Potensi Penerimaan Negara Rp524 Triliun per Tahun dari Pajak Progresif : Media Nganjuk

Media Nganjuk

Potensi Penerimaan Negara Rp524 Triliun per Tahun dari Pajak Progresif : Media Nganjuk

JAKARTA – Penerimaan negara berpotensi bertambah berkisar antara Rp469 triliun hingga Rp524 triliun per tahun dari pajak progresif. Angka ini merupakan hasil dari studi yang diterbitkan Center of Economic and Law Studies (Celios). Temuan ini menggarisbawahi potensi signifikan dari reformasi sistem perpajakan dalam meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Implementasi pajak progresif, yang membebankan tarif pajak lebih tinggi kepada individu atau entitas dengan pendapatan lebih tinggi, dapat menjadi sumber pendapatan yang substansial bagi pemerintah.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menekankan bahwa angka tersebut secara teknis masuk akal, namun kendala utamanya adalah kemauan politik. Pernyataan ini menyoroti tantangan dalam mewujudkan perubahan kebijakan yang signifikan, bahkan ketika manfaat ekonominya jelas. Kemauan politik yang kuat sangat penting untuk mengatasi hambatan dan memastikan bahwa reformasi pajak dilaksanakan secara efektif.

"Saat ini diskusinya terhenti pada aspek pemangkasan anggaran, yang juga malah bisa memukul ekonomi pemerintah daerah karena banyak item efisiensi yang tidak tepat sasaran," kata Media di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Komentar ini mengkritik pendekatan yang ada terhadap pengelolaan keuangan publik, yang cenderung fokus pada pemotongan anggaran daripada reformasi sistemik. Pemotongan anggaran yang tidak tepat sasaran dapat berdampak negatif pada ekonomi daerah dan menghambat pembangunan.

Dia menekankan bahwa ada cara yang lebih strategis untuk memperbaiki sistem pajak agar lebih adil dan progresif, yang dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan fondasi masa depan. Pendekatan strategis terhadap reformasi pajak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi dan memastikan bahwa reformasi tersebut berkelanjutan dalam jangka panjang. Sistem pajak yang adil dan progresif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan pendapatan.

Media menambahkan bahwa masyarakat seringkali fokus pada bantuan untuk orang miskin, namun jarang membahas tunjangan perusahaan yang diberikan kepada korporasi kaya melalui celah pajak. Pernyataan ini menyoroti ketidakseimbangan dalam perhatian publik dan kebijakan, yang seringkali mengabaikan manfaat pajak yang dinikmati oleh perusahaan besar. Menutup celah pajak dan mengurangi tunjangan perusahaan yang tidak perlu dapat membebaskan sumber daya yang signifikan untuk investasi publik.

"Studi ini mengungkap, jika kita menutup celah itu dan menata tarif pajak secara progresif, kita bukan hanya menambah penerimaan, tapi juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Yang perlu disadari publik adalah kita tidak kekurangan uang, kita hanya kekurangan kemauan politik untuk memperbaiki sistem perpajakan kita," ungkap Media. Kesimpulan ini merangkum argumen utama dari studi Celios, yang menunjukkan bahwa reformasi pajak dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat luas. Kemauan politik sangat penting untuk mewujudkan reformasi ini dan memastikan bahwa sistem perpajakan adil dan efisien.

Peneliti Celios Jaya Darmawan menjelaskan, selain meningkatkan penerimaan, pajak progresif juga dapat meningkatkan keadilan fiskal. Keadilan fiskal mengacu pada distribusi beban pajak yang adil di antara berbagai kelompok pendapatan. Pajak progresif dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan memastikan bahwa mereka yang mampu membayar lebih berkontribusi lebih banyak untuk keuangan publik.

Dia mencontohkan, pajak biodiversity loss di sektor lingkungan dapat menambah penerimaan hingga Rp48,6 triliun dan mengurangi ketimpangan ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas ekstraktif, yang mendominasi 56 persen kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia. Contoh ini mengilustrasikan bagaimana pajak progresif dapat digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Pajak biodiversity loss dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan mereka dan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melestarikan sumber daya alam.

Studi Celios menyoroti potensi besar dari reformasi pajak progresif dalam meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun, mewujudkan potensi ini memerlukan kemauan politik yang kuat dan pendekatan strategis terhadap reformasi pajak. Pemerintah harus mempertimbangkan temuan studi Celios dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sistem perpajakan agar lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

Selain manfaat ekonomi yang disebutkan di atas, reformasi pajak progresif juga dapat memiliki manfaat sosial dan politik. Sistem pajak yang adil dan progresif dapat meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah dan memperkuat kohesi sosial. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan adil, mereka lebih cenderung untuk mematuhi hukum pajak dan mendukung kebijakan pemerintah.

Reformasi pajak progresif juga dapat membantu mengurangi polarisasi politik. Ketika kesenjangan pendapatan terlalu besar, hal itu dapat menyebabkan ketegangan sosial dan politik. Sistem pajak yang adil dan progresif dapat membantu mengurangi kesenjangan ini dan menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan harmonis.

Namun, penting untuk dicatat bahwa reformasi pajak progresif juga dapat menghadapi tantangan dan penolakan. Beberapa kelompok mungkin berpendapat bahwa pajak progresif menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi insentif untuk bekerja dan berinvestasi. Penting untuk mengatasi kekhawatiran ini dan menjelaskan manfaat ekonomi dan sosial dari reformasi pajak progresif.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa reformasi pajak progresif dirancang dan dilaksanakan secara efektif. Hal ini memerlukan penelitian yang cermat, konsultasi dengan para pemangku kepentingan, dan pemantauan yang berkelanjutan. Reformasi pajak yang dirancang dengan baik dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan, sementara reformasi yang dirancang dengan buruk dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, studi Celios memberikan kontribusi yang berharga untuk perdebatan tentang reformasi pajak di Indonesia. Temuan studi ini menyoroti potensi besar dari pajak progresif dalam meningkatkan penerimaan negara, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintah harus mempertimbangkan temuan studi ini dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sistem perpajakan agar lebih adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Implementasi pajak progresif tidak hanya akan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga akan memungkinkan pemerintah untuk berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Investasi ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pajak progresif dapat membantu mengurangi utang publik dan meningkatkan stabilitas keuangan negara.

Pemerintah juga harus mempertimbangkan untuk memperluas basis pajak dengan mengenakan pajak pada sumber pendapatan baru, seperti keuntungan modal dan warisan. Hal ini akan membantu meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Selain itu, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperkuat penegakan hukum pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak.

Reformasi pajak progresif adalah langkah penting menuju menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sistem perpajakan, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Reformasi pajak progresif bukan hanya kebijakan ekonomi yang baik, tetapi juga kebijakan sosial yang baik.

Penting untuk diingat bahwa reformasi pajak progresif bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, serta untuk melindungi lingkungan dan mempromosikan hak asasi manusia. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih baik untuk semua.

Selain itu, pemerintah perlu mengkomunikasikan manfaat reformasi pajak progresif kepada masyarakat secara efektif. Banyak orang mungkin tidak memahami bagaimana pajak progresif bekerja atau bagaimana hal itu dapat menguntungkan mereka. Pemerintah dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, televisi, dan radio, untuk menjelaskan manfaat pajak progresif dan menjawab pertanyaan masyarakat.

Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat pajak progresif. Organisasi masyarakat sipil dapat membantu menjangkau kelompok masyarakat yang mungkin tidak terjangkau oleh pemerintah dan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang pajak progresif.

Dengan mengkomunikasikan manfaat reformasi pajak progresif secara efektif, pemerintah dapat membangun dukungan publik untuk reformasi tersebut dan memastikan bahwa reformasi tersebut berhasil. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan reformasi pajak progresif.

Terakhir, pemerintah perlu memantau dampak reformasi pajak progresif secara cermat. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Pemerintah dapat menggunakan berbagai data, seperti data pendapatan, data pengeluaran, dan data lapangan kerja, untuk memantau dampak reformasi pajak progresif.

Pemerintah juga dapat melakukan survei untuk mengumpulkan informasi tentang sikap dan persepsi masyarakat terhadap reformasi pajak progresif. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan pada reformasi tersebut dan memastikan bahwa reformasi tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan memantau dampak reformasi pajak progresif secara cermat, pemerintah dapat memastikan bahwa reformasi tersebut mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat. Pemantauan yang cermat sangat penting untuk keberhasilan reformasi pajak progresif.

Potensi Penerimaan Negara Rp524 Triliun per Tahun dari Pajak Progresif : Media Nganjuk

Popular Post

Biodata

Profil Biodata Bidan Rita yang Viral Lengkap dengan Fakta Menariknya – Lagi Trending

MediaNganjuk.com – Jagat maya kembali dihebohkan dengan kemunculan sosok yang dikenal sebagai Bidan Rita. Dalam waktu singkat, namanya menjadi perbincangan ...

Berita

ICONPLAY Menyatu dengan Gaya Hidup Digital Indonesia

Di era digital yang serba cepat ini, hiburan telah bertransformasi dari sekadar pengisi waktu luang menjadi bagian integral dari gaya ...

Ekonomi

Nama Kamu Termasuk Penerima BLT Kesra Rp900.000 Oktober 2025? Cek di Sini Link dan Kriteria Penerima.

Media Nganjuk – Feby Novalius, Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 | 20:02 WIB Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui BLT Kesra: Penjelasan Lengkap ...

Ekonomi

Ini Batas Waktu Pencairan BLT Kesra Rp900.000 untuk Penerima Bansos 2025

JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan batas waktu pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar Rp900.000 bagi penerima bantuan ...

Biodata

Profil Biodata Bu Guru Salsa Lengkap: Umur, Asal, dan Nama Suami – Kisah Inspiratif yang Sedang Trending

Profil Biodata Bu Guru Salsa Lengkap, Umur, Asal dan Nama Suami Hidup seringkali menghadirkan tantangan tak terduga yang menguji kekuatan ...

Berita

Saham DADA Berpeluang Tembus Rp230.000, Didorong Kabar Mega Akuisisi Vanguard

Saham PT Dada Indonesia Tbk (DADA) tengah menjadi primadona di pasar modal Indonesia, memicu spekulasi dan harapan baru di kalangan ...

Leave a Comment