Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengutarakan alasannya mengancam pembekuan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebuah langkah drastis yang mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap kinerja institusi tersebut. Ancaman ini bukan sekadar gertakan sambal, melainkan sebuah sinyal kuat bahwa Purbaya serius dalam upaya membersihkan dan mereformasi Bea Cukai dari berbagai praktik yang merugikan negara.
Citra Bea Cukai di mata publik, media, dan bahkan pimpinan negara saat ini berada pada titik nadir. Hal ini disebabkan oleh serangkaian kasus yang melibatkan oknum pegawai Bea Cukai, yang telah mencoreng nama baik institusi dan menimbulkan keraguan terhadap integritasnya. Purbaya menyadari betul bahwa kepercayaan publik terhadap Bea Cukai harus segera dipulihkan. Oleh karena itu, ia telah meminta waktu selama satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap otoritas tersebut.
"Saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan yang tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan, (berikan) waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai," jelas Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025). Pernyataan ini menunjukkan komitmen Purbaya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur dalam membenahi Bea Cukai.
Also Read
Purbaya mengungkapkan sejumlah permasalahan krusial yang mendesak untuk segera ditangani di Bea Cukai. Salah satunya adalah praktik under-invoicing ekspor, di mana nilai barang yang diekspor dilaporkan lebih rendah dari nilai sebenarnya. Hal ini menyebabkan kerugian negara karena pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Selain itu, Purbaya juga menyoroti masalah masuknya barang-barang ilegal ke Indonesia yang tidak terdeteksi oleh Bea Cukai. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan di masyarakat bahwa ada oknum Bea Cukai yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
"Ada under-invoicing ekspor yang nilainya lebih rendah. Ada juga barang-barang yang ilegal masuk yang enggak ketahuan segala macam. Orang kan nuduh, katanya Bea Cukai main segala macam," kata Purbaya. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran Purbaya terhadap potensi keterlibatan oknum Bea Cukai dalam praktik korupsi dan penyelundupan.
Purbaya menegaskan bahwa ia belum memiliki informasi yang pasti mengenai tuduhan yang dialamatkan kepada Bea Cukai. Namun, ia memiliki catatan sendiri hasil dari investigasi internal Kementerian Keuangan. Investigasi ini menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian data antara ekspor dan impor, yang mengindikasikan adanya praktik manipulasi data untuk menghindari pajak.
"Jadi gini yang ada pencatatan, kita sudah investigasikan ada katanya ekspor dari mana? Chinanya besar apa, total ekspornya enggak sama dengan total impornya gitu. Dari China ke Indonesia atau dari Indonesia ke Cina," kata Purbaya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Purbaya serius dalam melakukan investigasi terhadap praktik-praktik ilegal di Bea Cukai dan akan menindak tegas para pelaku yang terlibat.
Purbaya menjelaskan bahwa perbedaan data ekspor dan impor bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan metode perhitungan dan jalur perdagangan yang berbeda. Misalnya, barang dari China mungkin diekspor ke Singapura terlebih dahulu sebelum diimpor ke Indonesia. Oleh karena itu, Purbaya meminta agar data perdagangan dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut.
"Tapi ada jalan yang sebagian dari China tuh ke Singapura, baru Singapura ke Indonesia. Kalau orang pakai UN.com trade database, kalau cuma lihat satu sisi aja, itu enggak pas. Tapi kalau kita gabung yang sini sama yang sini ke sini itu akan sama. Jadi bedanya enggak banyak. Hanya beda CIF, FOB aja. Jadi antara ekspor sampai impor aja pengitungannya," tuturnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Purbaya memiliki pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas perdagangan internasional dan akan menggunakan data yang akurat dan komprehensif dalam mengambil keputusan.
Ancaman pembekuan Bea Cukai oleh Purbaya Yudhi Sadewa merupakan langkah yang berani dan menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi dan praktik ilegal di institusi tersebut. Langkah ini juga merupakan peringatan bagi para pegawai Bea Cukai untuk bekerja secara profesional dan berintegritas. Jika Bea Cukai gagal melakukan reformasi internal dan memulihkan kepercayaan publik, maka ancaman pembekuan tersebut bisa menjadi kenyataan.
Keputusan Purbaya ini didukung oleh berbagai pihak, termasuk para pengamat ekonomi dan pelaku usaha. Mereka menilai bahwa reformasi Bea Cukai sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Bea Cukai yang efisien dan transparan akan memperlancar arus barang dan jasa, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan kepastian hukum.
Namun, reformasi Bea Cukai bukan pekerjaan yang mudah. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, Bea Cukai, pelaku usaha, dan masyarakat. Selain itu, diperlukan juga dukungan teknologi dan regulasi yang memadai untuk mencegah praktik korupsi dan penyelundupan.
Purbaya Yudhi Sadewa memiliki tugas berat untuk membenahi Bea Cukai. Namun, dengan dukungan dari semua pihak, ia optimis dapat mewujudkan Bea Cukai yang bersih, profesional, dan berintegritas. Bea Cukai yang baru diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Purbaya juga menekankan pentingnya sinergi antara Bea Cukai dengan instansi terkait lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi ini diperlukan untuk memberantas jaringan kejahatan yang melibatkan oknum Bea Cukai dan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, Purbaya juga berencana untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Bea Cukai. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan motivasi kerja para pegawai. Purbaya menyadari bahwa pegawai Bea Cukai memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan penerimaan negara. Oleh karena itu, mereka harus diberikan penghargaan yang layak.
Reformasi Bea Cukai juga harus memperhatikan aspek pelayanan kepada masyarakat. Bea Cukai harus memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada para pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi potensi terjadinya praktik pungutan liar (pungli).
Purbaya juga berencana untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam reformasi Bea Cukai. Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas Bea Cukai. Misalnya, Bea Cukai dapat menggunakan sistem online untuk pengajuan dokumen, pembayaran pajak, dan pelacakan barang.
Reformasi Bea Cukai merupakan agenda prioritas pemerintah saat ini. Pemerintah berharap bahwa dengan reformasi Bea Cukai, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Purbaya Yudhi Sadewa memiliki peran sentral dalam mewujudkan harapan tersebut. Dengan kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang tinggi, ia diharapkan dapat membawa Bea Cukai menuju perubahan yang lebih baik.
Masyarakat menaruh harapan besar kepada Purbaya untuk dapat membersihkan Bea Cukai dari praktik korupsi dan praktik ilegal lainnya. Masyarakat juga berharap agar Bea Cukai dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelaku usaha dan masyarakat. Dengan dukungan dari semua pihak, Purbaya diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut dan membawa Bea Cukai menuju era baru yang lebih baik.
Purbaya menyadari bahwa tugasnya tidaklah mudah, namun ia tidak akan menyerah. Ia akan bekerja keras untuk mewujudkan Bea Cukai yang bersih, profesional, dan berintegritas. Ia yakin bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, ia dapat membawa Bea Cukai menuju perubahan yang lebih baik dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
Reformasi Bea Cukai merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Bea Cukai yang efisien dan transparan akan menarik investasi asing, meningkatkan ekspor, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, reformasi Bea Cukai akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Purbaya Yudhi Sadewa adalah sosok yang tepat untuk memimpin reformasi Bea Cukai. Ia memiliki pengalaman yang luas di bidang keuangan dan ekonomi. Ia juga memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan kepemimpinan yang kuat dan dukungan dari semua pihak, ia diharapkan dapat membawa Bea Cukai menuju perubahan yang lebih baik dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
