Nganjuk, Celah.id – Pemerintah Kabupaten Nganjuk tengah bersiap untuk melakukan mutasi jabatan strategis, mengisi kekosongan yang ada di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, pelaksanaan mutasi ini masih menunggu instruksi langsung dari Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nganjuk, Agus Heri Widodo, saat ini terdapat empat jabatan penting yang belum terisi. Jabatan-jabatan tersebut meliputi Kepala BKPSDM, Direktur RSUD Nganjuk, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Agus Heri Widodo menjelaskan bahwa BKPSDM telah menyiapkan segala keperluan administrasi terkait proses mutasi ini. Namun, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Bupati Marhaen Djumadi. "Belum ada perintah, kemungkinan ya dalam waktu dekat ini diperintahkan untuk dilakukan pengisian. Saat ini kami masih menunggu petunjuk dari Pak Bupati, jadi sampai saat ini kami belum mendapatkan arahan untuk mengisi," ujarnya kepada Celah.id pada Senin, 4 Agustus 2025.
Also Read
Lebih lanjut, Agus Heri Widodo menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan konsep surat yang akan diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi terkait lainnya. Dengan demikian, begitu Bupati Marhaen Djumadi memberikan lampu hijau untuk melaksanakan seleksi terbuka, BKPSDM dapat segera menindaklanjutinya.
Kepastian mengenai waktu pelaksanaan mutasi ini semakin menguat setelah adanya komunikasi dan arahan dari Bupati Marhaen Djumadi terkait pengisian jabatan kosong tersebut. "Memang sebelumnya sudah diarahkan agar segera dilakukan seleksi terbuka. Maka kemarin kita belum bisa ketemu Pak Bupati untuk konsultasi. Nanti kalau sudah ada waktu Pak Bupati sudah ada di Nganjuk, kami akan menghadap untuk mendapatkan petunjuk kalau memang ini segera di seleksi terbuka," tandasnya.
BKPSDM Kabupaten Nganjuk menyadari betul betapa pentingnya pengisian jabatan yang kosong ini. Agus Heri Widodo menegaskan bahwa keberadaan pejabat definitif pada setiap OPD akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Terlebih lagi, pengisian jabatan ini juga akan berdampak pada percepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
"Kalau secara pribadi saya mohon ya berharap Pak Bupati cepat melakukan pengisian ini, sehingga bagaimana pun juga keterisian kepala perangkat daerah ini akan mempengaruhi kinerja organisasi. Dimana kinerja di salah satu OPD ini tentu akan mempengaruhi kinerja pencapaian visi misi Pak Bupati, sehingga dengan secepatnya dilakukan pengisian akan sangat membantu Pak Bupati dalam capaian visi misi Pak Bupati," terang Agus Heri Widodo.
Dalam proses pengisian jabatan, BKPSDM Kabupaten Nganjuk harus mengikuti sejumlah tahapan yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku. Salah satunya adalah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terutama jika pelantikan pejabat dilakukan dalam kurun waktu enam bulan setelah kepala daerah dilantik.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
"Kalau terkait dengan Kemendagri itu hanya izin pelantikan saja, sehingga kalau Pak Bupati ini izin pelantikan itu kan sebelum enam bulan setelah beliau dilantik. Enam bulannya itu tepat di tanggal 20 Agustus nanti, sehingga kalau pelantikan itu dilakukan setelah tanggal 20 Agustus, sehingga tidak perlu lagi izin ke Kemendagri tapi harus ada persetujuan dari BKN," jelas Agus Heri Widodo.
Sebelumnya, Bupati Marhaen Djumadi telah melakukan rotasi terhadap 21 pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat kepala dinas. Rotasi ini berdampak pada kekosongan empat jabatan kepala OPD yang saat ini tengah diupayakan untuk segera diisi.
Mutasi jabatan dalam pemerintahan merupakan hal yang lazim terjadi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi, memberikan kesempatan kepada pejabat untuk mengembangkan karier, serta untuk menghindari terjadinya stagnasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.
Namun, mutasi jabatan juga harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Proses mutasi harus transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, mutasi juga harus mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan kinerja pejabat yang bersangkutan.
Dalam konteks Kabupaten Nganjuk, mutasi jabatan yang akan dilakukan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi kinerja pemerintahan daerah. Dengan terisinya jabatan-jabatan strategis di OPD, diharapkan pelayanan publik dapat semakin ditingkatkan, pembangunan daerah dapat semakin dipercepat, dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin ditingkatkan.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, memiliki peran sentral dalam proses mutasi jabatan ini. Sebagai kepala daerah, Bupati Marhaen Djumadi memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja pejabat yang akan dimutasi dan menduduki jabatan tertentu.
Namun, dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Bupati Marhaen Djumadi juga harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk masukan dari BKPSDM, pertimbangan dari tim penilai kinerja, serta aspirasi dari masyarakat.
Selain itu, Bupati Marhaen Djumadi juga harus memastikan bahwa proses mutasi jabatan ini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, mutasi jabatan ini dapat diterima oleh semua pihak dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Kabupaten Nganjuk.
Masyarakat Kabupaten Nganjuk tentu berharap agar proses mutasi jabatan ini dapat segera dilaksanakan. Dengan terisinya jabatan-jabatan strategis di OPD, diharapkan pelayanan publik dapat semakin ditingkatkan, pembangunan daerah dapat semakin dipercepat, dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin ditingkatkan.
Selain itu, masyarakat juga berharap agar para pejabat yang terpilih untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi yang tinggi. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan Kabupaten Nganjuk.
Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah dengan melaksanakan mutasi jabatan secara profesional dan proporsional.
Dengan demikian, mutasi jabatan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, dan mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang lebih maju dan sejahtera.
Proses mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk menjadi perhatian publik. Masyarakat menantikan pengumuman resmi terkait nama-nama pejabat yang akan mengisi posisi-posisi strategis yang saat ini masih kosong.
Transparansi dalam proses seleksi dan penempatan pejabat menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Masyarakat berharap agar para pejabat yang terpilih adalah individu-individu yang kompeten, berintegritas, dan memiliki visi yang jelas untuk memajukan Kabupaten Nganjuk.
Selain itu, mutasi jabatan juga diharapkan dapat membawa angin segar bagi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan adanya pemimpin baru, diharapkan muncul inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyadari betul pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran terkait proses mutasi jabatan ini.
Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan semakin memperkuat legitimasi pemerintah daerah dan meningkatkan akuntabilitas publik. Dengan demikian, mutasi jabatan ini dapat benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Kabupaten Nganjuk.
BKPSDM Kabupaten Nganjuk terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN). Berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi diselenggarakan secara rutin untuk meningkatkan profesionalisme ASN.
Dengan SDM yang berkualitas, diharapkan kinerja pemerintahan daerah dapat semakin meningkat dan pelayanan publik dapat semakin ditingkatkan. Selain itu, SDM yang berkualitas juga akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi di era globalisasi ini.
Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki visi yang jelas untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama dari semua pihak.
Mutasi jabatan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Dengan menempatkan orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat, diharapkan kinerja pemerintahan daerah dapat semakin ditingkatkan dan pembangunan daerah dapat semakin dipercepat.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Marhaen Djumadi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Nganjuk menjadi daerah yang lebih baik.
Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, diharapkan Kabupaten Nganjuk dapat menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Mutasi jabatan merupakan salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut.
Semoga mutasi jabatan ini dapat membawa perubahan positif bagi Kabupaten Nganjuk dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
