Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), sub holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Sebagai bagian dari proses penyidikan, pada hari Jumat, 8 Agustus 2025, tim penyidik Kejagung memeriksa dua orang saksi yang dianggap memiliki informasi penting terkait perkara tersebut.
Dua saksi yang diperiksa adalah ANW, yang menjabat sebagai Manager Treasury di PT Pertamina Patra Niaga, dan WN, yang menduduki posisi VP Production Operations di PT Petronas Carigah Ketapang III, Ltd. Pemeriksaan terhadap kedua saksi ini merupakan langkah signifikan dalam upaya Kejagung untuk mengungkap secara tuntas praktik-praktik koruptif yang merugikan negara dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara yang menjerat tersangka HW dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Meskipun Anang tidak merinci materi pemeriksaan secara detail, ia menegaskan bahwa keterangan dari para saksi akan menjadi dasar penting bagi penyidik untuk merumuskan konstruksi hukum yang lebih komprehensif.
Also Read
Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pengelolaan aset negara yang sangat besar. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktik korupsi ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, sehingga penuntasan kasus ini menjadi prioritas bagi Kejagung.
Pemeriksaan terhadap ANW sebagai Manager Treasury PT Pertamina Patra Niaga sangat penting karena posisi tersebut memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Treasury bertanggung jawab atas pengelolaan kas, investasi, dan pendanaan perusahaan. Keterangan dari ANW diharapkan dapat mengungkap aliran dana yang mencurigakan atau transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap WN sebagai VP Production Operations PT Petronas Carigah Ketapang III, Ltd juga memiliki nilai strategis. Petronas Carigah Ketapang III, Ltd merupakan salah satu kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang bekerja sama dengan Pertamina dalam kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Keterangan dari WN diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik-praktik yang terjadi di lapangan, termasuk potensi penyimpangan dalam proses produksi, pengangkutan, dan penjualan minyak mentah.
Penyidikan kasus ini melibatkan tim penyidik yang terdiri dari jaksa-jaksa berpengalaman di bidang tindak pidana korupsi. Tim penyidik bekerja secara profesional dan independen, tanpa tekanan dari pihak manapun. Kejagung berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan akuntabel, serta menyeret semua pihak yang terlibat ke pengadilan.
Selain memeriksa para saksi, tim penyidik juga melakukan serangkaian tindakan penyidikan lain, seperti penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Beberapa waktu lalu, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang terkait dengan perkara ini, termasuk kantor Pertamina dan rumah para tersangka. Dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga kuat terkait dengan praktik korupsi.
Kejagung juga telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Para tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Mereka dijerat dengan pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan atau tindak pidana lain yang terkait.
Kasus korupsi di sektor minyak dan gas bumi bukan merupakan kasus yang pertama kali terjadi di Indonesia. Sebelumnya, beberapa kasus serupa juga pernah terungkap dan menyeret sejumlah pejabat dan pengusaha. Hal ini menunjukkan bahwa sektor minyak dan gas bumi merupakan sektor yang rentan terhadap praktik korupsi karena melibatkan nilai transaksi yang sangat besar dan kompleksitas regulasi yang tinggi.
Pemerintah telah berupaya untuk memberantas korupsi di sektor minyak dan gas bumi melalui berbagai cara, seperti perbaikan regulasi, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil karena masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi.
Untuk memberantas korupsi di sektor minyak dan gas bumi secara efektif, diperlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah harus terus melakukan perbaikan regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi, produksi, pengolahan, dan distribusi minyak dan gas bumi. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap para pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Pelaku usaha harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menghindari praktik-praktik yang merugikan negara. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika mengetahui adanya indikasi korupsi di sektor minyak dan gas bumi.
Kejaksaan Agung sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memberantas korupsi di sektor minyak dan gas bumi. Kejagung harus terus meningkatkan profesionalisme dan integritas para jaksa agar dapat menangani kasus-kasus korupsi secara efektif dan efisien. Kejagung juga harus menjalin kerja sama yang erat dengan lembaga-lembaga penegak hukum lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, untuk memberantas korupsi secara terpadu.
Penuntasan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mencegah terjadinya praktik-praktik serupa di masa depan. Selain itu, penuntasan kasus ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.
Kejaksaan Agung akan terus bekerja keras untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke pengadilan. Kejagung berkomitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan demi kepentingan bangsa dan negara. Masyarakat diharapkan dapat terus memberikan dukungan kepada Kejagung dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.
Penting untuk dicatat bahwa proses hukum dalam kasus ini masih berjalan dan semua pihak yang terlibat memiliki hak untuk membela diri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejagung akan menjamin hak-hak para tersangka dan saksi selama proses penyidikan dan persidangan.
Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang harus diperangi. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak moral dan etika bangsa. Oleh karena itu, kita semua harus berperan aktif dalam memberantas korupsi agar Indonesia menjadi negara yang bersih, adil, dan makmur.
