Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menegaskan bahwa partainya akan mengambil sikap kritis dan bersuara lantang jika ada program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap pertanyaan media mengenai posisi PDIP dalam pemerintahan Prabowo Subianto, yang kerap diasosiasikan dengan peran sebagai partai penyeimbang. Penegasan Puan ini sekaligus menggarisbawahi komitmen PDIP untuk tetap menjadi garda terdepan dalam membela kepentingan rakyat, meskipun berada di luar pemerintahan.
Puan Maharani, yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI, menyampaikan bahwa PDIP akan senantiasa mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, sejalan dengan arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Namun, dukungan tersebut tidak berarti PDIP akan diam jika menemukan adanya program yang menyimpang dari tujuan semula, yaitu menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
"Sebagaimana yang disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri, PDIP akan mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo, khususnya yang ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Namun kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak," ujar Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (11/8/2025).
Also Read
Pernyataan Puan ini mencerminkan sikap independen PDIP dalam mengawal jalannya pemerintahan. Sebagai partai politik yang memiliki basis massa yang besar dan sejarah panjang dalam perjuangan membela kepentingan rakyat, PDIP merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa, baik melalui dukungan konstruktif maupun kritik yang membangun.
Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa PDIP akan berperan sebagai mitra kritis pemerintah, yang akan memberikan masukan dan koreksi terhadap program-program yang dianggap tidak efektif atau bahkan merugikan rakyat. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan, sehingga program-program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Dalam posisi ini, PDIP akan menyampaikan koreksi kepada pemerintah agar dapat menjadi evaluasi terhadap program yang dianggap tidak diperuntukkan kepentingan rakyat. Kami boleh berbicara, dalam arti jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia," tegas Puan.
Pernyataan Puan ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, oposisi memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sikap kritis PDIP terhadap program pemerintah yang tidak pro-rakyat bukan berarti PDIP anti terhadap pembangunan atau kemajuan. Sebaliknya, PDIP sangat mendukung pembangunan dan kemajuan, asalkan pembangunan tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial, pemerataan, dan keberlanjutan. PDIP ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, PDIP akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan memberikan masukan-masukan yang konstruktif, agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan cita-cita proklamasi, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. PDIP juga akan terus menyuarakan aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan mereka, baik di parlemen maupun di luar parlemen.
Pernyataan Puan ini juga menjadi sinyal bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan dan melaksanakan program-program pembangunan. Pemerintah harus memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya rakyat kecil dan kaum marginal. Pemerintah juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
Selain itu, pemerintah juga harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran negara. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien, serta tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pernyataan Puan Maharani ini juga menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan. Masyarakat harus berani menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Masyarakat juga harus mengawasi jalannya pembangunan dan melaporkan jika menemukan adanya penyimpangan atau praktik KKN.
Dengan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, cita-cita proklamasi untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dapat segera tercapai.
PDI Perjuangan, sebagai partai yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan membela kepentingan rakyat, akan terus berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal jalannya pemerintahan dan menyuarakan aspirasi rakyat. PDIP akan terus berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
Penegasan Puan Maharani ini bukan sekadar pernyataan politik, melainkan sebuah komitmen yang mengakar kuat dalam ideologi dan sejarah perjuangan PDIP. Komitmen ini menjadi landasan bagi PDIP dalam menjalankan peran sebagai partai politik yang bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, PDIP akan terus menjadi kekuatan penyeimbang yang konstruktif dalam sistem demokrasi Indonesia, memastikan bahwa suara rakyat selalu didengar dan kepentingan mereka selalu diperjuangkan.
