Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakinkan publik bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 berada dalam posisi aman dan terkendali. Optimisme ini disampaikannya di tengah kekhawatiran mengenai potensi shortfall atau kekurangan penerimaan pajak akibat dinamika ekonomi yang terjadi. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.
Dalam pernyataannya usai menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR pada Kamis, 27 November 2025, Purbaya menekankan bahwa defisit APBN akan tetap terjaga di bawah ambang batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Batas ini merupakan rambu-rambu penting untuk menjaga kredibilitas fiskal dan menghindari risiko yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi makro.
"Defisit pasti di bawah 3 persen," tegas Purbaya, memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Pernyataan ini menjadi sinyal positif di tengah ketidakpastian global dan tantangan domestik yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia.
Also Read
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa tekanan ekonomi yang terjadi hingga September 2025 telah berdampak pada kinerja penerimaan pajak. Perlambatan ekonomi secara langsung memengaruhi aktivitas bisnis dan konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Menyadari dampak negatif dari perlambatan ekonomi terhadap masyarakat, pemerintah mengambil kebijakan yang berhati-hati dan mempertimbangkan dampaknya secara komprehensif. Salah satu keputusan penting yang diambil adalah tidak menaikkan tarif pajak maupun menambah jenis pajak baru.
Purbaya menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi kontraksiklus, yang bertujuan untuk mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi agar kembali pulih. Dalam situasi ekonomi yang sulit, menaikkan pajak justru dapat memperburuk keadaan dan menghambat pemulihan ekonomi.
"Ketika kemarin ekonomi melambat, Anda tahu sampai September itu melambat sekali sampai rakyat turun ke jalan karena merasa hidupnya mulai tertekan. Ya otomatis pajaknya juga melambat. Waktu itu saya nggak bisa menaikkan pajak, itu langkah yang nggak bijak," ungkap Purbaya.
Keputusan untuk tidak menaikkan pajak mencerminkan komitmen pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dan memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menyadari bahwa pemulihan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat luas.
Sebagai gantinya, pemerintah memilih untuk fokus pada perbaikan sistem perpajakan dan pengembangan basis pajak. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah berupaya untuk memperluas basis pajak dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi praktik penghindaran pajak, dan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pembayaran pajak.
"Jadi, saya tidak menaikkan pajak. Nggak ada pajak-pajak baru dan rate-nya juga nggak dinaikkan. Supaya itu secara nggak langsung berstimulus ke perekonomian," tambah Purbaya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Dengan tidak menaikkan pajak, pemerintah berharap dapat mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Mengenai proyeksi shortfall pajak, Purbaya mengakui bahwa angka tersebut memang ada, namun belum akan diumumkan kepada publik saat ini. Pemerintah masih melakukan kajian dan analisis yang mendalam untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi shortfall tersebut.
Purbaya menekankan bahwa fokus utama pemerintah adalah menjaga keberlanjutan anggaran dan memastikan dampak fiskal yang tetap kuat bagi perekonomian. Pemerintah akan berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber lain dan melakukan efisiensi belanja agar defisit APBN tetap terkendali.
"Yang kita lihat adalah kita jaga defisitnya di bawah tiga persen PDB," ujar Purbaya.
Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal dan menghindari praktik-praktik yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi makro. Pemerintah menyadari bahwa pengelolaan keuangan negara yang hati-hati dan bertanggung jawab merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal positif mengenai kondisi APBN 2025. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi shortfall pajak.
Kebijakan pemerintah yang berhati-hati dan mempertimbangkan dampaknya secara komprehensif diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan kerja sama dari semua pihak, Indonesia dapat mengatasi tantangan ekonomi dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, penting untuk memahami konteks yang lebih luas dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tahun 2025 merupakan periode yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian bagi perekonomian global. Perang di berbagai belahan dunia, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi telah menciptakan volatilitas yang tinggi di pasar keuangan dan komoditas.
Di tengah ketidakpastian global, Indonesia perlu menjaga stabilitas ekonomi makro dan memastikan keberlanjutan pembangunan nasional. APBN merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan APBN yang hati-hati dan bertanggung jawab menjadi sangat krusial.
Pemerintah perlu terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi risiko dan memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi.
Selain itu, pemerintah perlu mendorong diversifikasi ekonomi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan investasi di sektor infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Pemerintah juga perlu mempermudah regulasi dan birokrasi untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan sektor swasta.
Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memperkuat fundamental ekonomi dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan eksternal. Hal ini akan memungkinkan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai penutup, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan harapan dan keyakinan bahwa Indonesia dapat mengatasi tantangan ekonomi dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Namun, hal ini membutuhkan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas perlu bersinergi untuk mencapai tujuan tersebut.
Media Nganjuk akan terus memantau perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah serta memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat. Dengan informasi yang tepat, masyarakat dapat membuat keputusan yang bijak dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
