Ketegangan internal di pemerintahan Israel dilaporkan meningkat tajam seiring dengan munculnya perbedaan pendapat yang signifikan antara petinggi militer dan politisi terkait rencana strategis untuk Jalur Gaza. Panglima militer Israel, Eyal Zamir, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya, bahkan kemarahannya, terhadap rencana yang didorong oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk secara permanen menguasai Kota Gaza. Penentangan keras ini menggarisbawahi perpecahan mendalam dalam kabinet Israel mengenai tujuan jangka panjang operasi militer di Gaza dan implikasinya terhadap keamanan nasional, stabilitas regional, serta nasib warga sipil Palestina dan sandera Israel yang masih berada di wilayah tersebut.
Sumber-sumber terpercaya di lingkungan militer Israel mengungkapkan bahwa Zamir sangat prihatin dengan implikasi kemanusiaan dan strategis dari rencana akuisisi tersebut. Kekhawatiran utamanya adalah potensi bahaya yang dihadapi para tawanan Israel yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Zamir berpendapat bahwa setiap tindakan militer yang berisiko membahayakan nyawa para tawanan harus dihindari dengan segala cara. Selain itu, ia mempertanyakan efektivitas jangka panjang dari pendudukan militer di Gaza, dengan alasan bahwa hal itu dapat memicu lebih banyak kekerasan dan ketidakstabilan, serta memperburuk citra internasional Israel.
Otoritas Penyiaran Israel melaporkan bahwa Zamir secara blak-blakan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana tersebut dalam pertemuan internal dengan para menteri kabinet. Ia menekankan bahwa prioritas utama militer adalah untuk mencapai kendali operasional di Gaza dan menghancurkan kemampuan militer Hamas. Namun, ia memperingatkan bahwa penguasaan permanen atas wilayah tersebut akan menjadi "bencana" dan akan memainkan peran langsung ke tangan Hamas. Zamir berpendapat bahwa pendudukan militer yang berkepanjangan akan menciptakan lingkungan yang subur bagi perlawanan dan akan membutuhkan sumber daya yang signifikan untuk mempertahankan, mengalihkan perhatian dari prioritas keamanan lainnya.
Also Read
Sumber-sumber di lembaga pertahanan Israel juga menggemakan kekhawatiran Zamir. Mereka berpendapat bahwa rencana akuisisi tersebut tidak memiliki strategi yang jelas untuk mengelola wilayah tersebut setelah operasi militer selesai. Mereka mempertanyakan bagaimana pemerintah Israel akan menyediakan layanan dasar kepada penduduk Gaza, menegakkan hukum dan ketertiban, dan mencegah kebangkitan kembali Hamas. Selain itu, mereka memperingatkan bahwa pendudukan permanen akan merusak upaya untuk mencapai solusi politik jangka panjang untuk konflik Israel-Palestina.
Rincian rencana akuisisi yang diusulkan oleh Netanyahu termasuk isolasi Kota Gaza, evakuasi paksa lebih dari satu juta warga Palestina ke daerah-daerah baru yang perlu dibangun, dan pembangunan 12 lokasi distribusi makanan baru. Menurut laporan, tenggat waktu untuk menyelesaikan fase pertama dari rencana ini adalah 7 Oktober tahun ini. Setelah fase ini selesai, Angkatan Darat Israel akan mengambil alih kendali penuh atas kota tersebut.
Rencana tersebut telah menuai kecaman luas dari organisasi hak asasi manusia internasional dan pemerintah asing. Para kritikus berpendapat bahwa evakuasi paksa warga sipil Palestina akan menjadi pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Mereka juga menyatakan keprihatinan tentang kondisi kehidupan para pengungsi dan kemampuan untuk menyediakan mereka dengan makanan, air, tempat tinggal, dan perawatan medis yang memadai.
Selain itu, para ahli memperingatkan bahwa rencana akuisisi tersebut dapat memicu gelombang kekerasan dan ketidakstabilan baru di wilayah tersebut. Mereka berpendapat bahwa pendudukan militer yang berkepanjangan akan memicu kebencian dan perlawanan di kalangan warga Palestina dan dapat menyebabkan peningkatan serangan teroris dan konflik bersenjata. Hal ini juga dapat merusak upaya untuk mencapai perdamaian yang langgeng antara Israel dan Palestina.
Sebelumnya, Israel telah menyatakan niatnya untuk mengintensifkan operasi militer di Gaza, dengan tujuan mengambil alih Kota Gaza. Langkah ini telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi warga sipil Palestina dan para sandera Israel yang masih ditahan di wilayah tersebut. Tekanan internasional untuk mengakhiri konflik terus meningkat, dengan banyak negara dan organisasi menyerukan gencatan senjata segera dan solusi politik untuk krisis tersebut.
Perang udara dan darat Israel di Gaza telah menyebabkan kehancuran yang meluas dan penderitaan manusia yang luar biasa. Puluhan ribu orang telah tewas, sebagian besar penduduk telah mengungsi, dan sebagian besar wilayah tersebut telah hancur. Wilayah tersebut berada di ambang kelaparan, dengan jutaan orang membutuhkan bantuan kemanusiaan mendesak.
Waktu untuk operasi darat besar lainnya masih belum jelas. Namun, diperkirakan bahwa operasi tersebut akan membutuhkan mobilisasi ribuan pasukan dan evakuasi paksa warga sipil. Hal ini hampir pasti akan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza dan dapat menyebabkan hilangnya nyawa lebih lanjut.
Seorang pejabat yang mengetahui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza mengatakan bahwa operasi tersebut akan "bertahap" dan belum ada tanggal mulai yang ditetapkan. Pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim untuk membahas hal-hal sensitif.
Penentangan panglima militer Israel terhadap rencana akuisisi Gaza menyoroti perdebatan yang sedang berlangsung di dalam pemerintahan Israel mengenai strategi terbaik untuk mencapai keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Sementara beberapa politisi percaya bahwa pendudukan militer adalah satu-satunya cara untuk mencegah serangan lebih lanjut dari Hamas, yang lain berpendapat bahwa solusi politik diperlukan untuk menyelesaikan konflik yang mendasarinya.
Masa depan Gaza dan nasib warga sipil Palestina dan sandera Israel yang masih berada di wilayah tersebut tetap tidak pasti. Komunitas internasional harus terus menekan Israel dan Hamas untuk mengakhiri kekerasan dan mencapai solusi damai untuk krisis tersebut. Hal ini membutuhkan komitmen terhadap dialog, kompromi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia semua pihak.
Situasi di Gaza adalah tragedi kemanusiaan yang membutuhkan tindakan segera. Dunia tidak dapat berdiri dan menyaksikan lebih banyak orang menderita dan mati. Sudah waktunya bagi Israel dan Hamas untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua orang di wilayah tersebut.
Kunci untuk mencapai perdamaian yang langgeng di Timur Tengah terletak pada pengakuan hak-hak semua orang, termasuk hak warga Palestina untuk memiliki negara yang merdeka dan berdaulat. Hanya melalui negosiasi dan kompromi yang tulus, Israel dan Palestina dapat menemukan cara untuk hidup berdampingan secara damai dan aman.
