Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi faktor utama yang mendorong banyak warga negara Indonesia (WNI) untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, di mana Purbaya secara terbuka mengkritik pandangan sejumlah ekonom yang menganggap pertumbuhan ekonomi 5 persen sebagai batas maksimal bagi Indonesia. Menurutnya, potensi ekonomi Indonesia jauh lebih besar dan mampu melampaui angka tersebut.
"Banyak anak yang kerja di luar negeri itu karena kegagalan kita menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, waktu pertumbuhan ekonominya lambat seperti itu kemarin-kemarin," ujar Purbaya, menyoroti dampak langsung dari pertumbuhan ekonomi yang kurang optimal terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Purbaya menentang persepsi yang menurutnya keliru di kalangan ekonom, yang cenderung membatasi target pertumbuhan ekonomi pada angka 5 persen. Ia berpendapat bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, bahkan menembus angka 6,7 persen year-on-year (yoy). Keyakinan ini didasarkan pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan peluang investasi yang dimiliki Indonesia.
Also Read
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menurut Purbaya, adalah kunci untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan menyerap tenaga kerja lokal. Dengan meningkatnya investasi, belanja pemerintah yang optimal, serta manajemen fiskal dan moneter yang efektif, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan WNI untuk mencari pekerjaan di luar negeri.
Purbaya menyampaikan optimismenya terhadap program-program yang akan dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang berfokus pada perbaikan iklim investasi, optimalisasi belanja pemerintah, serta penguatan manajemen fiskal dan moneter. Ia meyakini bahwa dengan implementasi program-program tersebut, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih baik bagi warganya.
Isu mengenai banyaknya WNI yang bekerja di luar negeri sebelumnya diangkat oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Warnika. Ia menyoroti kondisi di daerah pemilihannya, di mana banyak warga yang memilih untuk bekerja di luar negeri karena upah yang jauh lebih tinggi. Sebagai contoh, upah di Taiwan mencapai Rp20 juta, Korea Selatan Rp30 juta, dan Jepang hingga Rp49 juta. Perbedaan upah yang signifikan ini menjadi daya tarik utama bagi WNI untuk mencari pekerjaan di luar negeri.
Pernyataan Purbaya ini sejalan dengan pandangan banyak pengamat ekonomi yang melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh segelintir orang tidak akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat luas.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, menarik investasi asing, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi tinggi untuk menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Media Nganjuk mencatat, fenomena WNI yang bekerja di luar negeri juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah yang berupaya untuk menciptakan lapangan kerja lokal melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal agar dapat bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.
Namun demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh kebijakan pemerintah pusat yang kondusif. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan finansial dan teknis kepada pemerintah daerah, serta menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor.
Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan reformasi birokrasi untuk mengurangi hambatan-hambatan investasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Birokrasi yang lambat dan berbelit-belit dapat menghambat investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga harus diimbangi dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan yang hanya terpusat di kota-kota besar akan menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar. Pemerintah perlu mendorong pembangunan di daerah-daerah tertinggal dan terpencil, serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan.
Dalam konteks global, Indonesia perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam kerja sama ekonomi internasional. Indonesia dapat memanfaatkan forum-forum multilateral dan bilateral untuk mempromosikan kepentingan ekonominya dan menarik investasi asing. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Purbaya juga menekankan pentingnya penguatan manajemen fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Stabilitas ekonomi makro adalah prasyarat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu menjaga inflasi tetap terkendali, menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, dan mengelola utang negara secara prudent.
Dalam jangka panjang, Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Indonesia perlu mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti industri manufaktur, jasa, dan teknologi.
Transformasi ekonomi ini membutuhkan investasi yang besar dalam infrastruktur, pendidikan, dan riset dan pengembangan. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor swasta, serta meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang strategis.
Media Nganjuk memahami bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif sangat kompleks. Namun, dengan kerja keras, kerja sama, dan inovasi, Indonesia dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mencapai cita-citanya menjadi negara maju dan sejahtera.
Pernyataan Purbaya ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang selama ini diterapkan, serta mencari solusi-solusi inovatif untuk mengatasi hambatan-hambatan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, dalam proses perumusan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang partisipatif dan inklusif akan lebih efektif dan berkelanjutan.
Media Nganjuk berharap bahwa pernyataan Purbaya ini akan memicu diskusi yang konstruktif dan menghasilkan solusi-solusi konkret untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi warga negara Indonesia.
