Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, dengan tegas menyatakan bahwa Kamboja dan Myanmar tidak pernah ditetapkan sebagai negara tujuan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pernyataan ini disampaikan di tengah maraknya kasus penipuan dan perdagangan orang yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipekerjakan secara ilegal di kedua negara tersebut. Mukhtarudin menekankan bahwa setiap keberangkatan PMI ke Kamboja dan Myanmar, tanpa melalui prosedur resmi dan tanpa izin dari pemerintah, adalah ilegal dan berpotensi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Saya ingin menegaskan bahwa Kamboja dan Myanmar bukan negara penempatan resmi bagi PMI. Pemerintah, melalui Kementerian P2MI, tidak pernah mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang menetapkan kedua negara tersebut sebagai tujuan penempatan pekerja migran," ujar Mukhtarudin dalam konferensi pers yang diadakan di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Penegasan ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus penipuan dan eksploitasi terhadap WNI yang bekerja di Kamboja dan Myanmar semakin marak. Modus operandi yang sering digunakan adalah dengan menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi dan fasilitas mewah, namun sesampainya di sana, para pekerja justru dipekerjakan dalam kondisi yang tidak manusiawi, bahkan menjadi korban TPPO. Mereka seringkali dipaksa bekerja di perusahaan-perusahaan scamming atau penipuan online, dengan target menipu orang lain melalui berbagai cara.
Also Read
Mukhtarudin menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat prihatin dengan kondisi yang dialami oleh para WNI yang menjadi korban di Kamboja dan Myanmar. Pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan dan memulangkan para korban, serta menindak tegas para pelaku TPPO.
"Kami terus berupaya untuk memulangkan para WNI yang menjadi korban di Kamboja dan Myanmar. Hingga saat ini, sudah ratusan WNI yang berhasil kami pulangkan. Kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan instansi terkait untuk mengungkap dan menindak para pelaku TPPO," tegasnya.
Lebih lanjut, Mukhtarudin mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar lebih berhati-hati dan waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang menjanjikan gaji tinggi dan fasilitas mewah. Ia menyarankan agar masyarakat selalu mencari informasi yang akurat dan terpercaya mengenai perusahaan yang menawarkan pekerjaan, serta memastikan bahwa keberangkatan mereka ke luar negeri dilakukan melalui jalur yang legal dan resmi.
"Jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Selalu lakukan pengecekan dan verifikasi terhadap perusahaan yang menawarkan pekerjaan, serta pastikan bahwa keberangkatan Anda ke luar negeri dilakukan melalui jalur yang legal dan resmi. Jangan sampai Anda menjadi korban TPPO," imbaunya.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian P2MI, terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI di seluruh dunia. Berbagai program dan kebijakan telah diluncurkan untuk memastikan bahwa para PMI mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja, serta terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi dan penipuan.
Salah satu program yang digalakkan adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai migrasi aman. Melalui program ini, masyarakat diberikan informasi mengenai prosedur migrasi yang benar, hak dan kewajiban PMI, serta risiko-risiko yang mungkin dihadapi saat bekerja di luar negeri.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara tujuan penempatan PMI untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi, penanganan kasus-kasus yang melibatkan PMI, serta peningkatan kapasitas para petugas yang menangani masalah PMI.
Mukhtarudin juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah TPPO. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi TPPO, dengan cara melaporkan setiap indikasi atau dugaan TPPO kepada pihak yang berwajib.
"TPPO adalah kejahatan yang sangat serius dan merusak masa depan bangsa. Oleh karena itu, kita semua harus bersatu padu untuk memerangi TPPO. Laporkan setiap indikasi atau dugaan TPPO kepada pihak yang berwajib, agar para pelaku dapat segera ditangkap dan dihukum," serunya.
Dalam kesempatan tersebut, Mukhtarudin juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu dalam upaya penyelamatan dan pemulangan WNI yang menjadi korban di Kamboja dan Myanmar. Ia berharap agar kerja sama yang baik ini dapat terus ditingkatkan, sehingga semakin banyak WNI yang dapat diselamatkan dari jeratan TPPO.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam upaya penyelamatan dan pemulangan WNI yang menjadi korban di Kamboja dan Myanmar. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus ditingkatkan, sehingga semakin banyak WNI yang dapat diselamatkan dari jeratan TPPO," pungkasnya.
Pernyataan Mukhtarudin ini menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang berencana untuk bekerja di luar negeri. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming gaji tinggi dan fasilitas mewah, tanpa memperhatikan legalitas dan keamanan pekerjaan tersebut. Selalu lakukan pengecekan dan verifikasi terhadap perusahaan yang menawarkan pekerjaan, serta pastikan bahwa keberangkatan Anda ke luar negeri dilakukan melalui jalur yang legal dan resmi. Dengan demikian, Anda dapat terhindar dari risiko menjadi korban TPPO dan dapat bekerja dengan aman dan nyaman di luar negeri.
Selain itu, penting untuk dicatat bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi WNI di luar negeri. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI, termasuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara tujuan penempatan PMI, meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai migrasi aman, serta menindak tegas para pelaku TPPO.
Namun, upaya pemerintah saja tidak cukup. Perlu adanya peran serta aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk mencegah TPPO. Masyarakat harus lebih waspada dan berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, serta melaporkan setiap indikasi atau dugaan TPPO kepada pihak yang berwajib. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama memerangi TPPO dan melindungi WNI dari praktik keji ini.
Kasus-kasus yang terjadi di Kamboja dan Myanmar menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali. Mari kita jaga diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dari jeratan TPPO.
Sebagai informasi tambahan, data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kasus WNI yang menjadi korban TPPO di luar negeri terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa TPPO merupakan masalah yang sangat serius dan membutuhkan perhatian yang lebih besar dari semua pihak.
Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran kita mengenai TPPO, serta mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Dengan demikian, kita dapat melindungi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dari praktik keji ini.
Pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan bagi PMI, mulai dari proses rekrutmen hingga penempatan dan pemulangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para PMI mendapatkan perlindungan yang maksimal dan dapat bekerja dengan aman dan nyaman di luar negeri.
Selain itu, pemerintah juga mendorong para PMI untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka, agar dapat bersaing di pasar kerja global. Berbagai pelatihan dan sertifikasi telah disediakan untuk membantu para PMI meningkatkan kualitas diri mereka.
Dengan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan perlindungan terhadap PMI dapat terus ditingkatkan, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa.
