Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Pemanggilan ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan, setelah KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus yang sama.
"Panggilan sudah kita sampaikan ya, jadi tinggal ditunggu," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada awak media pada Senin, 1 Desember 2025. Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa surat panggilan telah dikirimkan kepada Ridwan Kamil dan KPK berharap yang bersangkutan dapat memenuhi panggilan tersebut. Meskipun Asep Guntur belum memberikan informasi detail mengenai tanggal pasti pemeriksaan, ia memastikan bahwa surat panggilan telah dikirimkan pada pekan sebelumnya. "Yang jelas dari kami sudah dikirim, diterimanya mudah-mudahan sudah," tambahnya.
Kasus dugaan korupsi di Bank BJB ini memang menjadi perhatian publik, mengingat lembaga keuangan daerah tersebut memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat dan Banten. Pengadaan iklan, sebagai bagian dari strategi pemasaran dan komunikasi bank, seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Namun, dalam kasus ini, KPK menemukan adanya indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Also Read
Penetapan lima tersangka oleh KPK pada tanggal 27 Februari 2025, menunjukkan keseriusan lembaga anti-rasuah dalam mengungkap praktik korupsi di Bank BJB. Kelima tersangka tersebut adalah YR, WH, IAD, S, dan SJK. Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, secara resmi mengumumkan penetapan tersangka ini pada jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis, 13 Maret 2025.
Pemanggilan Ridwan Kamil sebagai saksi tentu memiliki arti penting dalam proses penyidikan. Sebagai mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil diharapkan dapat memberikan keterangan yang relevan terkait dengan kebijakan dan pengelolaan Bank BJB selama masa jabatannya. Keterangan dari Ridwan Kamil dapat membantu KPK untuk memperjelas peran dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam kasus dugaan korupsi ini.
Kasus korupsi di Bank BJB ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Lembaga keuangan daerah, seperti Bank BJB, harus dikelola secara profesional dan akuntabel, dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Dengan demikian, diharapkan praktik korupsi dapat dicegah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan daerah dapat ditingkatkan.
Selain itu, kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan di Bank BJB. Perbaikan sistem dan mekanisme ini penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di masa mendatang. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti KPK, dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.
Keterlibatan KPK dalam kasus ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam memberantas korupsi di semua tingkatan, baik di pusat maupun di daerah. KPK terus berupaya untuk mengungkap praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan. Dengan kerja keras dan dukungan dari masyarakat, KPK berharap dapat menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi.
Pemanggilan Ridwan Kamil sebagai saksi merupakan langkah penting dalam proses penegakan hukum. KPK akan terus mendalami kasus ini secara profesional dan transparan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Hasil penyidikan akan disampaikan kepada publik secara berkala, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan kasus ini.
Kasus dugaan korupsi di Bank BJB ini juga menjadi pelajaran berharga bagi para pejabat publik dan pengelola lembaga keuangan daerah. Mereka harus menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mereka harus menghindari praktik korupsi dan senantiasa bertindak sesuai dengan hukum dan etika.
Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat harus berani melaporkan praktik korupsi yang mereka ketahui kepada aparat penegak hukum. Masyarakat juga harus aktif mengawasi kinerja pemerintah dan lembaga keuangan daerah, serta memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif. Korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan bersama-sama. Dengan memberantas korupsi, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.
KPK akan terus mengembangkan penyidikan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak-hak tersangka dan saksi. KPK juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan.
Kasus ini juga menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan memperkuat sistem pengendalian internal. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya.
Pemberantasan korupsi adalah agenda nasional yang harus didukung oleh semua pihak. Dengan memberantas korupsi, kita dapat meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Korupsi menghambat pembangunan dan merusak citra bangsa. Oleh karena itu, kita harus berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.
Pemanggilan Ridwan Kamil sebagai saksi merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap kebenaran dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB. KPK berharap Ridwan Kamil dapat memberikan keterangan yang jujur dan akurat, sehingga kasus ini dapat segera diselesaikan dan para pelaku dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak lain yang mengetahui informasi terkait dengan kasus ini untuk segera melaporkannya kepada KPK. Kerahasiaan pelapor akan dijamin oleh KPK. KPK juga mengajak masyarakat untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan dukungan kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dengan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, KPK yakin dapat memberantas korupsi di Indonesia dan menciptakan Indonesia yang bersih, transparan, dan akuntabel. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan dengan cara yang luar biasa pula. KPK akan terus berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
Kasus ini juga menjadi momentum bagi Bank BJB untuk melakukan reformasi internal dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Bank BJB harus belajar dari pengalaman ini dan melakukan perbaikan yang signifikan dalam sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan. Bank BJB juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Dengan reformasi internal dan peningkatan tata kelola perusahaan, Bank BJB diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan kembali menjadi lembaga keuangan daerah yang terpercaya dan profesional. Bank BJB harus menjadi contoh bagi lembaga keuangan daerah lainnya dalam hal tata kelola perusahaan yang baik dan pemberantasan korupsi.
KPK akan terus mengawasi perkembangan kasus ini dan memberikan informasi kepada publik secara berkala. KPK juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani secara profesional dan transparan. KPK berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
