Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dalam menghadapi krisis kepercayaan yang melanda Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Citra institusi tersebut, menurut Purbaya, tengah berada di titik nadir di mata media, masyarakat, bahkan hingga pimpinan negara. Hal ini dipicu oleh serangkaian kasus yang melibatkan oknum pegawai, yang secara signifikan merusak reputasi DJBC.
Menyadari urgensi situasi ini, Purbaya telah meminta waktu khusus kepada Presiden Prabowo Subianto, memberinya satu tahun untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap otoritas kepabeanan tersebut. Permintaan ini mencerminkan keseriusan Purbaya dalam menangani masalah ini, serta tekadnya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap DJBC.
"Saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan yang tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan, (berikan) waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai," jelas Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025). Pernyataan ini menggarisbawahi betapa pentingnya perbaikan citra DJBC, tidak hanya untuk internal organisasi, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan dari berbagai pihak eksternal.
Also Read
Purbaya menegaskan bahwa perbaikan kinerja Bea Cukai bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Ancaman serius membayangi, di mana jika DJBC gagal memperbaiki citra dan kinerjanya, pembubaran dan penggantian dengan pihak eksternal menjadi risiko nyata yang harus dihadapi. Opsi penggantian dengan pihak eksternal, seperti SGS (Société Générale de Surveillance), sebuah perusahaan inspeksi, verifikasi, pengujian dan sertifikasi, menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir kinerja buruk dan praktik-praktik yang merugikan negara.
"Kalau kita Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibuka diganti dengan SGS (Société Générale de Surveillance). Seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi," jelas Purbaya. Ancaman ini bukan hanya sekadar gertakan sambal, tetapi sebuah peringatan keras bagi seluruh jajaran DJBC untuk segera berbenah dan meningkatkan kinerja.
Ancaman pembubaran dan penggantian dengan pihak eksternal tampaknya telah menyadarkan para pegawai DJBC untuk berbenah. Purbaya mengungkapkan bahwa kesadaran akan ancaman ini telah memicu upaya perbaikan di internal DJBC. Namun, ia juga menegaskan bahwa jika upaya perbaikan ini gagal, konsekuensi yang sangat berat akan menanti, yaitu potensi dirumahkannya 16.000 pegawai Bea Cukai.
"Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan," tegas dia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Purbaya tidak main-main dengan ancamannya, dan ia siap mengambil langkah-langkah ekstrem jika diperlukan untuk menyelamatkan DJBC dari keterpurukan.
Ancaman Purbaya untuk membekukan Bea Cukai dan merumahkan ribuan pegawai merupakan langkah drastis yang mencerminkan kekecewaan dan keprihatinan mendalam terhadap kinerja dan citra institusi tersebut. Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bagi seluruh aparatur negara bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kinerja buruk yang merugikan negara dan masyarakat.
Keputusan Purbaya untuk memberikan waktu satu tahun kepada DJBC untuk berbenah merupakan langkah yang bijaksana. Waktu ini memberikan kesempatan bagi DJBC untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem, prosedur, dan sumber daya manusia yang ada. Selain itu, waktu ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para pegawai, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di internal DJBC.
Namun, satu tahun bukanlah waktu yang lama untuk melakukan perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, DJBC harus memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin dengan melakukan langkah-langkah strategis dan terukur. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:
- Evaluasi Menyeluruh: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek operasional DJBC, termasuk sistem, prosedur, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki.
- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses kepabeanan. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- Penguatan Pengawasan Internal: Memperkuat pengawasan internal untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim pengawas independen, serta menerapkan sistem whistleblowing yang efektif.
- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan pegawai yang profesional, kompeten, dan berintegritas.
- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal, seperti aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan organisasi masyarakat sipil. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan.
- Reformasi Birokrasi: Melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan organisasi yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan prosedur, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik.
- Penerapan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional DJBC. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, serta memanfaatkan data analytics untuk pengambilan keputusan.
- Peningkatan Citra Publik: Meningkatkan citra publik DJBC melalui komunikasi yang efektif dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan DJBC.
Selain langkah-langkah di atas, DJBC juga perlu memperhatikan beberapa hal berikut:
- Komitmen Pimpinan: Keberhasilan reformasi DJBC sangat bergantung pada komitmen pimpinan untuk melakukan perubahan. Pimpinan harus menjadi contoh bagi seluruh pegawai, serta memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya perbaikan.
- Partisipasi Pegawai: Reformasi DJBC harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pegawai. Pegawai harus merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan reformasi.
- Dukungan Politik: Reformasi DJBC membutuhkan dukungan politik yang kuat dari pemerintah dan parlemen. Dukungan politik ini akan memastikan bahwa reformasi dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.
Ancaman Purbaya untuk membekukan Bea Cukai dan merumahkan ribuan pegawai merupakan peringatan keras bagi seluruh jajaran DJBC untuk segera berbenah dan meningkatkan kinerja. Ancaman ini juga menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap institusi tersebut, sehingga dapat menjadi organisasi yang profesional, kompeten, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Jika DJBC mampu memanfaatkan momentum ini dengan baik, bukan tidak mungkin institusi ini akan kembali mendapatkan kepercayaan publik dan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, jika DJBC gagal berbenah, ancaman pembubaran dan penggantian dengan pihak eksternal akan menjadi kenyataan, dan ribuan pegawai akan kehilangan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, pilihan ada di tangan DJBC, apakah ingin menjadi bagian dari solusi atau menjadi bagian dari masalah.
