Australia akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada bulan September mendatang, sebuah langkah signifikan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese. Pengumuman ini menempatkan Australia dalam barisan negara-negara yang semakin meningkat yang mengakui hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan memiliki negara berdaulat. Langkah ini diperkirakan akan memiliki dampak yang luas, baik secara regional maupun internasional, dan mengirimkan pesan yang kuat tentang pentingnya solusi dua negara untuk perdamaian abadi di Timur Tengah.
Albanese menyatakan bahwa pengakuan resmi akan dilakukan pada saat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) bersidang di New York. Waktu pengumuman ini strategis, karena akan memberikan platform global untuk menggarisbawahi komitmen Australia terhadap perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.
"Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza," tegas Albanese dalam konferensi pers di Canberra. Pernyataan ini menggarisbawahi keyakinan mendalam pemerintah Australia bahwa pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel, adalah satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian abadi.
Also Read
Pengumuman Australia ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk mengakui Negara Palestina. Kanada, Prancis, dan Inggris Raya juga dilaporkan sedang bersiap untuk secara resmi mengakui Palestina pada pertemuan bulan depan, bergabung dengan mayoritas negara anggota PBB yang telah lama mengakui hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Momentum menuju pengakuan Palestina juga didorong oleh meningkatnya kekhawatiran tentang situasi kemanusiaan di Gaza. Konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas telah menyebabkan penderitaan yang meluas dan kerugian sipil, dan komunitas internasional semakin menyerukan diakhirinya kekerasan dan solusi yang berkelanjutan untuk akar penyebab konflik tersebut.
Di Australia sendiri, ada dukungan publik yang kuat untuk pengakuan Palestina. Ratusan ribu warga Australia baru-baru ini berbaris melintasi Jembatan Pelabuhan Sydney untuk memprotes perang Israel di Jalur Gaza, menunjukkan kedalaman keprihatinan tentang situasi tersebut dan keinginan untuk tindakan pemerintah yang lebih kuat.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, berbicara sehari setelah protes tersebut, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC) bahwa "ada risiko tidak akan ada lagi Palestina yang diakui." Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi situasi dan kebutuhan akan tindakan segera untuk melindungi hak-hak bangsa Palestina.
Wong menambahkan bahwa "Sehubungan dengan pengakuan, saya telah mengatakan selama lebih dari setahun, ini masalah waktu, bukan apakah." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah Australia telah mempertimbangkan pengakuan Palestina untuk beberapa waktu dan bahwa keputusan untuk bertindak sekarang didorong oleh keyakinan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membuat perbedaan.
Keputusan Australia untuk mengakui Palestina telah disambut dengan berbagai reaksi. Para pendukung hak-hak Palestina telah memuji langkah tersebut sebagai kemenangan bagi keadilan dan perdamaian. Mereka berpendapat bahwa pengakuan Palestina adalah langkah penting menuju menciptakan lapangan permainan yang lebih setara antara Israel dan Palestina dan bahwa itu akan membantu memajukan negosiasi menuju solusi dua negara.
Namun, keputusan tersebut juga menghadapi kritik dari beberapa pihak. Partai Liberal yang beroposisi telah mengkritik langkah tersebut, dengan mengatakan hal itu membuat Australia berselisih dengan Amerika Serikat, sekutu terdekatnya, dan membatalkan konsensus bipartisan bahwa tidak boleh ada pengakuan selama Hamas masih menguasai Gaza.
Pemimpin Partai Liberal Sussan Ley mengatakan bahwa "Mengakui negara Palestina sebelum pengembalian sandera dan kekalahan Hamas, seperti yang dilakukan Pemerintah saat ini, berisiko memberikan Hamas salah satu tujuan strategisnya, yaitu terorisme mengerikan pada 7 Oktober."
Pemerintah Australia telah menanggapi kritik ini dengan menekankan bahwa pengakuan Palestina bukanlah dukungan untuk Hamas. Albanese telah menjelaskan bahwa Australia mengutuk terorisme dalam segala bentuknya dan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk mendukung keamanan Israel. Namun, ia juga berpendapat bahwa pengakuan Palestina adalah langkah penting untuk memajukan perdamaian dan bahwa itu tidak boleh ditahan karena tindakan Hamas.
Partai Hijau Australia, partai terbesar keempat di parlemen, menyambut baik langkah untuk mengakui Palestina, tetapi mengatakan pengumuman tersebut tidak memenuhi "seruan kuat dari publik Australia agar pemerintah mengambil tindakan material". Mereka mendesak pemerintah untuk mengambil langkah lebih lanjut, seperti menjatuhkan sanksi kepada Israel dan mengakhiri semua penjualan senjata ke negara tersebut.
Terlepas dari kritik tersebut, keputusan Australia untuk mengakui Palestina merupakan perkembangan signifikan yang kemungkinan akan memiliki dampak yang luas. Hal ini akan memberikan dorongan moral kepada bangsa Palestina dan akan membantu memajukan tujuan solusi dua negara. Hal ini juga kemungkinan akan mendorong negara-negara lain untuk mengakui Palestina, yang selanjutnya akan meningkatkan tekanan pada Israel untuk terlibat dalam negosiasi yang berarti.
Implikasi regional dari pengakuan Australia terhadap Palestina juga signifikan. Sebagai negara tetangga Indonesia, tindakan Australia dapat mempengaruhi kebijakan Indonesia terhadap Palestina. Indonesia telah lama menjadi pendukung kuat hak-hak Palestina, dan pengakuan Australia dapat mendorong Indonesia untuk mengambil sikap yang lebih tegas dalam mendukung pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Selain itu, pengakuan Australia dapat memicu diskusi di antara negara-negara ASEAN lainnya tentang pengakuan Palestina. Jika beberapa negara ASEAN mengikuti jejak Australia, hal itu akan mengirimkan pesan yang kuat kepada Israel dan komunitas internasional tentang pentingnya menemukan solusi damai dan adil untuk konflik Israel-Palestina.
Lebih jauh lagi, Selandia Baru, negara tetangga Australia, juga diperkirakan akan menyusul dalam mengakui Negara Palestina. Perdana Menteri Selandia Baru telah menyatakan dukungannya untuk solusi dua negara dan telah mengindikasikan bahwa pemerintahnya sedang mempertimbangkan pengakuan Palestina. Jika Selandia Baru mengikuti jejak Australia, hal itu akan semakin meningkatkan momentum menuju pengakuan Palestina secara global.
Pada akhirnya, keputusan Australia untuk mengakui Palestina adalah langkah berani dan berprinsip yang dapat membantu memajukan perdamaian dan keadilan di Timur Tengah. Hal ini merupakan bukti komitmen Australia terhadap hak-hak bangsa Palestina dan keyakinannya bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian abadi. Pengakuan ini juga dapat memicu efek domino di wilayah tersebut, dengan negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Selandia Baru berpotensi mengikuti, yang selanjutnya mengkonsolidasikan dukungan internasional untuk Negara Palestina. Dampak dari langkah ini akan terus bergema di seluruh dunia, mendorong negosiasi dan upaya menuju solusi yang adil dan berkelanjutan bagi konflik yang telah berlangsung lama ini.
