Rentetan insiden kereta api anjlok yang terus berulang dalam beberapa bulan terakhir telah memicu kekhawatiran publik dan sorotan tajam terhadap standar keselamatan perkeretaapian di Indonesia. Teranyar, KA Purwojaya relasi Gambir-Kroya mengalami anjlok pada dua kereta bagian belakang saat melintas di Emplasemen Stasiun Kedunggedeh, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Kejadian ini menambah daftar panjang insiden serupa yang mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam sistem perkeretaapian nasional.
Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera melakukan audit keselamatan independen. Audit ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan layanan kereta api yang objektif dan komprehensif, demi menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang.
"Kasus kereta api anjlok dalam beberapa bulan terakhir terus terjadi. Agustus lalu setidaknya ada tiga kasus, yakni anjloknya KA Argo Bromo di Subang, KRL di Stasiun Jakarta Kota, lalu ada Kereta Kuala Stabas di Lampung. Bulan ini kembali terjadi, yakni Kereta Purwojaya di Kedunggede Bekasi. Meski tidak ada korban jiwa, tetapi kasus ini tidak bisa dianggap sepele," tegas Syaiful Huda pada Minggu, 26 Oktober 2025.
Also Read
Syaiful Huda menekankan bahwa kereta api merupakan tulang punggung transportasi nasional yang sangat penting. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata jumlah total penumpang kereta api per tahun mencapai ratusan juta. Pada tahun 2023, total penumpang kereta api nasional, baik kereta api jarak jauh, lokal, maupun commuter, mencapai 365 juta. Angka ini meningkat signifikan pada tahun 2024, mencapai 504-505 juta penumpang.
"Tingginya jumlah penumpang per tahun ini harusnya dimaknai betapa kereta api telah menjadi tulang punggung transportasi nasional, sehingga setiap insiden kecelakaan KA harus menjadi fokus perhatian untuk evaluasi dan perbaikan," ujarnya.
Desakan untuk melakukan audit keselamatan independen muncul sebagai respons atas kekhawatiran bahwa audit internal yang dilakukan oleh Kemenhub atau PT Kereta Api Indonesia (KAI) dapat terpengaruh oleh kepentingan internal. Audit independen, dengan melibatkan ahli dan pakar dari luar, diharapkan dapat memberikan penilaian yang lebih objektif dan transparan terhadap kondisi perkeretaapian Indonesia.
Audit keselamatan independen ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk:
-
Infrastruktur: Pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi rel, jembatan, terowongan, dan fasilitas pendukung lainnya. Audit harus mengidentifikasi potensi kerusakan, keausan, atau kekurangan yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
-
Sarana: Evaluasi terhadap kondisi teknis dan perawatan kereta api, termasuk lokomotif, gerbong, dan peralatan lainnya. Audit harus memastikan bahwa semua sarana memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan dan dirawat secara berkala.
-
Prosedur Operasional: Peninjauan terhadap prosedur operasional yang berlaku, termasuk sistem persinyalan, komunikasi, dan pengendalian lalu lintas kereta api. Audit harus mengidentifikasi potensi kesalahan atau kekurangan dalam prosedur yang dapat menyebabkan kecelakaan.
-
Sumber Daya Manusia: Penilaian terhadap kompetensi dan pelatihan masinis, petugas perawatan, dan personel lain yang terlibat dalam operasional kereta api. Audit harus memastikan bahwa semua personel memiliki kualifikasi yang sesuai dan terlatih dengan baik.
-
Manajemen Keselamatan: Evaluasi terhadap sistem manajemen keselamatan yang diterapkan oleh Kemenhub dan PT KAI. Audit harus memastikan bahwa sistem ini efektif dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi potensi risiko keselamatan.
Tingginya intensitas kejadian kereta anjlok merupakan indikasi adanya krisis keselamatan transportasi di Indonesia. Syaiful Huda mengidentifikasi tiga masalah utama yang seringkali menjadi pemicu kecelakaan kereta api di Indonesia, yaitu:
-
Usia Prasarana: Banyak prasarana perkeretaapian di Indonesia yang sudah tua dan membutuhkan peremajaan. Rel, jembatan, dan fasilitas lainnya yang sudah usang rentan terhadap kerusakan dan dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
-
Akumulasi Kerusakan Sarana: Kurangnya perawatan dan perbaikan yang memadai dapat menyebabkan akumulasi kerusakan pada sarana perkeretaapian. Kerusakan ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan mengurangi keandalan operasional kereta api.
-
Cacat Prosedur Operasional: Kesalahan atau kekurangan dalam prosedur operasional, seperti sistem persinyalan yang tidak berfungsi dengan baik atau komunikasi yang buruk antara petugas, dapat menyebabkan kecelakaan.
Selain melakukan audit keselamatan independen, Kemenhub juga perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Langkah-langkah ini meliputi:
-
Investasi dalam Peremajaan Prasarana: Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk peremajaan prasarana perkeretaapian yang sudah tua dan rusak. Peremajaan ini harus dilakukan secara bertahap dan terencana, dengan prioritas pada jalur-jalur yang paling berisiko.
-
Peningkatan Perawatan dan Perbaikan Sarana: PT KAI perlu meningkatkan kualitas dan frekuensi perawatan dan perbaikan sarana perkeretaapian. Perawatan dan perbaikan harus dilakukan secara berkala dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
-
Penyempurnaan Prosedur Operasional: Kemenhub dan PT KAI perlu terus menyempurnakan prosedur operasional untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Prosedur operasional harus jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan secara konsisten.
-
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia: Kemenhub dan PT KAI perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi. Pelatihan harus mencakup aspek keselamatan, teknis, dan operasional.
-
Penguatan Sistem Manajemen Keselamatan: Kemenhub dan PT KAI perlu memperkuat sistem manajemen keselamatan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi potensi risiko keselamatan. Sistem manajemen keselamatan harus berbasis risiko dan melibatkan semua pihak yang terkait.
Insiden kereta api anjlok yang terus berulang merupakan peringatan keras bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perkeretaapian di Indonesia. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama, dan tidak boleh ada kompromi dalam hal ini. Dengan melakukan audit keselamatan independen, mengatasi masalah-masalah yang telah diidentifikasi, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keselamatan, diharapkan tragedi serupa tidak akan terulang kembali di masa depan.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan perkeretaapian. Masyarakat dapat melaporkan potensi bahaya atau kekurangan yang mereka temukan kepada pihak berwenang. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan sistem perkeretaapian di Indonesia dapat menjadi lebih aman dan nyaman bagi semua.
Pemerintah dan PT KAI harus bekerja sama secara sinergis untuk mewujudkan sistem perkeretaapian yang aman, nyaman, dan handal. Investasi dalam keselamatan perkeretaapian adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian negara. Jangan sampai nyawa manusia menjadi taruhan karena kelalaian atau kurangnya perhatian terhadap keselamatan.
