Media Nganjuk – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi fokus perhatian publik seiring dengan persiapan pemerintah dalam menyampaikan Nota Keuangan. Di tengah dinamika ekonomi yang kompleks, keseimbangan antara belanja dan penerimaan negara menjadi tantangan utama yang disorot oleh berbagai pihak. Salah satu aspek yang paling mengemuka adalah potensi peningkatan utang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan anggaran.
Anggie Ariesta, seorang jurnalis, melaporkan pada Sabtu, 9 Agustus 2025, bahwa RAPBN 2026 diproyeksikan akan tetap memprioritaskan program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Namun, alokasi anggaran yang besar untuk program-program ini menimbulkan kekhawatiran akan efisiensi anggaran di sektor-sektor lain yang vital.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), mengungkapkan pandangannya terkait proyeksi RAPBN 2026. Menurutnya, fokus pada belanja populis seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih berpotensi mengorbankan sektor-sektor lain yang juga membutuhkan alokasi anggaran yang memadai.
Also Read
"Proyeksi rencana APBN dalam Nota Keuangan masih bertumpu pada alokasi belanja populis seperti MBG dan Kopdes MP, dengan mengorbankan belanja lainnya," ujar Bhima.
Bhima menambahkan bahwa langkah efisiensi yang mungkin diambil untuk menyeimbangkan anggaran berisiko mengganggu pelayanan publik, memperlambat pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor, dan mengurangi alokasi dana untuk daerah. Hal ini tentu akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Untuk menutupi kebutuhan belanja yang besar, Bhima memprediksi bahwa pemerintah akan mengandalkan penerbitan utang. Ia memperkirakan utang pemerintah pada tahun 2026 akan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2025. Peningkatan utang ini tentu menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro dan beban generasi mendatang.
"Meski dilakukan efisiensi, karena kebutuhan belanja populisnya besar, berisiko tinggi memperbesar rencana penerbitan utang. Tahun 2026, utang pemerintah akan melonjak signifikan dibanding 2025," ungkap Bhima.
Dari sisi penerimaan, Bhima menyoroti strategi pemerintah yang dinilai kurang kreatif dalam mencari sumber pajak baru. Pemerintah dipandang masih akan mengandalkan pajak dari kelas menengah dan belum mengimplementasikan pajak karbon. Padahal, pajak karbon dapat menjadi sumber penerimaan yang signifikan sekaligus mendorong transisi menuju ekonomi hijau.
Analisis Mendalam Terkait Utang Indonesia
Isu utang Indonesia memang selalu menjadi perdebatan hangat di kalangan ekonom dan masyarakat. Di satu sisi, utang dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, di sisi lain, utang yang terlalu besar dapat menimbulkan risiko gagal bayar, inflasi, dan penurunan nilai tukar rupiah.
Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola utang agar tidak menjadi beban yang berlebihan bagi negara. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
-
Diversifikasi Sumber Pendanaan: Pemerintah perlu mencari sumber pendanaan alternatif selain utang, seperti investasi asing langsung (FDI) dan peningkatan penerimaan pajak.
-
Efisiensi Belanja: Pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja dengan memangkas anggaran yang tidakPrioritas dan meningkatkan efektivitas program-program pemerintah.
-
Pengelolaan Utang yang Hati-Hati: Pemerintah perlu mengelola utang dengan hati-hati, termasuk memilih instrumen utang yang tepat, mengatur jatuh tempo utang, dan menjaga rasio utang terhadap PDB tetap stabil.
-
Peningkatan Penerimaan Pajak: Pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak dengan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memberantas praktik penghindaran pajak.
Implikasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan program-program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi program-program ini perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah anggaran.
Program MBG bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Namun, program ini membutuhkan anggaran yang sangat besar dan perlu dipastikan bahwa program ini tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran anggaran.
Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat desa. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan di desa. Namun, program ini perlu didukung dengan pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan yang memadai agar koperasi dapat berkembang dengan baik.
Pentingnya Strategi Penerimaan Pajak yang Kreatif
Seperti yang disoroti oleh Bhima Yudhistira, pemerintah perlu memiliki strategi penerimaan pajak yang lebih kreatif. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pajak dari kelas menengah. Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan antara lain:
-
Pajak Karbon: Pajak karbon dapat menjadi sumber penerimaan yang signifikan sekaligus mendorong transisi menuju ekonomi hijau. Pajak karbon dapat dikenakan pada emisi karbon dari berbagai sektor, seperti energi, transportasi, dan industri.
-
Pajak Digital: Pajak digital dapat dikenakan pada perusahaan-perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia. Pajak ini dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang berkembang pesat.
-
Peningkatan Tarif Pajak untuk Barang Mewah: Pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak untuk barang-barang mewah, seperti mobil mewah, perhiasan, dan properti mewah. Hal ini dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kesenjangan sosial.
Kesimpulan
Nota Keuangan RAPBN 2026 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kondisi keuangan negara dan merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola anggaran, terutama dalam menghadapi tantangan global dan domestik.
Peningkatan utang perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak menjadi beban yang berlebihan bagi negara. Pemerintah perlu mencari sumber pendanaan alternatif, melakukan efisiensi belanja, dan meningkatkan penerimaan pajak.
Program-program strategis seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih perlu diimplementasikan dengan hati-hati agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah anggaran. Pemerintah perlu memiliki strategi penerimaan pajak yang lebih kreatif agar tidak hanya mengandalkan pajak dari kelas menengah.
Dengan pengelolaan keuangan yang baik, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, Nota Keuangan RAPBN 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang kondisi keuangan negara dan rencana pembangunan pemerintah. Partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga sangat penting untuk memastikan bahwa RAPBN 2026 disusun dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.
