Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui salah satu wakilnya di Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, secara tegas mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera menetapkan status bencana nasional bagi wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang dilanda bencana alam dahsyat berupa longsor dan banjir bandang. Desakan ini didasari oleh kondisi darurat yang semakin memprihatinkan, dengan korban jiwa yang terus bertambah, kerusakan infrastruktur yang meluas, serta dampak sosial ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat setempat. Penetapan status bencana nasional dipandang sebagai langkah krusial untuk memastikan penanganan bencana yang lebih efektif, terkoordinasi, dan didukung oleh sumber daya yang memadai dari pemerintah pusat.
Abidin Fikri menekankan bahwa eskalasi bencana di ketiga provinsi tersebut telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya secara optimal. Keterlibatan penuh pemerintah pusat, dengan segala sumber daya yang dimilikinya, menjadi sangat penting untuk mempercepat proses pemulihan kondisi warga terdampak, memperbaiki infrastruktur yang rusak, serta melakukan mitigasi bencana yang komprehensif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Lebih lanjut, Abidin Fikri menyoroti pentingnya respons cepat dan tepat dari pemerintah pusat dalam situasi darurat seperti ini. Penetapan status bencana nasional bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga merupakan wujud komitmen negara untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh warga negaranya, tanpa terkecuali. Dengan adanya status bencana nasional, pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar, mengerahkan personel yang lebih banyak, serta mengkoordinasikan bantuan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana.
Also Read
PDIP juga menyoroti pentingnya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait dalam penanganan bencana. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Selain itu, koordinasi yang efektif juga akan mempercepat proses pemulihan dan rekonstruksi pasca-bencana, sehingga masyarakat dapat segera kembali ke kehidupan normal.
Selain mendesak penetapan status bencana nasional, PDIP juga meminta BNPB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanggulangan bencana yang ada saat ini. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di masa depan. PDIP meyakini bahwa investasi dalam sistem penanggulangan bencana yang kuat dan responsif merupakan investasi yang sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk bencana alam.
Dalam konteks ini, PDIP juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana meliputi berbagai upaya untuk mengurangi risiko bencana, seperti perencanaan tata ruang yang baik, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, serta pelatihan dan edukasi masyarakat tentang cara-cara menghadapi bencana. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana, diharapkan masyarakat dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi bencana, sehingga dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan.
PDIP juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas pernyataan Kepala BNPB yang dinilai meremehkan dampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Abidin Fikri menegaskan bahwa pernyataan tersebut sangat melukai perasaan masyarakat yang terdampak bencana dan tidak menunjukkan empati terhadap kesulitan yang mereka hadapi. PDIP meminta Kepala BNPB untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik, terutama dalam situasi yang sensitif seperti ini.
PDIP mengingatkan bahwa bencana alam adalah bagian dari realitas geografis Indonesia. Sebagai negara yang terletak di wilayah cincin api (ring of fire) dan memiliki iklim tropis, Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, longsor, dan kekeringan. Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus menjadi prioritas utama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
PDIP juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu membantu masyarakat yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti donasi uang, pakaian layak pakai, makanan, obat-obatan, dan tenaga relawan. Solidaritas dan gotong royong merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang harus terus dipelihara dan ditingkatkan, terutama dalam situasi sulit seperti ini.
Selain bantuan materi, PDIP juga menekankan pentingnya dukungan psikologis bagi masyarakat yang terdampak bencana. Bencana alam dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban, terutama bagi mereka yang kehilangan keluarga, teman, atau harta benda. Oleh karena itu, pendampingan psikologis sangat penting untuk membantu korban mengatasi trauma dan kembali membangun kehidupan mereka.
PDIP juga mengapresiasi kerja keras para petugas lapangan, seperti tim SAR, relawan, dan aparat pemerintah, yang telah berjuang tanpa lelah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. PDIP berharap agar para petugas lapangan tetap semangat dan terus memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas mulia ini.
Dalam jangka panjang, PDIP mendorong pemerintah untuk mengembangkan strategi penanggulangan bencana yang berkelanjutan dan terintegrasi. Strategi ini harus mencakup berbagai aspek, seperti pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Selain itu, strategi ini juga harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi.
PDIP meyakini bahwa dengan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, Indonesia dapat membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih kuat dan responsif, sehingga dapat melindungi masyarakat dari dampak buruk bencana alam dan mewujudkan Indonesia yang tangguh bencana.
PDIP juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan yang dapat memicu terjadinya bencana alam. Penebangan hutan secara ilegal, penambangan liar, dan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang merupakan beberapa contoh tindakan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir dan longsor. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap para pelaku perusakan lingkungan agar memberikan efek jera dan mencegah terjadinya bencana alam di masa depan.
PDIP juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi penanggulangan bencana. Teknologi dapat memainkan peran penting dalam memprediksi, mendeteksi, dan mengurangi dampak bencana alam. Misalnya, teknologi satelit dapat digunakan untuk memantau kondisi cuaca dan mendeteksi potensi terjadinya banjir atau longsor. Teknologi sensor dapat digunakan untuk mendeteksi pergerakan tanah dan memprediksi terjadinya gempa bumi.
PDIP juga menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan bagi generasi muda. Pendidikan kebencanaan dapat membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi bencana alam. Pendidikan kebencanaan dapat diajarkan melalui berbagai cara, seperti melalui kurikulum sekolah, pelatihan, seminar, dan simulasi.
PDIP juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam penanggulangan bencana. Kerjasama internasional dapat membantu Indonesia untuk mendapatkan bantuan teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana.
PDIP meyakini bahwa dengan komitmen yang kuat dan tindakan yang nyata, Indonesia dapat mengatasi tantangan bencana alam dan membangun masa depan yang lebih aman dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Desakan penetapan status bencana nasional ini adalah wujud nyata komitmen PDIP untuk membela kepentingan rakyat dan memastikan bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh warganya, terutama dalam situasi sulit seperti ini. PDIP akan terus mengawal dan mengawasi penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar agar berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
