Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kali ini, KPK mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengaturan pemenang proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api (DJKA) di wilayah Medan, Sumatera Utara. Kedua tersangka yang kini mendekam di balik jeruji besi adalah Eddy Kurniawan (EKW), seorang wiraswastawan, dan Muhlis Hanggani Capah (MHC), yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian Medan pada periode 2021 hingga Mei 2024.
Penetapan dan penahanan kedua tersangka ini merupakan hasil dari serangkaian penyelidikan dan penyidikan intensif yang dilakukan oleh tim KPK. Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. "Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 1 hingga 20 Desember 2025," ungkap Asep dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12/2025). Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa kedua tersangka akan menjalani masa penahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.
Kasus korupsi ini bermula dari adanya dugaan perbuatan pengondisian yang dilakukan oleh MHC, selaku PPK, bersama dengan stafnya terkait dengan paket-paket pekerjaan yang menjadi kewenangannya. Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan emplasemen dan bangunan Stasiun Medan tahap II (JLKAMB). Dalam proses pengondisian ini, MHC diduga aktif berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) paket pekerjaan serta memberikan ‘asistensi’ sebelum atau pada saat proses lelang berlangsung.
Also Read
Menurut Asep, MHC, sebagai PPK yang juga merupakan perpanjangan tangan dari Direktur Prasarana, Harno Trimadi (HT), memberikan arahan kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) berupa daftar atau plotting penyedia jasa yang akan dimenangkan dalam proses lelang. Arahan ini diberikan sebagai ‘atensi’ yang harus dipatuhi oleh Pokja.
Kasus korupsi ini menambah daftar panjang kasus korupsi di sektor perkeretaapian Indonesia. Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait dengan dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Medan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di sektor ini masih menjadi masalah serius yang perlu ditangani secara serius dan komprehensif.
Korupsi di sektor perkeretaapian memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat dan negara. Selain menyebabkan kerugian keuangan negara, korupsi juga dapat menghambat pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang berkualitas dan aman. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kualitas pelayanan transportasi kereta api yang dinikmati oleh masyarakat.
Oleh karena itu, penindakan tegas terhadap pelaku korupsi di sektor perkeretaapian merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek perkeretaapian, serta memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal.
KPK sebagai lembaga anti-korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dengan kewenangan yang dimilikinya, KPK harus terus meningkatkan kinerja dan profesionalismenya dalam mengungkap dan menindak pelaku korupsi, tanpa pandang bulu.
Selain itu, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak yang berwenang, serta ikut mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di daerahnya.
Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, KPK, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa, diharapkan korupsi di Indonesia dapat diberantas secara efektif, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
Kasus korupsi jalur kereta api di Medan ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan proyek-proyek perkeretaapian di Indonesia. Perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap regulasi, prosedur, dan mekanisme pengawasan agar celah-celah korupsi dapat ditutup.
Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan proyek-proyek perkeretaapian. SDM yang berkualitas dan berintegritas akan menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya korupsi.
Pemerintah juga perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan para pegawai di sektor perkeretaapian. Kesejahteraan yang memadai akan mengurangi godaan untuk melakukan korupsi.
Pemberantasan korupsi adalah tugas yang berat dan kompleks, namun bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Dengan komitmen yang kuat, kerjasama yang solid, dan strategi yang tepat, korupsi di Indonesia dapat diberantas secara bertahap namun pasti.
Kasus korupsi jalur kereta api di Medan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi. Mari kita bersatu padu untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, adil, dan sejahtera.
KPK terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang akan ditetapkan dalam waktu dekat. KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui informasi terkait kasus ini untuk memberikan keterangan kepada penyidik.
Penanganan kasus korupsi jalur kereta api di Medan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi lainnya, serta menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak melakukan tindakan korupsi.
Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan seluruh elemen bangsa.
Mari kita dukung KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Bersama kita bisa mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan sejahtera.
