Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo, seorang pakar telematika; Rismon Sianipar, seorang ahli digital forensik; dan Tifauzia Tyassuma, yang dikenal sebagai dokter Tifa, seorang pegiat media sosial, setelah pemeriksaan intensif selama sekitar 9 jam pada Kamis malam, 13 November 2025. Ketiganya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu yang ditujukan kepada mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selama pemeriksaan yang berlangsung di Polda Metro Jaya, Jakarta, penyidik mengajukan total 377 pertanyaan kepada ketiga tersangka. Setelah proses pemeriksaan selesai, penyidik memberikan izin kepada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dokter Tifa untuk kembali ke rumah masing-masing.
"Setelah pemeriksaan ini, kami memperbolehkan ketiga tersangka untuk kembali ke rumah mereka masing-masing," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, kepada wartawan pada Kamis, 13 November 2025.
Also Read
Keputusan untuk tidak menahan Roy Suryo dan kedua tersangka lainnya didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum dan subjektif dari penyidik. Salah satu faktor kunci yang memengaruhi keputusan tersebut adalah pengajuan saksi ahli yang meringankan oleh pihak tersangka.
Alasan Tidak Dilakukan Penahanan
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Namun, penahanan bukanlah suatu kewajiban mutlak, melainkan suatu upaya terakhir yang dilakukan apabila terdapat alasan yang kuat dan mendesak.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa perintah penahanan dapat diberikan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap seorang tersangka atau terdakwa jika terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.
Selain itu, Pasal 21 ayat (4) KUHAP juga mengatur bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Namun, dalam kasus Roy Suryo dan kawan-kawan, penyidik Polda Metro Jaya memiliki pertimbangan lain yang lebih dominan. Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan bahwa salah satu alasan utama tidak dilakukannya penahanan adalah karena pihak tersangka mengajukan saksi ahli yang dapat memberikan keterangan yang meringankan.
"Pertimbangan subjektif penyidik juga menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan ini. Kami menghormati hak tersangka untuk mengajukan saksi ahli yang dapat memberikan keterangan yang meringankan," kata Kombes Pol Iman Imanuddin.
Peran Saksi Ahli dalam Proses Hukum
Dalam sistem hukum Indonesia, saksi ahli memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan keterangan yang bersifat teknis atau ilmiah yang tidak dikuasai oleh orang awam. Keterangan saksi ahli dapat membantu hakim atau penyidik dalam memahami suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam.
Dalam kasus Roy Suryo dan kawan-kawan, saksi ahli yang diajukan oleh pihak tersangka diharapkan dapat memberikan keterangan terkait dengan keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Keterangan saksi ahli ini dapat menjadi pertimbangan penting bagi penyidik dalam menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan.
Selain itu, kehadiran saksi ahli juga dapat memberikan dampak positif bagi proses hukum secara keseluruhan. Keterangan saksi ahli dapat membantu menciptakan peradilan yang lebih adil dan transparan.
Asas Praduga Tak Bersalah
Dalam setiap proses hukum, asas praduga tak bersalah harus selalu dijunjung tinggi. Asas ini berarti bahwa setiap orang yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya secara sah oleh pengadilan.
Asas praduga tak bersalah ini juga menjadi salah satu pertimbangan bagi penyidik Polda Metro Jaya dalam memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo dan kawan-kawan. Penyidik menyadari bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan masih berstatus sebagai tersangka, dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah.
"Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Kami tidak ingin melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak tersangka sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ujar Kombes Pol Iman Imanuddin.
Hak-Hak Tersangka
Sebagai seorang tersangka dalam suatu perkara pidana, Roy Suryo dan kawan-kawan memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan hak untuk mengajukan saksi yang meringankan.
Penyidik Polda Metro Jaya wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Penyidik tidak boleh melakukan tindakan yang dapat menghalangi tersangka untuk menggunakan hak-haknya.
Proses Hukum Selanjutnya
Meskipun tidak dilakukan penahanan, proses hukum terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan tetap akan berlanjut. Penyidik Polda Metro Jaya akan terus melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat.
Penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya yang terkait dengan kasus ini. Setelah semua bukti terkumpul, penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (JPU).
JPU akan meneliti berkas perkara tersebut. Jika JPU berpendapat bahwa terdapat cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan, maka JPU akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan.
Di pengadilan, Roy Suryo dan kawan-kawan akan menjalani proses persidangan. Hakim akan memeriksa semua bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak.
Setelah proses persidangan selesai, hakim akan menjatuhkan putusan. Jika hakim berpendapat bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan terbukti bersalah, maka hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Harapan akan Proses Hukum yang Adil
Kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini menjadi perhatian publik. Banyak pihak yang berharap agar proses hukum terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan dapat berjalan secara adil dan transparan.
Masyarakat berharap agar penyidik, JPU, dan hakim dapat bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Masyarakat juga berharap agar Roy Suryo dan kawan-kawan mendapatkan hak-haknya sebagai tersangka dan terdakwa.
Proses hukum yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Kepercayaan masyarakat ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban hukum di Indonesia.
Kesimpulan
Keputusan Polda Metro Jaya untuk tidak menahan Roy Suryo dan kawan-kawan didasarkan pada pertimbangan hukum dan subjektif dari penyidik. Salah satu faktor kunci yang memengaruhi keputusan tersebut adalah pengajuan saksi ahli yang meringankan oleh pihak tersangka.
Proses hukum terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan tetap akan berlanjut. Masyarakat berharap agar proses hukum ini dapat berjalan secara adil dan transparan.
Penting untuk diingat bahwa setiap orang yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya secara sah oleh pengadilan. Asas praduga tak bersalah harus selalu dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum.
