Media Nganjuk melaporkan bahwa inflasi pada November 2025 menunjukkan stabilitas yang menggembirakan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi bulanan sebesar 0,17 persen. Sementara itu, inflasi tahunan berada di angka 2,72 persen, dan inflasi tahun kalender tercatat sebesar 2,27 persen. Data ini mengindikasikan bahwa pergerakan harga barang dan jasa secara umum masih terkendali menjelang penghujung tahun.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 1 Desember 2025, menjelaskan bahwa kelompok pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi bulanan adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan inflasi sebesar 1,21 persen dan andil inflasi sebesar 0,09 persen. Komoditas yang paling berpengaruh dalam mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, dengan andil inflasi mencapai 0,08 persen.
Kenaikan harga emas, menurut penjelasan BPS, dipengaruhi oleh tren kenaikan harga global sepanjang tahun yang kemudian berdampak pada harga emas perhiasan di pasar domestik. Faktor-faktor global seperti ketidakpastian ekonomi, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan kebijakan moneter internasional turut berperan dalam pergerakan harga emas. Permintaan emas sebagai aset safe haven juga meningkat di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis.
Also Read
Namun, di sisi lain, beberapa komoditas pangan justru menunjukkan penurunan harga yang signifikan, membantu menahan laju inflasi secara keseluruhan. Daging ayam ras, beras, dan cabai merah mencatat deflasi, yang berarti harga komoditas tersebut mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Beberapa komoditas lain seperti telur ayam dan kentang juga mengalami penurunan harga, meskipun kontribusi penurunannya relatif kecil. Penurunan harga komoditas pangan ini dapat memberikan sedikit kelegaan bagi konsumen di tengah potensi kenaikan harga barang dan jasa lainnya menjelang akhir tahun.
Stabilitas harga pangan merupakan faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk kebutuhan pangan. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan melalui berbagai kebijakan, termasuk menjaga pasokan, memperlancar distribusi, dan mengendalikan harga di tingkat petani dan konsumen.
Selain itu, pemerintah juga berupaya mengendalikan inflasi secara keseluruhan melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi melalui kebijakan suku bunga dan instrumen moneter lainnya. Pemerintah juga berupaya menjaga defisit anggaran agar tidak terlalu besar, sehingga tidak memberikan tekanan inflasi yang berlebihan.
Menjelang akhir tahun, permintaan terhadap barang dan jasa biasanya meningkat karena adanya perayaan Natal dan Tahun Baru. Peningkatan permintaan ini dapat mendorong kenaikan harga jika tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi potensi kenaikan harga dengan menjaga pasokan barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, serta memperlancar distribusi agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik spekulasi dan penimbunan barang yang dapat memperburuk situasi harga. Tindakan tegas perlu diambil terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik-praktik curang yang merugikan konsumen. Masyarakat juga perlu diimbau untuk berbelanja secara bijak dan tidak panik buying, karena hal ini dapat memicu kenaikan harga yang tidak terkendali.
Secara keseluruhan, angka inflasi November 2025 menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih relatif stabil. Namun, pemerintah perlu terus waspada dan mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama menjelang akhir tahun yang biasanya diwarnai dengan peningkatan permintaan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Penting untuk dicatat bahwa inflasi merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, nilai tukar mata uang, harga komoditas global, kebijakan pemerintah, dan ekspektasi masyarakat dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif dalam mengendalikan inflasi.
Selain itu, komunikasi yang efektif dengan masyarakat juga sangat penting untuk menjaga ekspektasi inflasi. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kondisi ekonomi dan kebijakan yang diambil untuk mengendalikan inflasi. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat dalam berbelanja dan berinvestasi, serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat memperburuk situasi harga.
Di masa depan, pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia agar lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan beberapa langkah penting yang perlu dilakukan untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Dengan ekonomi yang kuat dan berdaya saing, Indonesia akan lebih mampu menghadapi tantangan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di berbagai sektor ekonomi. Inovasi dan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan menciptakan produk dan layanan baru yang bernilai tambah tinggi. Hal ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada impor, sehingga lebih tahan terhadap fluktuasi harga global.
Pemerintah juga perlu terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan agar lebih banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Inklusi keuangan dapat membantu masyarakat untuk mengelola keuangan dengan lebih baik, meningkatkan tabungan, dan berinvestasi. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan ekonomi.
Secara keseluruhan, pengendalian inflasi merupakan tantangan yang kompleks dan berkelanjutan. Pemerintah perlu terus berupaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, BI, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat mencapai tingkat inflasi yang stabil dan terkendali, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terakhir, penting untuk diingat bahwa inflasi bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan ekonomi. Pemerintah juga perlu memperhatikan indikator-indikator lain seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus menjadi tujuan utama, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu terus berupaya menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang maju, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
