Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tengah berupaya keras untuk menghapus stigma negatif yang melekat sebagai "sarang pungli" atau tempat suburnya praktik pungutan liar. Upaya ini dilakukan menyusul arahan tegas dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menuntut adanya perbaikan signifikan dalam tubuh institusi tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Dirjen Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan perubahan tersebut melalui serangkaian langkah strategis dan komprehensif.
"Ya, mulai dari sumber daya manusia (SDM)-nya, mulai dari alat peralatannya. Ya mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan," ungkap Djaka saat ditemui di Kanwil Bea dan Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025). Pernyataan ini mencerminkan kesadaran mendalam akan permasalahan yang ada dan tekad kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Stigma negatif yang melekat pada Bea Cukai sebagai "sarang pungli" bukanlah isapan jempol belaka. Selama bertahun-tahun, masyarakat kerapkali dihadapkan pada praktik-praktik koruptif yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai Bea Cukai. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kelancaran arus barang dan investasi, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Also Read
Pungutan liar dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari permintaan uang pelicin untuk mempercepat proses perizinan, pemerasan terhadap importir dan eksportir, hingga penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan para pelaku usaha, tetapi juga konsumen yang pada akhirnya harus menanggung biaya tambahan akibat pungutan liar tersebut.
Menyadari dampak negatif dari praktik pungutan liar, pemerintah telah berupaya untuk memberantas korupsi di Bea Cukai melalui berbagai cara, termasuk peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan perbaikan sistem administrasi. Namun, upaya-upaya ini belum sepenuhnya berhasil menghapus stigma negatif yang melekat pada institusi tersebut.
Arahan tegas dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjadi momentum penting bagi Bea Cukai untuk melakukan transformasi secara fundamental. Ultimatum tersebut bukan hanya sekadar perintah, tetapi juga harapan dari pemerintah dan masyarakat agar Bea Cukai dapat menjadi institusi yang bersih, profesional, dan akuntabel.
Dirjen Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menyambut baik arahan tersebut dan berkomitmen untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan meliputi peningkatan kualitas SDM, penggunaan teknologi pendukung dalam pengawasan, dan perbaikan layanan publik.
Peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas utama dalam upaya transformasi Bea Cukai. Djaka menyadari bahwa perubahan tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan memiliki komitmen yang kuat untuk melayani masyarakat.
Untuk meningkatkan kualitas SDM, Bea Cukai akan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai. Selain itu, Bea Cukai juga akan memperketat proses rekrutmen untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berkualitas dan berintegritas yang dapat bergabung dengan institusi tersebut.
Selain peningkatan kualitas SDM, Bea Cukai juga akan meningkatkan penggunaan teknologi pendukung dalam pengawasan. Teknologi dapat membantu Bea Cukai untuk memantau dan mengawasi arus barang secara lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan teknologi, Bea Cukai dapat mengurangi potensi terjadinya praktik-praktik koruptif.
Beberapa teknologi yang akan digunakan oleh Bea Cukai antara lain adalah sistem informasi kepabeanan, sistem pemindaian barang, dan sistem pengawasan berbasis video. Teknologi-teknologi ini akan membantu Bea Cukai untuk mengidentifikasi dan mencegah terjadinya pelanggaran kepabeanan.
Perbaikan layanan publik juga menjadi fokus utama dalam upaya transformasi Bea Cukai. Djaka menyadari bahwa layanan publik yang buruk dapat menjadi celah bagi terjadinya praktik pungutan liar. Oleh karena itu, Bea Cukai berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih cepat, mudah, dan transparan.
Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, Bea Cukai akan melakukan berbagai langkah, antara lain adalah penyederhanaan prosedur kepabeanan, peningkatan penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas pelayanan petugas Bea Cukai.
Selain langkah-langkah internal, Bea Cukai juga membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan transformasi tersebut. Djaka mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi kinerja Bea Cukai dan melaporkan jika menemukan adanya indikasi praktik pungutan liar.
"Kami memohon dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depannya menjadi lebih baik," kata Djaka. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa upaya transformasi Bea Cukai dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.
Transformasi Bea Cukai bukan hanya sekadar tugas dari pemerintah dan Bea Cukai sendiri, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan Bea Cukai dapat menjadi institusi yang bersih, profesional, dan akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
Upaya penghapusan stigma negatif sebagai "sarang pungli" membutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran Bea Cukai. Selain itu, dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan para pelaku usaha juga sangat penting untuk mewujudkan Bea Cukai yang bersih, profesional, dan akuntabel.
Keberhasilan transformasi Bea Cukai akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dengan Bea Cukai yang bersih dan efisien, arus barang dan investasi akan semakin lancar, biaya logistik akan semakin murah, dan daya saing produk Indonesia di pasar global akan semakin meningkat.
Selain itu, transformasi Bea Cukai juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat akan semakin yakin bahwa pemerintah mampu memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Oleh karena itu, upaya transformasi Bea Cukai harus didukung oleh semua pihak. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, diharapkan Bea Cukai dapat menjadi institusi yang membanggakan dan memberikan kontribusi yang optimal bagi kemajuan bangsa dan negara.
Pada akhirnya, penghapusan stigma "sarang pungli" dan transformasi Bea Cukai adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Namun, dengan semangat gotong royong dan tekad untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, tujuan tersebut pasti dapat dicapai. Bea Cukai yang bersih, profesional, dan akuntabel adalah impian kita bersama, dan impian ini harus kita wujudkan demi kemajuan bangsa dan negara.
