Aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025, menjadi sorotan utama. Ribuan massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat Pati turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka, menuntut Bupati Pati, Sudewo, untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Aksi yang awalnya berjalan damai ini, sempat diwarnai ketegangan ketika aparat kepolisian yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi, dihujani lemparan botol air mineral oleh sebagian massa aksi.
Akar Permasalahan: Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Bupati
Gelombang demonstrasi yang mengguncang Kabupaten Pati ini, bukanlah kejadian yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Akar permasalahan terletak pada ketidakpuasan mendalam masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh Bupati Sudewo selama masa kepemimpinannya. Beberapa isu krusial yang menjadi pemicu kemarahan massa antara lain:
Also Read
-
Isu Lingkungan: Masyarakat menuding Bupati Sudewo kurang serius dalam menangani permasalahan lingkungan yang semakin memburuk di Kabupaten Pati. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri yang tidak terkontrol, pencemaran sungai dan sumber air bersih, serta alih fungsi lahan yang masif, menjadi momok yang menakutkan bagi keberlangsungan hidup masyarakat Pati.
-
Isu Kesejahteraan Petani: Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Pati. Namun, kesejahteraan petani justru semakin terpuruk akibat berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak. Harga pupuk yang mahal, sulitnya akses terhadap bibit unggul, serta minimnya dukungan pemerintah terhadap pemasaran hasil pertanian, membuat para petani merasa tercekik dan kehilangan harapan.
-
Isu Transparansi dan Akuntabilitas: Masyarakat menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Mereka mencurigai adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela di lingkungan Pemkab Pati. Kurangnya keterbukaan informasi mengenai proyek-proyek pembangunan, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, semakin memperburuk citra pemerintahan Bupati Sudewo.
-
Isu Pembangunan Infrastruktur: Meskipun pembangunan infrastruktur terus digenjot, namun masyarakat menilai bahwa pembangunan tersebut tidak merata dan cenderung hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak, kualitas pembangunan yang buruk, serta dugaan adanya praktik mark-up anggaran, menjadi sorotan tajam masyarakat.
Kronologi Aksi Demonstrasi: Dari Orasi Hingga Lemparan Botol Air Mineral
Aksi demonstrasi dimulai dengan berkumpulnya massa di titik-titik strategis di sekitar Kantor Pemkab Pati. Dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan berbagai tuntutan, massa bergerak menuju depan gerbang Kantor Pemkab Pati. Orasi-orasi yang berapi-api dari para tokoh masyarakat dan perwakilan elemen massa, membakar semangat para demonstran. Mereka secara bergantian menyampaikan kritik pedas terhadap kinerja Bupati Sudewo, serta menuntut agar Bupati segera menemui mereka dan memberikan penjelasan terkait berbagai permasalahan yang ada.
Namun, harapan massa untuk bertemu langsung dengan Bupati Sudewo tidak kunjung terwujud. Bupati Sudewo memilih untuk tidak menemui massa aksi, dan hanya diwakili oleh beberapa pejabat Pemkab Pati. Hal ini semakin memicu kemarahan massa. Sebagian massa mulai bertindak anarkis dengan melempari botol air mineral ke arah barisan polisi yang berjaga di depan gerbang Kantor Pemkab Pati. Aksi lempar-lemparan ini berlangsung selama beberapa saat, sebelum akhirnya berhasil diredam oleh aparat kepolisian.
Tindakan Represif Aparat Kepolisian: Gas Air Mata dan Water Cannon
Situasi semakin memanas ketika aparat kepolisian mulai mengambil tindakan represif untuk membubarkan massa aksi. Tembakan gas air mata dan semprotan water cannon diarahkan ke tengah-tengah kerumunan massa. Aksi ini sontak membuat massa panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Beberapa demonstran dilaporkan mengalami luka-luka akibat terkena gas air mata dan semprotan water cannon.
Tindakan represif aparat kepolisian ini menuai kecaman dari berbagai pihak. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bergerak di bidang hak asasi manusia (HAM), mengecam tindakan aparat kepolisian yang dianggap berlebihan dan melanggar hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Mereka mendesak agar aparat kepolisian melakukan evaluasi terhadap prosedur pengamanan aksi demonstrasi, dan menghindari tindakan kekerasan yang dapat melukai masyarakat.
Respons Pemerintah Pusat: DPR Minta Pemerintah Turun Tangan
Aksi demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Pati ini, menarik perhatian dari pemerintah pusat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah, mendesak agar pemerintah pusat segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Pati. Mereka menilai bahwa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pati, sudah sangat kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah pusat.
DPR meminta agar pemerintah pusat mengirimkan tim investigasi ke Kabupaten Pati, untuk melakukan pendalaman terhadap berbagai permasalahan yang menjadi tuntutan masyarakat. Selain itu, DPR juga meminta agar pemerintah pusat memanggil Bupati Sudewo untuk dimintai keterangan terkait berbagai kebijakan yang diambil selama masa kepemimpinannya. DPR berharap agar dengan turun tangannya pemerintah pusat, permasalahan yang ada di Kabupaten Pati dapat segera diselesaikan, dan tercipta situasi yang kondusif di masyarakat.
Dampak Aksi Demonstrasi: Kerugian Materiil dan Trauma Psikologis
Aksi demonstrasi yang diwarnai kericuhan ini, berdampak pada kerugian materiil dan trauma psikologis bagi masyarakat. Beberapa fasilitas umum di sekitar Kantor Pemkab Pati mengalami kerusakan akibat lemparan batu dan botol. Selain itu, aktivitas perekonomian di sekitar lokasi demonstrasi juga terganggu. Para pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik toko terpaksa menutup usahanya karena takut menjadi sasaran amuk massa.
Selain kerugian materiil, aksi demonstrasi ini juga menimbulkan trauma psikologis bagi sebagian masyarakat. Mereka merasa takut dan khawatir akan terjadi kericuhan yang lebih besar di kemudian hari. Trauma psikologis ini terutama dirasakan oleh anak-anak dan perempuan yang menjadi saksi mata aksi demonstrasi.
Upaya Mediasi: Mencari Solusi Terbaik untuk Kabupaten Pati
Setelah aksi demonstrasi mereda, berbagai pihak mulai berupaya untuk melakukan mediasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan LSM, dan perwakilan ormas, berinisiatif untuk mempertemukan perwakilan massa aksi dengan pejabat Pemkab Pati. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Pati, dan menghindari terjadinya aksi demonstrasi serupa di kemudian hari.
Dalam proses mediasi, perwakilan massa aksi menyampaikan berbagai tuntutan mereka kepada pejabat Pemkab Pati. Pejabat Pemkab Pati berjanji akan menindaklanjuti tuntutan-tuntutan tersebut, dan berupaya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan daerah. Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kondusivitas di Kabupaten Pati, dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memicu konflik.
Harapan Masyarakat: Pati yang Lebih Baik di Masa Depan
Masyarakat Pati berharap agar permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pati dapat segera diselesaikan, dan tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Mereka berharap agar Bupati Sudewo dapat mendengarkan aspirasi masyarakat, dan mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Masyarakat Pati juga berharap agar pembangunan di Kabupaten Pati dapat dilakukan secara merata, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan adanya aksi demonstrasi ini, masyarakat Pati berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Kabupaten Pati. Mereka berharap agar Pati menjadi kabupaten yang lebih baik di masa depan, dengan masyarakat yang sejahtera, lingkungan yang lestari, dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
