Media Nganjuk – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) seharusnya memiliki kemampuan untuk mengelola utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) secara mandiri. Menurutnya, sumber pembayaran utang tersebut dapat berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh operasional kereta cepat itu sendiri. Pernyataan ini mengindikasikan adanya pergeseran tanggung jawab pengelolaan keuangan proyek KCJB dari pemerintah kepada entitas swasta yang lebih fokus.
Purbaya menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara tanggung jawab sektor swasta dan pemerintah dalam pengelolaan proyek KCJB. Dengan menyerahkan pengelolaan utang kepada Danantara, diharapkan tercipta akuntabilitas yang lebih terstruktur dan efisien. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian finansial dalam proyek-proyek infrastruktur strategis.
"Yang jelas, sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, kan, ya? Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih," ungkap Purbaya dalam sesi media gathering yang diadakan melalui platform Zoom pada Jumat, 10 Oktober 2025. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan Purbaya terhadap potensi keuntungan yang dapat dihasilkan oleh KCJB, yang seharusnya cukup untuk menutupi kewajiban utang.
Also Read
Lebih lanjut, Purbaya menambahkan, "Harusnya mereka manage (mengelola utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung) dari situ. Jangan kita lagi. Karena kan kalau enggak, ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government (pemerintah)." Imbauan ini menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mengurangi keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan proyek KCJB, dan memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berperan lebih aktif.
Sebelumnya, CEO Danantara, Rosan Roeslani, telah mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang melakukan negosiasi intensif dengan pihak Tiongkok terkait restrukturisasi utang KCIC. Langkah ini menunjukkan keseriusan Danantara dalam mencari solusi terbaik untuk mengelola kewajiban utang proyek KCJB, sekaligus menjaga keberlangsungan operasional kereta cepat tersebut. Restrukturisasi utang menjadi opsi yang menarik karena dapat memberikan keringanan dalam jangka waktu pembayaran, suku bunga yang lebih rendah, atau bahkan penghapusan sebagian utang.
Pernyataan Purbaya ini menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan analis ekonomi dan pengamat infrastruktur. Beberapa pihak menganggap bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mengurangi beban anggaran negara, dengan mengalihkan tanggung jawab keuangan proyek KCJB kepada sektor swasta. Hal ini dianggap sebagai langkah yang positif, karena dapat membebaskan anggaran pemerintah untuk proyek-proyek prioritas lainnya.
Namun, ada juga pihak yang skeptis terhadap kemampuan Danantara dalam mengelola utang KCJB secara mandiri. Mereka berpendapat bahwa proyek kereta cepat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingkat okupansi yang belum optimal, persaingan dengan moda transportasi lain, dan potensi risiko operasional. Oleh karena itu, mereka meragukan apakah keuntungan yang dihasilkan oleh KCJB akan cukup untuk menutupi kewajiban utang.
Selain itu, beberapa pihak juga menyoroti risiko moral hazard yang mungkin timbul akibat pemisahan tanggung jawab antara pemerintah dan sektor swasta. Jika Danantara mengalami kesulitan keuangan dalam mengelola utang KCJB, ada kekhawatiran bahwa pemerintah akan terpaksa turun tangan untuk menyelamatkan proyek tersebut. Hal ini dapat menciptakan preseden yang buruk, di mana sektor swasta tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas risiko investasi yang diambil.
Di sisi lain, langkah pemerintah ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada sektor swasta, diharapkan tercipta inovasi dan peningkatan kinerja dalam operasional KCJB. Selain itu, pemisahan tanggung jawab juga dapat mengurangi potensi konflik kepentingan antara pemerintah dan sektor swasta.
Keberhasilan Danantara dalam mengelola utang KCJB akan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, kemampuan untuk meningkatkan tingkat okupansi kereta cepat, sehingga menghasilkan pendapatan yang optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan menawarkan tarif yang kompetitif, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperluas jaringan pemasaran.
Kedua, kemampuan untuk mengelola biaya operasional secara efisien, sehingga meningkatkan margin keuntungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi yang canggih, mengoptimalkan penggunaan energi, dan mengurangi biaya pemeliharaan.
Ketiga, kemampuan untuk menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, kontraktor, dan operator kereta cepat. Kerjasama yang solid akan memastikan kelancaran operasional KCJB, serta meminimalkan potensi risiko dan hambatan.
Keempat, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan lingkungan bisnis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa KCJB tetap relevan dan kompetitif dalam jangka panjang.
Secara keseluruhan, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pengelolaan utang KCJB oleh Danantara merupakan langkah yang berani dan inovatif. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong kemandirian finansial dalam proyek-proyek infrastruktur strategis, serta memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berperan lebih aktif. Namun, keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada kemampuan Danantara dalam mengelola utang secara efisien, meningkatkan pendapatan, dan menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait.
Implikasi dari keputusan ini terhadap perekonomian secara keseluruhan juga perlu diperhatikan. Jika Danantara berhasil mengelola utang KCJB dengan baik, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan investor, serta mendorong investasi lebih lanjut dalam proyek-proyek infrastruktur lainnya. Sebaliknya, jika Danantara mengalami kesulitan keuangan, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, serta menghambat investasi dalam sektor infrastruktur.
Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memantau dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada Danantara, agar dapat menjalankan tugasnya dengan sukses. Dukungan ini dapat berupa pemberian insentif fiskal, penyediaan informasi dan data yang akurat, serta fasilitasi kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
Pada akhirnya, keberhasilan proyek KCJB tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia, tetapi juga akan meningkatkan citra negara sebagai tujuan investasi yang menarik. Proyek ini juga akan menjadi simbol kemajuan teknologi dan inovasi, serta memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok.
Penulis: Anggie Ariesta, Jurnalis – Jumat, 10 Oktober 2025 | 18:20 WIB
