Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertahanan (Kemhan), yang secara khusus mengatur pembentukan badan baru di dalam struktur Kemhan. Perpres ini, yang ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2025, merupakan revisi dari Perpres Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan, menandai langkah signifikan dalam penataan organisasi di lingkungan kementerian yang bertanggung jawab atas pertahanan negara.
Latar belakang penerbitan Perpres ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, adanya kebutuhan untuk mewujudkan organisasi yang lebih efektif dan efisien di dalam Kemhan, dengan tujuan akhir meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Pemerintah memandang bahwa penataan organisasi merupakan langkah krusial untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, Perpres Nomor 151 Tahun 2024 dianggap sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi yang dinamis, sehingga memerlukan perubahan untuk memastikan Kemhan dapat beradaptasi dengan tantangan dan tuntutan zaman.
Pembentukan badan baru di Kemhan melalui Perpres 85/2025 ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus melakukan modernisasi dan peningkatan kapasitas pertahanan negara. Badan baru ini diharapkan dapat memperkuat fungsi-fungsi strategis Kemhan, seperti perencanaan kebijakan pertahanan, pengelolaan sumber daya pertahanan, diplomasi pertahanan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pertahanan. Struktur organisasi yang lebih efektif dan efisien akan memungkinkan Kemhan untuk merespons ancaman dan tantangan keamanan dengan lebih cepat dan tepat, serta meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pertahanan negara.
Also Read
Detail mengenai struktur organisasi, tugas, dan fungsi badan baru tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri pertahanan. Namun, secara umum, badan baru ini diharapkan dapat berperan sebagai think tank yang memberikan masukan strategis kepada Menteri Pertahanan dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang komprehensif dan antisipatif. Badan ini juga akan bertugas untuk melakukan kajian-kajian mendalam mengenai isu-isu pertahanan global dan regional, serta mengidentifikasi potensi ancaman dan peluang yang dapat mempengaruhi keamanan nasional.
Selain itu, badan baru ini juga akan berperan dalam mengembangkan konsep-konsep pertahanan yang inovatif dan adaptif, yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki kemampuan pertahanan yang modern dan relevan, serta mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik tradisional maupun non-tradisional. Badan ini juga akan bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program pertahanan yang telah dilaksanakan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja Kemhan secara keseluruhan.
Pembentukan badan baru di Kemhan ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat di bidang pertahanan. Presiden menekankan pentingnya investasi dalam sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur pertahanan, serta memperkuat kerjasama dengan negara-negara sahabat untuk menjaga stabilitas keamanan regional. Dengan adanya badan baru ini, diharapkan Kemhan dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi terwujudnya visi tersebut.
Perpres 85/2025 ini juga mengamanatkan adanya peningkatan koordinasi antara Kemhan dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pertahanan negara, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Luar Negeri. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pertahanan yang diambil selaras dengan kepentingan nasional, serta didukung oleh seluruh elemen bangsa. Perpres ini juga mendorong adanya sinergi antara Kemhan dengan sektor swasta dan akademisi dalam pengembangan teknologi dan inovasi di bidang pertahanan.
Dalam konteks global, pembentukan badan baru di Kemhan ini juga merupakan respons terhadap perubahan lingkungan strategis yang semakin kompleks dan dinamis. Munculnya ancaman-ancaman baru, seperti terorisme, kejahatan siber, dan konflik maritim, menuntut adanya kemampuan pertahanan yang lebih adaptif dan responsif. Badan baru ini diharapkan dapat membantu Kemhan dalam mengantisipasi dan menghadapi ancaman-ancaman tersebut, serta menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain itu, Perpres 85/2025 juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pertahanan. Badan baru ini akan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pertahanan, serta memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan pertahanan yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Kemhan, serta memastikan bahwa investasi dalam pertahanan memberikan manfaat yang optimal bagi keamanan nasional.
Secara keseluruhan, pembentukan badan baru di Kemhan melalui Perpres 85/2025 merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara dan meningkatkan kinerja Kemhan. Badan baru ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam modernisasi pertahanan, pengembangan teknologi, dan peningkatan koordinasi antar lembaga. Dengan adanya badan baru ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih kuat dan berdaulat di bidang pertahanan, serta mampu menghadapi berbagai ancaman dan tantangan keamanan di masa depan.
Penerbitan Perpres ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan negara. Pemerintah menyadari bahwa organisasi yang efektif dan efisien merupakan kunci untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional, termasuk di bidang pertahanan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk melakukan penataan organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan teknologi informasi dalam seluruh aspek pemerintahan.
Dengan adanya Perpres 85/2025 ini, diharapkan Kemhan dapat menjadi organisasi yang lebih modern, profesional, dan akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi keamanan dan kesejahteraan bangsa. Badan baru ini diharapkan dapat menjadi pusat inovasi dan pengembangan di bidang pertahanan, serta menghasilkan solusi-solusi yang cerdas dan adaptif untuk menghadapi tantangan-tantangan keamanan di masa depan.
Namun demikian, keberhasilan pembentukan badan baru ini juga sangat bergantung pada dukungan dari seluruh pihak, termasuk para pemangku kepentingan di Kemhan, TNI, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pertahanan negara. Dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik untuk memastikan bahwa badan baru ini dapat berfungsi secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi keamanan nasional.
Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa badan baru ini diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, serta memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Para personel yang ditugaskan di badan baru ini harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan bidang pertahanan, serta mampu berpikir strategis dan inovatif.
Dengan demikian, pembentukan badan baru di Kemhan melalui Perpres 85/2025 merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat pertahanan negara dan meningkatkan kinerja Kemhan. Namun, keberhasilan pembentukan badan baru ini juga sangat bergantung pada dukungan dari seluruh pihak, kualitas sumber daya manusia, dan koordinasi yang baik antar lembaga. Diharapkan badan baru ini dapat menjadi motor penggerak dalam modernisasi pertahanan dan pengembangan teknologi, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi keamanan dan kesejahteraan bangsa. Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja badan baru ini, serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa badan ini dapat berfungsi secara optimal dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan adanya Perpres 85/2025, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih kuat dan berdaulat di bidang pertahanan, serta mampu menghadapi berbagai ancaman dan tantangan keamanan di masa depan. Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara, serta memperkuat kerjasama dengan negara-negara sahabat untuk menjaga stabilitas keamanan regional.
