Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, melakukan kunjungan penting ke Yogyakarta untuk bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Kepatihan ini membahas persiapan penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025 yang akan dipusatkan di Kota Gudeg tersebut. Pemilihan Yogyakarta sebagai tuan rumah Hakordia 2025 didasari oleh reputasi kota ini sebagai pusat pendidikan dan budaya, yang dinilai selaras dengan strategi KPK dalam memberantas korupsi melalui pendekatan pencegahan yang mengedepankan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan peringatan Hakordia yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 9 Desember. "Pertemuan ini dalam rangka persiapan awal rencana peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 Desember," ujarnya. Lebih lanjut, Budi Prasetyo menekankan bahwa KPK melihat Yogyakarta sebagai representasi ideal untuk mengkampanyekan semangat antikorupsi melalui pendidikan dan kebudayaan. "Yogyakarta dipilih menjadi tempat Hakordia lantaran kota itu dikenal dengan Kota Pendidikan dan budaya. Hal ini selaras dengan upaya KPK melakukan pemberantasan korupsi melalui jalur pencegahan," tambahnya.
Pertemuan antara Ketua KPK dan Sri Sultan Hamengkubuwono X ini bukan hanya sekadar membahas teknis penyelenggaraan acara, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai tokoh yang dihormati dan disegani di Yogyakarta, serta memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, menjadi modal berharga dalam menyukseskan Hakordia 2025.
Also Read
Hakordia merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Melalui berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti seminar, lokakarya, pameran, dan kampanye publik, Hakordia diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat.
Pemilihan Yogyakarta sebagai tuan rumah Hakordia 2025 juga memiliki makna strategis dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Yogyakarta, sebagai kota pelajar dan pusat kebudayaan Jawa, memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perubahan sosial yang positif. Dengan melibatkan generasi muda dan tokoh-tokoh budaya dalam kampanye antikorupsi, diharapkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dapat tertanam kuat dalam diri setiap individu, sehingga menjadi benteng pertahanan yang kokoh dalam melawan praktik korupsi.
Selain itu, Hakordia 2025 di Yogyakarta juga dapat menjadi ajang untuk mempromosikan potensi daerah dan meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia. Dengan menampilkan keberagaman budaya, keindahan alam, dan keramahan masyarakat Yogyakarta, diharapkan dapat menarik perhatian wisatawan mancanegara dan meningkatkan investasi di sektor pariwisata. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
KPK sendiri telah menyiapkan berbagai program dan kegiatan untuk menyukseskan Hakordia 2025 di Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan menggandeng perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di Yogyakarta untuk menyelenggarakan seminar dan lokakarya tentang antikorupsi. Selain itu, KPK juga akan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal dalam kampanye publik yang kreatif dan inovatif.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan apresiasinya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X atas dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah daerah DIY dalam persiapan Hakordia 2025. Ia berharap, kerjasama yang baik antara KPK dan pemerintah daerah DIY dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik penunjukan Yogyakarta sebagai tuan rumah Hakordia 2025. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah DIY siap mendukung penuh penyelenggaraan acara tersebut dan berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. "Kami sangat mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di DIY," ujarnya.
Pertemuan antara Ketua KPK dan Sri Sultan Hamengkubuwono X ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan mengedepankan pendekatan pencegahan yang berbasis pada nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Selain membahas persiapan Hakordia 2025, pertemuan tersebut juga membahas berbagai isu strategis terkait pemberantasan korupsi di daerah. Ketua KPK menyampaikan beberapa masukan dan rekomendasi kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X terkait peningkatan efektivitas pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, dan pengadaan barang dan jasa.
Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik masukan dan rekomendasi tersebut dan berjanji akan segera menindaklanjutinya. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah DIY untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa.
Pertemuan antara Ketua KPK dan Sri Sultan Hamengkubuwono X ini berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban. Kedua tokoh tersebut sepakat untuk terus menjalin komunikasi dan kerjasama yang erat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pertemuan antara Ketua KPK dan Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan Hakordia 2025 dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan komitmen yang kuat dari pemerintah, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
