read
Paiman juga mengingatkan Roy Suryo Cs bahwa ketidakhadiran mereka dalam persidangan justru akan merugikan diri mereka sendiri. Pasalnya, mereka tidak dapat menyampaikan pembelaan atas tuduhan yang dilayangkan. Ia pun menegaskan bahwa jika pada akhirnya mereka divonis bersalah, mereka tidak bisa menyalahkan pihak lain.
"Karena kalau nggak hadir mereka ini justru rugi, karena nanti mereka tidak melakukan pembelaan. Nanti kalau divonis, jangan salahkan kami," tegasnya.
Sidang gugatan perdata ini bermula dari pernyataan Roy Suryo dan beberapa tokoh lainnya yang meragukan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Mereka menuding bahwa ijazah yang digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden adalah palsu. Tudingan ini kemudian memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Paiman Raharjo yang merasa terganggu dengan pernyataan tersebut.
Paiman Raharjo kemudian memutuskan untuk menggugat Roy Suryo Cs secara perdata atas dasar pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Ia berharap melalui gugatan ini, kebenaran terkait ijazah Presiden Jokowi dapat terungkap secara jelas dan tudingan-tudingan yang tidak berdasar dapat dihentikan.
Absennya Roy Suryo Cs dalam sidang ini menimbulkan berbagai spekulasi. Ada yang menduga bahwa mereka sengaja menghindar karena merasa tidak memiliki bukti yang kuat untuk mendukung tudingan mereka. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka sedang mencari celah hukum untuk memenangkan perkara ini.
Namun, apapun alasannya, ketidakhadiran mereka jelas menunjukkan sikap yang tidak kooperatif dan tidak menghormati proses hukum. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap perkara ini.
Kasus gugatan perdata ijazah Jokowi ini menjadi perhatian publik karena melibatkan tokoh-tokoh yang dikenal luas. Selain itu, kasus ini juga menyangkut kredibilitas seorang presiden dan keabsahan proses pemilihan umum. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan.
Sidang lanjutan yang dijadwalkan pada tanggal 26 Agustus 2025 akan menjadi momen penting untuk melihat apakah Roy Suryo Cs akan hadir dan memberikan pembelaan. Jika mereka tetap tidak hadir, maka hakim dapat memutuskan perkara ini secara verstek, yaitu tanpa kehadiran pihak tergugat.
Putusan hakim dalam kasus ini akan memiliki implikasi yang luas. Jika Roy Suryo Cs dinyatakan bersalah, maka mereka harus membayar ganti rugi kepada Paiman Raharjo dan meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Jokowi. Selain itu, putusan ini juga dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang dapat mencemarkan nama baik orang lain.
Sebaliknya, jika Roy Suryo Cs dinyatakan tidak bersalah, maka hal ini dapat menjadi preseden bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia harus dihormati, meskipun pendapat tersebut kontroversial atau tidak populer.
Namun, terlepas dari apapun putusan hakim nantinya, kasus ini telah memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya menjaga etika dan moral dalam berpolitik dan bermedia sosial. Kita harus lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.
Kasus ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sistem hukum di Indonesia agar dapat memberikan keadilan bagi semua pihak, tanpa memandang status sosial atau jabatan. Hukum harus ditegakkan secara adil dan transparan agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap lembaga peradilan.
Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan literasi digital bagi masyarakat. Masyarakat harus dibekali dengan kemampuan untuk memilah dan memilih informasi yang benar dan akurat, serta tidak mudah percaya pada berita bohong atau hoaks yang banyak beredar di media sosial.
Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya literasi digital kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, seminar, kampanye, dan penyediaan konten-konten edukatif di media sosial.
Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat akan lebih cerdas dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah atau menyesatkan. Hal ini akan membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi demokrasi dan pembangunan di Indonesia.
Kasus gugatan perdata ijazah Jokowi ini juga menjadi pengingat bagi para tokoh publik untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di depan publik. Mereka harus menyadari bahwa setiap perkataan mereka dapat memiliki dampak yang besar bagi masyarakat.
Oleh karena itu, para tokoh publik harus selalu menjaga etika dan moral dalam berkomunikasi dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Mereka juga harus bersedia bertanggung jawab atas setiap perkataan yang mereka ucapkan.
Dengan demikian, kita dapat menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan konstruktif, di mana perbedaan pendapat dapat disalurkan secara damai dan bermartabat. Kita juga dapat membangun masyarakat yang lebih cerdas dan beradab, di mana kebenaran dan keadilan dijunjung tinggi.
Semoga kasus gugatan perdata ijazah Jokowi ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan, serta memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan.
