Pakar hukum terkemuka, Prof. Henry Indraguna, menyerukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat program hilirisasi nasional melalui penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat. Menurutnya, DPR memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program hilirisasi melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dimilikinya. Namun, ia menyoroti bahwa lemahnya regulasi dan kurangnya pembatasan ekspor bahan baku saat ini menghambat optimalisasi program hilirisasi.
Prof. Indraguna menjelaskan bahwa situasi ini menyebabkan pelaku industri hilir dalam negeri kekurangan bahan baku, sementara keuntungan ekspor dinikmati oleh pihak asing melalui penjualan bahan mentah dengan nilai tambah yang rendah. Ia menekankan bahwa DPR perlu mengambil langkah nyata dalam mendorong pembentukan regulasi yang melindungi ketersediaan bahan baku di dalam negeri dan mengawal pelaksanaan program hilirisasi secara konstitusional dan sistematis.
Hilirisasi, sebagai sebuah konsep strategis, merupakan proses peningkatan nilai tambah komoditas sumber daya alam melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebelum diekspor. Tujuan utama dari hilirisasi adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mengembangkan industri yang lebih kompetitif. Program hilirisasi telah menjadi fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, dengan berbagai kebijakan dan insentif yang diberikan untuk mendorong investasi di sektor hilir.
Also Read
Namun, implementasi program hilirisasi menghadapi berbagai tantangan, termasuk regulasi yang belum memadai, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan persaingan dengan negara-negara lain yang juga mengembangkan industri hilir. Oleh karena itu, dukungan dari DPR sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan keberhasilan program hilirisasi.
Prof. Indraguna, yang juga merupakan Guru Besar Unissula Semarang dan Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, memberikan beberapa saran konkret kepada DPR terkait penguatan program hilirisasi. Pertama, ia menekankan pentingnya pembentukan regulasi yang melarang ekspor bahan baku mentah secara bertahap, dengan disertai landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang kuat. Regulasi ini akan memastikan bahwa bahan baku yang tersedia di dalam negeri diprioritaskan untuk kebutuhan industri hilir dalam negeri.
Kedua, ia mendorong DPR untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program hilirisasi, termasuk memastikan bahwa insentif yang diberikan kepada investor digunakan secara efektif dan efisien. Pengawasan yang ketat akan mencegah penyalahgunaan insentif dan memastikan bahwa program hilirisasi memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian nasional.
Ketiga, ia menyarankan DPR untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan infrastruktur yang mendukung program hilirisasi, seperti jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Infrastruktur yang memadai akan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing industri hilir dalam negeri.
Keempat, ia merekomendasikan DPR untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri hilir. Sumber daya manusia yang kompeten akan meningkatkan produktivitas dan inovasi di sektor hilir.
Kelima, ia meminta DPR untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara lain yang telah berhasil mengembangkan industri hilir, untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan. Kerja sama internasional akan membantu Indonesia untuk belajar dari praktik terbaik di negara lain dan mempercepat pengembangan industri hilir dalam negeri.
Selain itu, Prof. Indraguna juga menyoroti pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program hilirisasi. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi investasi di sektor hilir dan memastikan bahwa program hilirisasi memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Lebih lanjut, Prof. Indraguna mengingatkan bahwa program hilirisasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Ia menekankan bahwa industri hilir harus menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Dalam konteks global, program hilirisasi merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara lain. Dengan mengembangkan industri hilir yang kuat, Indonesia dapat meningkatkan nilai ekspor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan negara.
Namun, keberhasilan program hilirisasi tidak hanya bergantung pada dukungan dari DPR dan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif dari sektor swasta. Investor swasta perlu didorong untuk berinvestasi di sektor hilir, dengan memberikan insentif yang menarik dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung program hilirisasi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik tentang manfaat hilirisasi dan didorong untuk menggunakan produk-produk dalam negeri yang dihasilkan oleh industri hilir.
Dengan dukungan dari semua pihak, program hilirisasi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prof. Indraguna berharap bahwa DPR dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat program hilirisasi dan memastikan bahwa Indonesia dapat menjadi negara industri yang maju dan mandiri.
Sebagai penutup, Prof. Indraguna menekankan bahwa program hilirisasi merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat yang besar bagi generasi mendatang. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara industri yang kuat dan berdaya saing.
