Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara tegas menyatakan bahwa dokumen terkait penyetaraan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikategorikan sebagai informasi publik yang dikecualikan. Penegasan ini muncul sebagai respons atas gugatan yang diajukan oleh pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait permintaan akses terhadap dokumen penyertaan ijazah kelulusan Gibran dari University Of Technology (UTS) Insearch Sydney.
Persidangan perdana perkara dengan nomor register 083/X/KIP-PSI/2025 yang digelar di KIP menjadi momentum bagi Kemendikdasmen untuk menyampaikan argumentasinya. Majelis Komisioner yang dipimpin oleh Syawaludin mempertanyakan alasan pihak Kemendikdasmen tidak memberikan dua dokumen yang diminta oleh Bonatua Silalahi. Perwakilan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemendikdasmen menyatakan bahwa dokumen yang diminta tersebut merupakan informasi publik yang dikecualikan, dengan kata lain, tidak dapat diakses oleh publik.
"Informasi yang diminta pemohon ini menurut Anda dikecualikan tidak," tanya Syawaludin dalam persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang KIP, Jakarta Pusat, pada Senin, 1 Desember 2025.
Also Read
"Informasi yang diminta ini berdasarkan hasil uji konsekuensi kami itu adalah informasi yang dikecualikan," jawab pegawai Kemendikdasmen dengan mantap.
Pernyataan Kemendikdasmen ini mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki alasan kuat untuk melindungi informasi terkait penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka dari akses publik. Uji konsekuensi yang dilakukan oleh Kemendikdasmen menjadi dasar penetapan status informasi dikecualikan tersebut. Uji konsekuensi sendiri merupakan proses analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif yang mungkin timbul jika suatu informasi dibuka kepada publik.
Lantas, apa sebenarnya alasan yang mendasari Kemendikdasmen untuk mengecualikan dokumen penyetaraan ijazah Gibran dari akses publik? Terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan keputusan ini.
Pertama, Kemendikdasmen mungkin berargumen bahwa dokumen tersebut mengandung informasi pribadi yang bersifat rahasia dan dilindungi oleh undang-undang. Informasi pribadi seperti nomor identifikasi, tanggal lahir, atau data akademik yang bersifat spesifik dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan untuk melindungi privasi individu.
Kedua, Kemendikdasmen dapat berdalih bahwa pembukaan informasi tersebut dapat membahayakan kepentingan negara atau keamanan nasional. Dalam konteks ini, pemerintah mungkin khawatir bahwa informasi terkait pendidikan dan kualifikasi pejabat publik dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang tidak baik, seperti penyebaran disinformasi atau upaya delegitimasi.
Ketiga, Kemendikdasmen bisa saja berpendapat bahwa pembukaan informasi tersebut dapat mengganggu proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Pemerintah mungkin khawatir bahwa tekanan publik atau opini yang berkembang berdasarkan informasi yang belum lengkap atau tidak akurat dapat menghambat proses perumusan kebijakan yang objektif dan rasional.
Namun, di sisi lain, argumen Kemendikdasmen ini juga memunculkan sejumlah pertanyaan dan kritik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa informasi terkait kualifikasi pendidikan pejabat publik seharusnya dapat diakses oleh publik sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan mengetahui latar belakang pendidikan pejabat publik, masyarakat dapat lebih memahami kompetensi dan kapasitas mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Selain itu, pengecualian informasi ini juga dapat menimbulkan spekulasi dan kecurigaan di kalangan masyarakat. Jika pemerintah tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai alasan pengecualian informasi tersebut, publik dapat berasumsi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan atau ditutup-tutupi. Hal ini tentu dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Gugatan yang diajukan oleh Bonatua Silalahi kepada KIP menunjukkan adanya upaya dari masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak atas informasi publik. KIP sebagai lembaga independen memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi antara badan publik dan pemohon informasi. Dalam perkara ini, KIP akan bertugas untuk menilai apakah alasan pengecualian informasi yang diajukan oleh Kemendikdasmen sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Putusan KIP dalam perkara ini akan memiliki implikasi yang signifikan terhadap akses informasi publik di Indonesia. Jika KIP memutuskan bahwa dokumen penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka merupakan informasi yang seharusnya dapat diakses oleh publik, maka Kemendikdasmen wajib membuka informasi tersebut. Sebaliknya, jika KIP menguatkan alasan pengecualian informasi yang diajukan oleh Kemendikdasmen, maka dokumen tersebut tetap akan dirahasiakan.
Perkara ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan dan praktik terkait keterbukaan informasi publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengecualian informasi dilakukan secara hati-hati dan hanya dalam kondisi yang benar-benar diperlukan, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak atas informasi publik dan mekanisme untuk mengakses informasi tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya verifikasi dan validasi informasi publik, terutama di era digital yang dipenuhi dengan disinformasi dan hoaks. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang salah.
Pada akhirnya, keseimbangan antara hak atas informasi publik dan perlindungan informasi yang dikecualikan merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah perlu terus berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, sambil tetap melindungi informasi yang bersifat rahasia dan sensitif.
Sidang lanjutan perkara ini akan menjadi babak penting dalam menentukan nasib dokumen penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Publik akan menantikan putusan KIP yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.
Persidangan perdana perkara Nomor 083/X/KIP-PSI/2025 di Ruang Sidang KIP, Jakarta. Foto/Danandaya
