SURABAYA – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memasuki tahun keenam dan terbukti sukses besar dalam memberikan manfaat kepada ratusan ribu masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh Jawa Timur. Inisiatif ini tidak hanya meringankan beban finansial, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pajak sebagai tulang punggung pembangunan daerah.
"Alhamdulillah, program pemutihan kali ini disambut dengan antusiasme yang luar biasa oleh masyarakat. Belum genap sebulan berjalan, program ini telah menyasar 511.178 wajib pajak dengan total PKB yang dibebaskan mencapai lebih dari Rp 830,6 juta. Pemutihan pajak ini adalah bagian integral dari upaya kami untuk melindungi kelompok rentan dan menumbuhkan kembali kesadaran kolektif tentang betapa krusialnya pajak dalam memajukan pembangunan," ungkap Gubernur Khofifah pada hari Jumat, 8 Agustus 2025.
Program pemutihan pajak ini secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Juli 2025. Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, tepatnya hingga 6 Agustus 2025, sebanyak 511.178 wajib pajak telah memanfaatkan kesempatan emas ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah mengalokasikan dana sebesar Rp830.676.000 untuk memberikan pembebasan PKB kepada masyarakat Jatim. Rinciannya, Rp385.641.500 dialokasikan untuk pembebasan pajak progresif, yang meringankan beban pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu kendaraan. Sementara itu, Rp445.034.500 dialokasikan untuk pembebasan pajak dalam segmentasi khusus yang ditujukan untuk masyarakat rentan ekonomi.
Also Read
Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa tingginya antusiasme masyarakat terhadap program ini mencerminkan kebutuhan riil akan kebijakan fiskal yang memberikan keringanan secara nyata dan terukur. Program ini bukan sekadar insentif fiskal, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam meringankan beban ekonomi rakyat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Kebijakan pemutihan di tahun ini tidak hanya membebaskan denda keterlambatan, tetapi juga memberikan pembebasan tunggakan pajak khusus bagi kelompok rentan ekonomi, seperti pengemudi ojek online, masyarakat kurang mampu, dan pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan memenuhi kewajiban pajak karena keterbatasan ekonomi.
"Dalam banyak kasus, keterlambatan membayar pajak bukan disebabkan oleh ketidakpatuhan, melainkan oleh ketidakmampuan. Oleh karena itu, kami merasa terpanggil untuk merespons kondisi objektif masyarakat dengan kebijakan yang relevan dan berempati. Kami juga memastikan bahwa kebijakan ini tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan," tegas Gubernur Khofifah.
Selama sebulan program pemutihan berlangsung, tercatat 2.246 transaksi pembayaran pajak yang berasal dari masyarakat kurang mampu berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Dari transaksi ini, Pemprov Jatim telah memberikan pembebasan sebesar Rp171.584.500. Hal ini menunjukkan bahwa program ini efektif menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain itu, 2.962 transaksi dilakukan oleh pengemudi ojek online dengan nilai pembebasan mencapai Rp255.302.500. Ini adalah bukti nyata bahwa program ini memberikan dampak positif bagi para pekerja sektor informal yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Pemilik kendaraan roda tiga untuk usaha kecil juga tidak ketinggalan memanfaatkan program ini, dengan tercatat 193 transaksi dan nilai pembebasan sebesar Rp18.147.500.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa pendekatan fiskal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial. Program pemutihan pajak ini adalah salah satu upaya konkret pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan inklusif, di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa program pemutihan pajak ini juga merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Jawa Timur. Dengan memberikan keringanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak, diharapkan kesadaran akan pentingnya pajak akan semakin meningkat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan daerah secara keseluruhan, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Kami percaya bahwa dengan memberikan pelayanan yang baik dan transparan, serta memberikan insentif yang menarik, kami dapat mendorong masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang taat. Pajak adalah kontribusi kita bersama untuk membangun Jawa Timur yang lebih baik," kata Gubernur Khofifah.
Program pemutihan pajak ini juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk DPRD Jawa Timur, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama. Mereka semua sepakat bahwa program ini adalah langkah yang positif dan perlu didukung untuk keberhasilan pembangunan daerah.
Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Khofifah atas inisiatifnya dalam menggagas program pemutihan pajak ini. Ia mengatakan bahwa program ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
"Kami dari DPRD Jawa Timur sangat mendukung program ini. Kami berharap program ini dapat terus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang," kata Kusnadi.
Sementara itu, perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, Imam Utomo, mengatakan bahwa program pemutihan pajak ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah peduli terhadap rakyat kecil. Ia berharap program ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
"Program ini sangat bagus dan patut dicontoh oleh daerah lain. Pemerintah harus terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," kata Imam Utomo.
Dengan suksesnya program pemutihan pajak ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak akan semakin meningkat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan daerah secara keseluruhan, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan inklusif.
Keberhasilan program pemutihan pajak ini juga tidak lepas dari peran aktif seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa. Mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Sosialisasi program dilakukan secara masif melalui berbagai media, termasuk media sosial, televisi, radio, dan spanduk-spanduk yang dipasang di tempat-tempat strategis.
Selain itu, pemerintah daerah juga membuka posko-posko pelayanan di berbagai lokasi untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Petugas pajak yang ramah dan profesional siap membantu masyarakat dalam proses pembayaran pajak.
"Kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kami ingin masyarakat merasa nyaman dan mudah dalam membayar pajak," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Boedi Prijo Soeprajitno.
Dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, program pemutihan pajak ini berhasil mencapai tujuannya. Ratusan ribu masyarakat Jawa Timur telah merasakan manfaatnya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak juga semakin meningkat. Hal ini adalah modal penting untuk membangun Jawa Timur yang lebih baik di masa depan.
