Media Nganjuk – Tingkat kepuasan masyarakat yang terus meningkat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diyakini akan berdampak pada penurunan jumlah aksi unjuk rasa. Keyakinan ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, merujuk pada indikator positif yang tercermin dari survei indeks keyakinan konsumen. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat peningkatan signifikan pada indeks tersebut, mencapai 113,3 pada Oktober 2025 dan melonjak lebih tinggi menjadi 118 pada November 2025. Angka ini merupakan level tertinggi yang tercatat sepanjang tahun, menandakan optimisme publik terhadap kinerja pemerintah.
"Ketika masyarakat puas dengan pemerintah seperti saat ini, seharusnya aksi demonstrasi akan semakin berkurang di masa mendatang," tegas Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (27/11/2025). Pernyataan ini mencerminkan harapan pemerintah akan stabilitas sosial dan politik seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan kinerja yang dijalankan.
Purbaya membandingkan situasi saat ini dengan periode Juni hingga Agustus 2025, di mana terjadi perlambatan ekonomi yang berdampak pada penurunan drastis indeks keyakinan publik. Kondisi tersebut memicu gelombang demonstrasi besar di berbagai daerah sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Also Read
"Pada periode tersebut, ekonomi mengalami perlambatan yang signifikan, terutama pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Indeks keyakinan publik turun ke level yang sangat rendah, mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Akibatnya, masyarakat lebih mudah terprovokasi untuk turun ke jalan dan melakukan aksi demonstrasi," jelas Purbaya.
Menyadari potensi kerawanan sosial dan ekonomi akibat ketidakpuasan publik, Purbaya mengambil langkah cepat setelah dilantik pada 8 September 2025. Salah satu kebijakan strategis yang diambil adalah penempatan dana pemerintah di perbankan nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik dan menggerakkan kembali roda perekonomian yang sempat melambat.
"Jika kita tidak segera membalikkan kondisi ekonomi yang terpuruk, kita akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, kami mengambil langkah cepat dengan mengalokasikan dana sebesar Rp200 triliun ditambah Rp76 triliun untuk penempatan di perbankan nasional. Kebijakan ini terbukti berhasil memicu optimisme di kalangan masyarakat dan pelaku ekonomi," ungkap Purbaya.
Kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan nasional merupakan langkah strategis untuk meningkatkan likuiditas dan memperkuat permodalan sektor perbankan. Dengan meningkatnya ketersediaan dana, perbankan dapat menyalurkan kredit kepada sektor riil, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Dampak positif dari kebijakan ini diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi potensi konflik sosial.
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Langkah-langkah ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Purbaya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Koordinasi yang baik antar lembaga ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil saling mendukung dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.
"Kami terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK untuk memastikan bahwa kebijakan yang kami ambil sejalan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Sinergi yang baik antar lembaga ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan," kata Purbaya.
Pemerintah juga menyadari pentingnya komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program yang dijalankan. Komunikasi yang baik akan membantu masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari setiap kebijakan, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman dan resistensi.
"Kami terus berupaya untuk meningkatkan komunikasi publik mengenai kebijakan dan program yang kami jalankan. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari setiap kebijakan, sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang positif," ujar Purbaya.
Selain itu, pemerintah juga membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha. Dialog ini bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kami membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjaring aspirasi dan masukan. Kami percaya bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan," kata Purbaya.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, pemerintah optimis bahwa tingkat kepuasan masyarakat akan terus meningkat di masa mendatang. Hal ini akan berdampak positif pada stabilitas sosial dan politik, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.
"Kami optimis bahwa tingkat kepuasan masyarakat akan terus meningkat di masa mendatang. Hal ini akan berdampak positif pada stabilitas sosial dan politik, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif," pungkas Purbaya.
Namun, penting untuk dicatat bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat. Aksi demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, dan hak ini harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah harus tetap membuka diri terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, serta terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
Peningkatan indeks keyakinan konsumen merupakan sinyal positif bagi perekonomian Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin optimis terhadap kondisi ekonomi dan prospek masa depan. Optimisme ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pemerintah juga perlu terus memantau perkembangan ekonomi global dan regional, serta mengantisipasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan melakukan langkah-langkah antisipatif, pemerintah dapat meminimalkan dampak negatif dari gejolak ekonomi global dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga perlu terus mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor ekonomi. Inovasi dan kreativitas akan meningkatkan daya saing produk dan jasa Indonesia di pasar global, serta menciptakan lapangan kerja baru.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu terus meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan pelatihan, serta memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Dengan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, Indonesia dapat mencapai cita-cita menjadi negara maju dan sejahtera. Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja keras demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
