Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution menunjukkan komitmennya dalam memajukan pembangunan daerah dengan melunasi sebagian utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp674 miliar. Langkah ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi kelancaran program dan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Penyerahan DBH secara simbolis dilakukan dalam acara yang dihadiri oleh para Bupati/Walikota se-Sumut dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong di Aula Raja Inal Siregar, Medan, pada Jumat, 8 Agustus 2025.
Penyaluran DBH ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sumut untuk menyelesaikan utang DBH dari tahun anggaran 2023-2024. Bobby Nasution menekankan bahwa pelunasan utang ini adalah wujud komitmennya untuk mendukung pembangunan di tingkat kabupaten/kota, sekaligus memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov, dan Pemkab/Pemko.
"Dengan disalurkannya DBH ini, kami berharap pemerintah daerah dapat menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga yang sebelumnya tertunda, serta memperlancar program-program pemerintah, baik program pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota," ujar Bobby Nasution dalam sambutannya.
Also Read
Total utang Pemprov Sumut dalam bentuk DBH dari tahun 2023-2024 mencapai sekitar Rp2,2 triliun, dengan rincian Rp295 miliar untuk tahun 2023 dan Rp1,8 triliun untuk tahun 2024. Pemprov Sumut menargetkan untuk menyelesaikan seluruh pembayaran utang ini pada tahun 2025.
"Total seluruh utang Pemprov ke daerah itu sekitar Rp3,5 triliun, termasuk DBH tahun 2025. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini di tahun ini, sehingga kita bisa bekerja lebih bersinergi lagi, makin kompak, bersama-sama membangun Sumatera Utara," tegas Bobby Nasution.
Meskipun demikian, tidak semua kabupaten/kota akan menerima penyaluran DBH 100% untuk periode kali ini. Sebagian kabupaten/kota akan menerima dengan metode beberapa termin karena belum memenuhi beberapa indikator yang telah ditetapkan.
Bobby Nasution menjelaskan bahwa penyaluran DBH tidak penuh 100% ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti kepatuhan dalam sisi perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD dan RKPD), dukungan pada program nasional dan provinsi, pencapaian indikator makro, pelaporan hasil evaluasi dan inovasi pembangunan daerah. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap sisi keuangan, seperti penetapan Perda APBD, mandatory spending, serta kesesuaian program dan dukungan terhadap program pusat serta provinsi.
"Kami bukan menahan, pemerintahan itu berjenjang. Bapak/ibu sekalian (kepala daerah) punya program sendiri, ada juga program provinsi, ada juga program pusat yang harus kita kerjakan. Ada beberapa daerah yang belum memberikan dukungan penuh," jelas Bobby Nasution.
Penyaluran DBH ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan di Sumatera Utara. Dengan adanya ketersediaan dana yang memadai, pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam menjalankan program-program prioritas, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dampak Positif Penyaluran DBH:
- Peningkatan Infrastruktur: Dana DBH dapat digunakan untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya. Hal ini akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan: DBH dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pembangunan dan rehabilitasi sekolah, penyediaan fasilitas belajar yang memadai, pelatihan guru, dan pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi. Dengan pendidikan yang berkualitas, generasi muda Sumatera Utara akan memiliki bekal yang cukup untuk bersaing di era global.
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Dana DBH dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, seperti pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, penyediaan peralatan medis yang modern, peningkatan kualitas tenaga medis, dan pemberian pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Kesehatan masyarakat yang baik akan menjadi modal penting dalam pembangunan daerah.
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: DBH dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, pengembangan sektor UMKM, dan promosi produk lokal. Dengan ekonomi masyarakat yang kuat, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan kemiskinan dapat diatasi.
- Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi: Penyaluran DBH ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov, dan Pemkab/Pemko. Dengan kerjasama yang baik, pembangunan di Sumatera Utara akan berjalan lebih efektif dan efisien.
Tantangan dan Harapan:
Meskipun penyaluran DBH ini merupakan langkah positif, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah memastikan bahwa dana DBH digunakan secara efektif dan efisien, serta tepat sasaran. Pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan yang matang, mekanisme pengawasan yang ketat, dan transparansi dalam pengelolaan dana DBH.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada DBH dari pemerintah pusat. Dengan PAD yang kuat, pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam membiayai pembangunan daerah.
Namun demikian, dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait, penyaluran DBH ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan di Sumatera Utara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Partisipasi Masyarakat:
Pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan memberikan masukan dan saran kepada pemerintah, mengawasi pelaksanaan program pembangunan, serta berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi.
Dengan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan di Sumatera Utara akan berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kesimpulan:
Penyaluran utang DBH oleh Gubsu Bobby Nasution merupakan langkah strategis untuk mendorong program dan pembangunan daerah di Sumatera Utara. Dengan ketersediaan dana yang memadai, pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam menjalankan program-program prioritas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, perlu adanya perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar dana DBH dapat digunakan secara efektif dan efisien. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi awal yang baik untuk mewujudkan Sumatera Utara yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
