Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menyelesaikan tahap pertama penarikan mereka dari Jalur Gaza, sebuah langkah signifikan yang memicu harapan baru untuk pembebasan sandera dan potensi de-eskalasi konflik yang telah berlangsung lama. Konfirmasi atas penarikan ini datang dari Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) dan diumumkan oleh utusan khusus AS, Steve Witkoff, pada hari Jumat, 10 Oktober 2025.
Penarikan tahap pertama ini menandai implementasi awal dari perjanjian damai Gaza yang lebih luas, yang dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump. Perjanjian tersebut, yang ditandatangani oleh Israel dan Hamas pada hari Rabu sebelumnya, menetapkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk mengakhiri permusuhan dan membangun jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Menurut Witkoff, IDF menyelesaikan penarikan ke garis kuning yang telah disepakati pada pukul 12 siang waktu setempat (09:00 GMT). Yang paling penting, penarikan ini memicu periode 72 jam yang krusial untuk pembebasan semua sandera yang ditahan oleh Hamas. Jangka waktu ini merupakan bagian integral dari perjanjian damai, dan keberhasilannya sangat penting untuk kelanjutan proses perdamaian.
Also Read
Pengumuman penarikan dan dimulainya periode pembebasan sandera telah disambut dengan campuran harapan dan kehati-hatian. Keluarga para sandera, yang telah mengalami penderitaan yang tak terbayangkan selama berbulan-bulan, menyambut baik berita tersebut dengan rasa lega dan antisipasi yang mendalam. Namun, mereka juga tetap berhati-hati, menyadari potensi tantangan dan komplikasi yang mungkin timbul selama proses pembebasan.
Komunitas internasional juga telah bereaksi terhadap perkembangan ini dengan hati-hati. Sementara banyak negara telah memuji upaya mediasi yang dilakukan oleh Presiden Trump dan menyuarakan dukungan mereka untuk perjanjian damai, mereka juga menekankan perlunya implementasi penuh dan komitmen dari semua pihak untuk memastikan keberhasilannya.
Rencana 20 poin yang diusulkan oleh Presiden Trump pada tanggal 29 September berfungsi sebagai cetak biru untuk resolusi konflik Gaza. Selain gencatan senjata segera dan pembebasan sandera, rencana tersebut mencakup ketentuan untuk restrukturisasi pemerintahan Gaza. Secara khusus, rencana tersebut menyerukan agar Hamas dan faksi-faksi lain melepaskan peran mereka dalam pemerintahan, yang kemudian akan dipercayakan kepada "komite Palestina yang teknokratis dan apolitis" yang diawasi oleh dewan internasional yang dipimpin oleh AS.
Proposal untuk pemerintahan yang dipimpin teknokrat telah memicu perdebatan dan analisis yang signifikan. Para pendukung berpendapat bahwa pemerintahan apolitis dapat memberikan stabilitas dan efisiensi yang lebih besar dalam penyediaan layanan penting dan pembangunan kembali infrastruktur. Namun, yang lain menyatakan keprihatinan tentang legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan yang tidak dipilih secara demokratis.
Selain itu, rencana Trump mencakup ketentuan untuk pembangunan kembali ekonomi Gaza, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kondisi kehidupan bagi penduduk Palestina. Inisiatif-inisiatif ini dipandang sebagai penting untuk mengatasi penyebab utama konflik dan membangun masa depan yang lebih stabil dan sejahtera bagi wilayah tersebut.
Namun, tantangan untuk mengimplementasikan rencana tersebut sangat besar. Kepercayaan antara Israel dan Hamas tetap rendah, dan sejarah pelanggaran gencatan senjata dan eskalasi kekerasan sebelumnya menghantui negosiasi perdamaian saat ini. Selain itu, faktor-faktor regional dan internasional yang kompleks dapat berpotensi menggagalkan upaya perdamaian.
Terlepas dari tantangan-tantangan ini, ada rasa optimisme yang hati-hati bahwa perjanjian damai Gaza dapat mewakili titik balik dalam konflik Israel-Palestina. Penarikan IDF, pembebasan sandera yang akan segera terjadi, dan rencana untuk pemerintahan dan pembangunan kembali Gaza memberikan dasar untuk masa depan yang lebih damai dan stabil.
Namun, keberhasilan proses perdamaian akan bergantung pada komitmen yang berkelanjutan dari semua pihak, dukungan dari komunitas internasional, dan kesediaan untuk mengatasi masalah-masalah yang mendasarinya yang telah mendorong konflik selama bertahun-tahun.
Periode 72 jam untuk pembebasan sandera adalah ujian kritis bagi perjanjian damai. Jika Hamas memenuhi komitmennya untuk membebaskan semua sandera, itu akan membangun kepercayaan dan menciptakan momentum untuk negosiasi lebih lanjut. Namun, setiap penundaan atau komplikasi dalam proses pembebasan dapat membahayakan perjanjian dan memicu kembali kekerasan.
Sementara itu, Israel diharapkan untuk menahan diri dari tindakan militer atau provokasi yang dapat membahayakan proses perdamaian. Pemerintah Israel juga harus menunjukkan kesediaannya untuk terlibat dalam negosiasi yang berarti mengenai masalah-masalah seperti perbatasan, pengungsi, dan status Yerusalem.
Komunitas internasional memainkan peran penting dalam mendukung proses perdamaian. Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, dapat memberikan bantuan keuangan dan dukungan politik untuk pembangunan kembali Gaza dan pembangunan lembaga-lembaga Palestina. Negara-negara Arab dapat memfasilitasi dialog antara Israel dan Hamas dan memberikan jaminan keamanan untuk kedua belah pihak.
Pada akhirnya, masa depan Gaza dan prospek perdamaian yang berkelanjutan bergantung pada kemauan Israel dan Palestina untuk mengatasi perbedaan mereka dan bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik. Perjanjian damai Gaza merupakan langkah penting ke arah yang benar, tetapi itu hanyalah permulaan dari proses panjang dan sulit. Dengan komitmen, tekad, dan dukungan dari komunitas internasional, perdamaian di Gaza dapat menjadi kenyataan.
Perlu dicatat bahwa berita tentang pembebasan sandera ini muncul bersamaan dengan pengumuman bahwa pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, telah dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian. Pengakuan ini menyoroti pentingnya resolusi konflik dan promosi demokrasi di seluruh dunia. Sementara situasi di Venezuela berbeda secara signifikan dari situasi di Gaza, kedua peristiwa tersebut menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia.
