Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, memberikan pernyataan tegas mengenai prospek Jenderal Tandyo Budi Revita, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, untuk menduduki posisi Panglima TNI di masa depan. Menurut Hasanuddin, peluang tersebut sangat kecil, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Pernyataan ini muncul di tengah berbagai spekulasi yang berkembang setelah diaktifkannya kembali jabatan Wakil Panglima TNI, yang memunculkan anggapan bahwa posisi ini menjadi batu loncatan strategis untuk menduduki kursi Panglima TNI.
"Memang banyak juga (anggapan) wah ini saingan nanti menjadi calon Panglima TNI, tidak," tegas TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 12 Agustus 2025. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat mengenai posisi Wakil Panglima TNI dalam suksesi kepemimpinan di tubuh TNI.
Hasanuddin menjelaskan bahwa proses pemilihan dan pengajuan calon Panglima TNI kepada DPR memiliki persyaratan yang ketat dan spesifik. Salah satu syarat utama adalah calon tersebut haruslah seorang perwira tinggi aktif yang pernah atau sedang menjabat sebagai Kepala Staf dari salah satu dari tiga matra di TNI, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara.
Also Read
"Kalau Wakil Panglima TNI, walaupun berbintang 4 belum pernah menjadi Kepala Staf. Jadi tidak bisa menjadi Panglima TNI," jelas Hasanuddin. Pernyataan ini menjadi kunci dari alasan mengapa Jenderal Tandyo Budi Revita dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi Panglima TNI. Meskipun menyandang pangkat Jenderal bintang empat, Jenderal Tandyo belum pernah menduduki jabatan Kepala Staf di salah satu matra TNI.
Penjelasan Hasanuddin ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme dan persyaratan dalam pemilihan Panglima TNI. Hal ini juga menepis anggapan bahwa jabatan Wakil Panglima TNI secara otomatis menjadi jalur utama untuk menduduki posisi puncak di TNI.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Pelantikan tersebut berlangsung dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer (Gepaopshormil) yang diadakan di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus (Pusdiklatpassus) Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Batujajar, Bandung Barat, pada Minggu, 10 Agustus 2025.
Pelantikan Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI menjadi momen penting dalam struktur organisasi TNI. Namun, dengan adanya pernyataan dari Komisi I DPR RI, menjadi jelas bahwa posisi ini tidak serta merta membuka jalan bagi Jenderal Tandyo untuk menjadi Panglima TNI.
Tandyo Budi Revita sendiri sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakil KSAD) dengan pangkat Letnan Jenderal (Letjen). Pada saat pelantikan sebagai Wakil Panglima TNI, Presiden Prabowo mencopot bintang tiga yang ada di pundak Tandyo dan menggantinya dengan bintang empat, menandakan kenaikan pangkat menjadi Jenderal.
Pengangkatan Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres ini mengamanatkan pengaktifan kembali jabatan Wakil Panglima TNI setelah beberapa tahun ditiadakan. Tujuan dari pengaktifan kembali jabatan ini adalah untuk membantu Panglima TNI dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam hal koordinasi dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan operasional dan administratif di seluruh jajaran TNI.
Meskipun tidak memenuhi syarat untuk menjadi Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita memiliki peran yang sangat penting sebagai Wakil Panglima TNI. Ia bertugas untuk membantu Panglima TNI dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan program-program TNI, serta menjalin koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik di dalam maupun di luar lingkungan TNI.
Selain itu, Jenderal Tandyo Budi Revita juga memiliki pengalaman yang luas di berbagai bidang, termasuk bidang operasi, intelijen, dan teritorial. Pengalaman ini sangat berharga dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas TNI, terutama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pernyataan TB Hasanuddin dari Komisi I DPR RI memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme pemilihan Panglima TNI dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Panglima TNI. Hal ini penting untuk diketahui oleh masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai proses suksesi kepemimpinan di tubuh TNI.
Dengan demikian, meskipun Jenderal Tandyo Budi Revita tidak memiliki peluang untuk menjadi Panglima TNI, perannya sebagai Wakil Panglima TNI tetaplah sangat krusial dalam mendukung kinerja TNI secara keseluruhan. Pengalaman dan kompetensi yang dimilikinya akan sangat bermanfaat dalam membantu Panglima TNI menjalankan tugas-tugasnya, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks di era globalisasi ini.
Ke depan, diharapkan proses pemilihan Panglima TNI dapat terus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga profesionalitas dan soliditas TNI, serta memastikan bahwa TNI dipimpin oleh sosok yang memiliki kapabilitas dan integritas yang tinggi.
Pernyataan Komisi I DPR RI ini juga menjadi pengingat bagi seluruh perwira tinggi TNI untuk terus meningkatkan kompetensi dan pengalaman mereka di berbagai bidang. Hal ini penting agar mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk menduduki posisi-posisi strategis di TNI, termasuk posisi Panglima TNI.
Dalam konteks ini, pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting bagi para perwira TNI. Mereka harus terus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategis. Selain itu, mereka juga harus memiliki pengalaman yang luas di berbagai bidang, termasuk bidang operasi, intelijen, teritorial, dan logistik.
Dengan demikian, TNI akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks di masa depan. TNI juga akan semakin profesional dan solid, serta mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai penutup, pernyataan Komisi I DPR RI mengenai peluang Jenderal Tandyo Budi Revita untuk menjadi Panglima TNI memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme pemilihan Panglima TNI dan persyaratan yang harus dipenuhi. Meskipun tidak memenuhi syarat untuk menjadi Panglima TNI, peran Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI tetaplah sangat krusial dalam mendukung kinerja TNI secara keseluruhan. Diharapkan proses pemilihan Panglima TNI dapat terus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga profesionalitas dan soliditas TNI, serta memastikan bahwa TNI dipimpin oleh sosok yang memiliki kapabilitas dan integritas yang tinggi.
