Megawati Minta Presiden Prabowo Berantas Buzzer: Hanya Membuat Perpecahan

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap maraknya aktivitas buzzer di Indonesia. Dalam sebuah acara bertajuk Serambi Pancasila dan Peluncuran Buku yang digelar di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada Senin, 11 Agustus 2025, Megawati secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas dalam memberantas fenomena buzzer yang menurutnya hanya memicu perpecahan di masyarakat.

Pernyataan Megawati ini bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya, berbagai tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis juga telah выразили keprihatinan serupa terkait dampak negatif dari aktivitas buzzer. Buzzer, yang seringkali beroperasi secara anonim atau menggunakan identitas palsu, kerap kali digunakan untuk menyebarkan disinformasi, propaganda, ujaran kebencian, dan polarisasi di media sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan pesan secara langsung kepada Presiden Prabowo terkait masalah ini. Ia menekankan bahwa buzzer hanya akan memperkeruh suasana dan merusak persatuan bangsa. Megawati juga menyinggung tentang pentingnya menyampaikan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab, bukan dengan cara "ngedumel" di belakang atau menggunakan akun anonim untuk menyerang pihak lain.

"Makanya coba kalian pulang nanti jangan ngedumel, saya enggak suka. Kalau tidak suka sama saya, berdiri, ‘saya tidak setuju sama ibu’, saya terima. Tapi mari kita berargumentasi yang benar. Saya tidak mau lagi," tegas Megawati.

Pernyataan Megawati ini sejalan dengan seruan dari berbagai pihak yang mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menangani masalah buzzer. Beberapa waktu lalu, sejumlah organisasi masyarakat sipil bahkan telah melayangkan petisi kepada pemerintah untuk menertibkan aktivitas buzzer yang dianggap meresahkan dan merusak demokrasi.

Mengapa Buzzer Menjadi Masalah?

Aktivitas buzzer menjadi masalah karena beberapa alasan:

1. Penyebaran Disinformasi: Buzzer seringkali digunakan untuk menyebarkan berita bohong (hoaks) atau informasi yang tidak akurat dengan tujuan untuk memengaruhi opini publik. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap media dan lembaga-lembaga publik.

2. Ujaran Kebencian dan Polarisasi: Buzzer seringkali menggunakan bahasa yang provokatif, kasar, dan penuh kebencian untuk menyerang kelompok atau individu tertentu. Hal ini dapat memicu konflik sosial dan memperdalam polarisasi di masyarakat.

3. Manipulasi Opini Publik: Buzzer dapat digunakan untuk menciptakan ilusi dukungan publik terhadap suatu isu atau tokoh tertentu. Hal ini dapat mengelabui masyarakat dan menghambat proses pengambilan keputusan yang rasional.

4. Ancaman terhadap Demokrasi: Aktivitas buzzer dapat mengancam demokrasi dengan merusak proses pemilihan umum, menghambat kebebasan berekspresi, dan menciptakan iklim ketakutan di masyarakat.

Tantangan dalam Memberantas Buzzer

Meskipun banyak pihak yang menyerukan pemberantasan buzzer, namun upaya ini tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi:

1. Identifikasi Buzzer: Buzzer seringkali beroperasi secara anonim atau menggunakan identitas palsu, sehingga sulit untuk diidentifikasi dan ditindak.

2. Regulasi yang Tidak Jelas: Regulasi terkait aktivitas buzzer di Indonesia masih belum jelas dan komprehensif. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku.

3. Kebebasan Berekspresi: Pemberantasan buzzer harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

4. Motivasi Politik dan Ekonomi: Aktivitas buzzer seringkali didorong oleh motivasi politik dan ekonomi. Beberapa pihak menggunakan buzzer untuk kepentingan politik atau bisnis mereka.

Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan

Untuk mengatasi masalah buzzer, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak:

1. Penyusunan Regulasi yang Jelas: Pemerintah perlu menyusun regulasi yang jelas dan komprehensif terkait aktivitas buzzer. Regulasi ini harus mengatur tentang definisi buzzer, batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, dan sanksi bagi para pelaku.

2. Peningkatan Literasi Digital: Masyarakat perlu ditingkatkan literasi digitalnya agar mampu membedakan antara informasi yang benar dan yang salah, serta tidak mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian.

3. Penegakan Hukum yang Tegas: Aparat penegak hukum perlu menindak tegas para pelaku aktivitas buzzer yang melanggar hukum.

4. Kerja Sama dengan Platform Media Sosial: Pemerintah perlu bekerja sama dengan platform media sosial untuk menghapus akun-akun buzzer yang menyebarkan disinformasi dan ujaran kebencian.

5. Edukasi Publik: Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu melakukan edukasi publik tentang bahaya aktivitas buzzer dan cara menghadapinya.

Harapan ke Depan

Pernyataan Megawati Soekarnoputri ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk lebih serius dalam menangani masalah buzzer. Dengan langkah-langkah yang tepat dan komprehensif, diharapkan aktivitas buzzer dapat diminimalisir dan tidak lagi menjadi ancaman bagi persatuan dan demokrasi di Indonesia.

Penting untuk diingat bahwa pemberantasan buzzer bukanlah tujuan akhir. Tujuan yang lebih besar adalah menciptakan ruang publik yang sehat dan konstruktif, di mana setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab, tanpa takut akan intimidasi atau ujaran kebencian.

Selain itu, media massa juga memiliki peran penting dalam memerangi buzzer. Media massa harus lebih selektif dalam memberitakan informasi yang beredar di media sosial dan tidak ikut menyebarkan disinformasi yang disebarkan oleh buzzer. Media massa juga harus lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya buzzer dan cara menghadapinya.

Dengan kerja sama dari semua pihak, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih bersih dari aktivitas buzzer dan lebih kondusif bagi perkembangan demokrasi yang sehat.