Akademisi sekaligus Kepala Laboratorium 2045 (Lab 45) Jaleswari Pramodhawardani mengkritik keras anggapan bahwa pengibaran bendera One Piece merupakan tindakan makar. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap reaksi beberapa pejabat pemerintah dan anggota DPR yang menganggap pengibaran bendera tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Jaleswari menilai pandangan tersebut terlalu berlebihan dan mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap dinamika sosial dan budaya di kalangan generasi muda.
Menurut Jaleswari, respons yang berlebihan terhadap pengibaran bendera One Piece justru dapat menimbulkan kesan negatif terhadap para pejabat publik. "Itu terlalu jauh, saya khawatir lama-lama netizen bilang itu kurang pergaulan pejabatnya," ujarnya dalam konferensi pers menjelang Seminar Nasional bertajuk "Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045" di Auditorium Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025). Pernyataan ini secara implisit menyoroti kesenjangan antara pandangan generasi tua yang cenderung konservatif dengan pandangan generasi muda yang lebih ekspresif dan terbuka terhadap budaya populer.
Jaleswari berpendapat bahwa pengibaran bendera One Piece lebih tepat dilihat sebagai bentuk ekspresi masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap berbagai isu yang mereka hadapi. Ekspresi ini bisa berupa keprihatinan terhadap masalah sosial, kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, atau sekadar bentuk solidaritas terhadap nilai-nilai yang diusung oleh cerita One Piece, seperti persahabatan, kebebasan, dan perjuangan melawan ketidakadilan.
Also Read
"Sebagai peneliti, ini penting untuk diletakkan dalam kebebasan berekspresi. Saya rasa bendera merah-putih kita ini terlalu sakral, terlalu rendah kalau dibandingkan bendera-bendera yang sebetulnya itu adalah ekspresi dari soal keprihatinan, kekecewaan, dan lainnya yang kita masih alhamdulillah bentuknya lucu-lucu dan saya rasa di satu sisi kita perlu memperhatikan itu," jelasnya. Jaleswari menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya di balik fenomena pengibaran bendera One Piece sebelum memberikan penilaian yang terburu-buru.
Lebih lanjut, Jaleswari menjelaskan bahwa respons yang proporsional terhadap ekspresi semacam ini justru dapat menjadi indikator sehatnya demokrasi di Indonesia. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar penting dalam negara demokrasi, dan pemerintah seharusnya memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka, asalkan tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku.
Anggapan bahwa pengibaran bendera One Piece merupakan tindakan makar dinilai sebagai respons yang kontraproduktif dan berpotensi memicu polarisasi di masyarakat. Alih-alih menindak tegas, pemerintah seharusnya lebih berupaya untuk memahami akar permasalahan yang mendasari ekspresi tersebut. Dengan demikian, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pandangan Jaleswari ini sejalan dengan berbagai penelitian dan kajian yang menunjukkan bahwa budaya populer, termasuk anime dan manga seperti One Piece, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan identitas dan nilai-nilai di kalangan generasi muda. One Piece, misalnya, dikenal dengan cerita yang kaya akan pesan-pesan moral, seperti pentingnya persahabatan, keberanian, keadilan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai ini seringkali diinternalisasi oleh para penggemar dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak anak muda yang merasa terhubung dengan karakter-karakter dalam One Piece dan menggunakan simbol-simbol dari cerita tersebut untuk mengekspresikan diri dan menyampaikan pesan-pesan tertentu. Pengibaran bendera One Piece, dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai upaya untuk mengartikulasikan identitas dan aspirasi mereka sebagai bagian dari generasi yang tumbuh besar dengan budaya populer.
Namun, perlu diakui bahwa tidak semua pihak sepakat dengan pandangan Jaleswari. Beberapa kalangan tetap berpendapat bahwa pengibaran bendera selain bendera merah-putih di ruang publik merupakan tindakan yang tidak pantas dan berpotensi merusak simbol-simbol negara. Mereka khawatir bahwa tindakan semacam ini dapat memicu gerakan separatis atau mengganggu stabilitas nasional.
Perbedaan pendapat ini mencerminkan kompleksitas isu kebebasan berekspresi di Indonesia. Di satu sisi, kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi dan merupakan hak fundamental setiap warga negara. Di sisi lain, kebebasan ini juga memiliki batasan-batasan tertentu, terutama ketika menyangkut keamanan nasional, ketertiban umum, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain.
Dalam konteks pengibaran bendera One Piece, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan nasional. Pemerintah perlu bersikap bijaksana dan proporsional dalam menangani isu ini, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami aspirasi dan kekhawatiran mereka. Dengan membangun jembatan komunikasi yang efektif, pemerintah dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dan polarisasi di masyarakat.
Kasus pengibaran bendera One Piece ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali makna kebebasan berekspresi di Indonesia. Kebebasan berekspresi bukanlah sekadar hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan tersebut secara bijak dan bertanggung jawab.
Pemerintah, masyarakat, dan media massa memiliki peran penting dalam menciptakan iklim kebebasan berekspresi yang sehat dan konstruktif. Pemerintah perlu menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi, sementara masyarakat perlu menggunakan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab dan menghormati perbedaan pendapat. Media massa, sebagai pilar keempat demokrasi, perlu menyajikan informasi yang akurat dan berimbang, serta memfasilitasi dialog yang konstruktif antara berbagai kelompok masyarakat.
Dengan kerjasama dan pemahaman yang baik dari semua pihak, Indonesia dapat mewujudkan kebebasan berekspresi yang sejati, yang tidak hanya menjamin hak-hak individu, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kasus pengibaran bendera One Piece ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi adalah hak yang harus dijaga dan dilindungi, namun juga tanggung jawab yang harus diemban dengan bijak dan bertanggung jawab.
Sebagai penutup, pernyataan Jaleswari Pramodhawardani mengenai kasus pengibaran bendera One Piece ini memberikan perspektif yang penting dan relevan. Pandangannya yang menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya di balik ekspresi semacam ini, serta perlunya respons yang proporsional dari pemerintah, patut menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak yang terlibat dalam isu ini. Diharapkan, kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam membangun iklim kebebasan berekspresi yang sehat dan konstruktif.
