Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa kepastian transisi penuh penyelenggaraan haji 2026 dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) masih menggantung pada kejelasan payung hukum. Pernyataan ini disampaikan di tengah persiapan intensif untuk penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun mendatang, dan menggarisbawahi kompleksitas peralihan tanggung jawab yang signifikan ini.
"Kami belum bisa memastikan sekarang karena memang diperlukan undang-undangnya," ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (12/8/2025). "Semakin cepat beralih ke BP Haji, semakin baik, sehingga Kementerian Agama bisa lebih fokus pada urusan-urusan kompleks lainnya. Namun, kami tetap mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi."
Pernyataan Menag ini mencerminkan sikap hati-hati dan realistis. Peralihan penyelenggaraan haji dari Kemenag, yang telah lama menjadi tulang punggung pelaksanaan ibadah haji di Indonesia, ke BP Haji adalah sebuah perubahan besar yang membutuhkan landasan hukum yang kuat dan jelas. Tanpa payung hukum yang memadai, proses transisi berpotensi menimbulkan berbagai masalah, termasuk ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, dan gangguan dalam pelayanan kepada jemaah haji.
Also Read
BP Haji sendiri merupakan badan yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pembentukan BP Haji diharapkan dapat memisahkan fungsi regulator dan operator dalam penyelenggaraan haji, sehingga Kemenag dapat lebih fokus pada perumusan kebijakan dan pengawasan, sementara BP Haji bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan operasional haji.
Transisi ke BP Haji merupakan bagian dari upaya reformasi penyelenggaraan haji yang telah lama didorong oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil. Reformasi ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain:
- Meningkatnya Jumlah Jemaah Haji: Jumlah jemaah haji Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional dan efisien.
- Kompleksitas Penyelenggaraan Haji: Penyelenggaraan haji melibatkan berbagai aspek, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan dan keamanan. Kompleksitas ini membutuhkan koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait.
- Tuntutan Akuntabilitas dan Transparansi: Masyarakat semakin menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana haji dan penyelenggaraan ibadah haji.
Namun, transisi ke BP Haji juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain:
- Kesiapan BP Haji: BP Haji masih merupakan badan yang relatif baru, sehingga membutuhkan waktu untuk membangun kapasitas dan kapabilitas yang memadai.
- Koordinasi dengan Kemenag: Peralihan tanggung jawab dari Kemenag ke BP Haji membutuhkan koordinasi yang erat dan berkelanjutan agar tidak terjadi gangguan dalam pelayanan kepada jemaah haji.
- Payung Hukum yang Jelas: Seperti yang ditegaskan oleh Menag, payung hukum yang jelas merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan transisi ke BP Haji.
Menag Nasaruddin Umar menekankan bahwa Kemenag akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR untuk mempercepat proses pembahasan undang-undang tentang BP Haji. Ia berharap agar undang-undang tersebut dapat segera disahkan agar transisi penuh penyelenggaraan haji ke BP Haji dapat segera dilakukan.
"Semua ini tergantung kepada pemerintah dan DPR. Mungkin dalam 1–2 hari atau minggu ini akan ada kejelasan. Kita doakan saja," lanjutnya.
Selain menunggu payung hukum, Kemenag juga terus melakukan persiapan-persiapan teknis untuk penyelenggaraan haji 2026. Persiapan ini meliputi berbagai aspek, antara lain:
- Identifikasi Calon Jemaah: Kemenag telah memulai proses identifikasi calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 2026. Proses ini melibatkan verifikasi data, pemeriksaan kesehatan, dan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan.
- Pemesanan Akomodasi di Saudi Arabia: Kemenag juga telah mulai melakukan pemesanan akomodasi di Saudi Arabia, termasuk hotel, tenda di Mina, dan transportasi. Pemesanan ini dilakukan jauh-jauh hari untuk memastikan ketersediaan akomodasi yang memadai bagi jemaah haji Indonesia.
- Penyusunan Rencana Operasional: Kemenag sedang menyusun rencana operasional haji 2026 yang meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan haji, mulai dari pemberangkatan dari Indonesia hingga kepulangan kembali ke tanah air.
Menag menegaskan bahwa Kemenag akan terus bekerja keras untuk memastikan penyelenggaraan haji yang berkualitas dan memuaskan bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus memberikan dukungan dan doa agar proses transisi ke BP Haji dapat berjalan lancar dan sukses.
"Saat ini masih berupa usulan DPR yang harus diajukan ke pemerintah, kemudian dikembalikan lagi ke DPR. Prosesnya masih panjang, sementara argometer pelaksanaan haji sudah mulai berjalan," terangnya.
Menag juga menyoroti pentingnya percepatan proses identifikasi calon jemaah haji dan pemesanan akomodasi di Saudi Arabia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia mendapatkan kuota haji yang optimal dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji.
"Bulan ini, misalnya, sudah harus ada identifikasi calon jemaah. Pada Agustus ini, kita sudah harus memesan tempat di Saudi, apakah nanti di Mina Jadid atau di dalam Mina, semuanya harus ditentukan bulan ini," ungkapnya.
Pernyataan Menag ini mengindikasikan bahwa meskipun transisi penuh ke BP Haji masih menunggu kepastian hukum, persiapan operasional untuk haji 2026 terus berjalan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji, terlepas dari perubahan struktural yang sedang berlangsung.
Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa Kemenag akan sepenuhnya mematuhi undang-undang dan Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan haji. Namun, ia juga menekankan bahwa jika diperlukan percepatan transisi ke BP Haji, hal tersebut menjadi kewenangan Presiden.
"Jadi, kami akan taat pada undang-undang dan Keppres. Mungkin nanti perlu percepatan proses, tetapi itu tergantung Bapak Presiden," pungkasnya.
Pernyataan ini mencerminkan sikap profesional dan loyalitas Kemenag terhadap pemerintah. Kemenag akan terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sambil tetap membuka diri terhadap kemungkinan percepatan transisi ke BP Haji jika memang dipandang perlu oleh Presiden.
Secara keseluruhan, pernyataan Menag Nasaruddin Umar memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi terkini terkait transisi penyelenggaraan haji ke BP Haji. Pernyataan ini menyoroti pentingnya payung hukum yang jelas, tantangan yang dihadapi, persiapan yang sedang dilakukan, dan komitmen Kemenag untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji.
Meskipun proses transisi ini kompleks dan membutuhkan waktu, pemerintah dan DPR diharapkan dapat segera menyelesaikan pembahasan undang-undang tentang BP Haji agar transisi penuh penyelenggaraan haji ke BP Haji dapat segera terwujud. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan haji di Indonesia dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan profesional, serta memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Selain itu, Kemenag dapat lebih fokus pada tugas-tugas strategis lainnya yang berkaitan dengan pembinaan umat dan pengembangan kehidupan beragama di Indonesia.
Transisi ini bukan hanya sekadar perubahan organisasi, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji secara keseluruhan. Dengan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan jemaah haji Indonesia dapat merasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk, nyaman, dan bermakna.
Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan transisi ini membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, DPR, Kemenag, BP Haji, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. Dengan kerjasama yang solid, transisi penyelenggaraan haji ke BP Haji dapat menjadi tonggak sejarah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan haji di Indonesia.
Terakhir, Menag Nasaruddin Umar mengajak seluruh masyarakat untuk terus berdoa agar proses transisi ini berjalan lancar dan sukses, serta agar penyelenggaraan haji di Indonesia dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dengan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus menjadi negara yang sukses dalam menyelenggarakan ibadah haji dan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dari seluruh penjuru dunia.
