Media Nganjuk – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan kesiapannya untuk mengalokasikan dana darurat guna membantu penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatera. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran akan dampak buruk bencana alam terhadap masyarakat dan infrastruktur di wilayah tersebut.
"Kalau saya disuruh bayar, saya bayar, gitu saja," tegas Purbaya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025), menunjukkan komitmen pemerintah untuk segera memberikan bantuan yang diperlukan.
Namun, Purbaya menjelaskan bahwa dana darurat tersebut belum dapat dicairkan karena status bencana banjir dan longsor di Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Penetapan status ini penting karena akan membuka akses terhadap mekanisme pendanaan dan koordinasi penanganan bencana yang lebih luas.
Also Read
"Saya belum tahu itu malah. Itu harus tanya ke sana, saya bukan bidang itu," ungkap Purbaya, mengindikasikan perlunya koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk menentukan status bencana dan langkah-langkah penanganan yang tepat.
Bencana banjir dan tanah longsor telah melanda wilayah yang luas di Pulau Sumatera, menyebabkan kerusakan signifikan dan mengancam keselamatan warga. BNPB mencatat bahwa banjir dan tanah longsor telah terjadi di berbagai daerah, termasuk Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Singkil, dan Bireuen. Di wilayah Sumatera Utara, bencana serupa juga melanda Kabupaten Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, serta Nias.
Dampak bencana ini sangat terasa di Padang Sidempuan, di mana banjir pada 25 November 2025 telah mengakibatkan sekitar 220 jiwa dan 17 unit rumah terdampak. Bahkan, satu orang dilaporkan hilang akibat banjir tersebut, menambah duka dan keprihatinan atas situasi yang terjadi.
Kesiapan Menteri Keuangan untuk mengalokasikan dana darurat merupakan respons yang positif terhadap situasi darurat ini. Namun, pencairan dana tersebut masih menunggu penetapan status bencana nasional, yang akan mempermudah proses koordinasi dan penyaluran bantuan. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan status bencana dan memastikan bantuan dapat segera sampai kepada para korban.
Selain penyediaan dana darurat, penanganan bencana di Sumatera juga memerlukan upaya-upaya lain, seperti evakuasi warga dari daerah berbahaya, penyediaan tempat penampungan sementara, penyediaan makanan, air bersih, dan obat-obatan, serta pemulihan infrastruktur yang rusak. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, dan lembaga-lembaga terkait sangat penting untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif dan efisien.
Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam membantu korban bencana dengan memberikan sumbangan, menjadi relawan, atau menyebarkan informasi yang akurat tentang situasi yang terjadi. Solidaritas dan kepedulian dari seluruh elemen masyarakat akan sangat berarti bagi para korban bencana.
Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap sistem peringatan dini dan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan. Investasi dalam infrastruktur yang tahan bencana, seperti sistem drainase yang baik dan bangunan yang kuat, juga sangat penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam.
Bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera merupakan pengingat akan kerentanan Indonesia terhadap bencana alam. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam menghadapi bencana, sehingga dapat mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan.
Selain itu, penting untuk memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang dapat memicu terjadinya bencana, seperti deforestasi, perubahan iklim, dan tata ruang yang tidak tepat. Upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya bencana di masa depan.
Pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan cara-cara menghadapinya. Pelatihan dan simulasi bencana perlu dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
Penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dengan kerja sama dan kepedulian, kita dapat mengurangi risiko dan dampak bencana, serta membangun masyarakat yang lebih tangguh dan berketahanan terhadap bencana.
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang kesiapan penyaluran dana darurat merupakan langkah awal yang baik dalam penanganan bencana di Sumatera. Namun, langkah ini perlu diikuti dengan tindakan-tindakan konkret lainnya, seperti penetapan status bencana nasional, koordinasi yang efektif, penyaluran bantuan yang cepat dan tepat sasaran, serta upaya-upaya mitigasi dan pencegahan bencana di masa depan.
Semoga dengan upaya bersama, kita dapat meringankan beban para korban bencana dan membangun kembali kehidupan mereka. Bencana ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana, serta membangun masyarakat yang lebih tangguh dan berketahanan terhadap bencana.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk memberikan bantuan psikologis kepada para korban bencana. Trauma akibat bencana dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan emosional para korban. Bantuan psikologis dapat membantu para korban untuk mengatasi trauma dan kembali menjalani kehidupan normal.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa para korban bencana mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Bencana dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit menular dan luka-luka. Layanan kesehatan yang memadai dapat membantu para korban untuk mengatasi masalah kesehatan yang mereka alami.
Pemerintah juga perlu memberikan bantuan hukum kepada para korban bencana. Bencana dapat menyebabkan berbagai masalah hukum, seperti kehilangan dokumen-dokumen penting dan sengketa tanah. Bantuan hukum dapat membantu para korban untuk mengatasi masalah hukum yang mereka alami.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa para korban bencana mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penanganan bencana. Partisipasi para korban dapat membantu memastikan bahwa penanganan bencana sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam penanganan bencana. Organisasi-organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta memiliki sumber daya dan keahlian yang dapat membantu pemerintah dalam penanganan bencana.
Penanganan bencana adalah proses yang kompleks dan multidimensional. Pemerintah perlu mengambil pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam penanganan bencana, yang mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum.
Dengan upaya bersama dan koordinasi yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampak bencana, serta membangun masyarakat yang lebih tangguh dan berketahanan terhadap bencana. Bencana ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana, serta membangun budaya sadar bencana di masyarakat.
