Ekonomi RI Diprediksi Melemah 4,99 Persen di Semester II 2025 : Media Nganjuk

JAKARTA – Permata Institute for Economic Research (PIER) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester II 2025 akan sedikit melandai. Meski didukung oleh akselerasi belanja pemerintah, perlambatan ekonomi tetap menjadi perhatian utama. Proyeksi ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi, implikasi bagi masyarakat, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengantisipasi dampak negatifnya. Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai prediksi tersebut, menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat pertumbuhan ekonomi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, memperkirakan pertumbuhan PDB akan berkisar di bawah 5 persen atau sekitar 4,99 persen hingga 5 persen di kuartal ketiga dan keempat. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya, yang perlu diwaspadai oleh pemerintah dan pelaku ekonomi. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang perlu diidentifikasi dan diatasi secara komprehensif.

“Sehingga kami melihat tadi bahwa untuk di kuartal tiga dan kuartal keempat itu akan berkisar di tadi di kisaran 4,99 persen dan hingga 5 persen,” kata Josua dalam PIER Economic Review: Semester I tahun 2025, Senin (11/8/2025). Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja ekonomi, serta perlunya respons kebijakan yang cepat dan tepat untuk mengatasi tantangan yang muncul.

Proyeksi PIER tersebut didasarkan pada pandangan bahwa beberapa komponen PDB akan mengalami normalisasi setelah lonjakan yang terjadi di kuartal II 2025. Normalisasi ini dapat diartikan sebagai kembalinya aktivitas ekonomi ke tingkat yang lebih stabil setelah adanya stimulus atau faktor sementara yang mendorong pertumbuhan di kuartal sebelumnya. Namun, normalisasi ini juga dapat berarti adanya penurunan permintaan atau aktivitas ekonomi di sektor-sektor tertentu.

Josua menjelaskan, pendorong utama pertumbuhan di semester kedua masih berasal dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen terbesar dalam PDB, sehingga perannya sangat penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Konsumsi pemerintah juga memiliki dampak signifikan, terutama melalui belanja infrastruktur dan program-program sosial. Namun, ia melihat konsumsi rumah tangga akan mengalami normalisasi di kuartal ketiga.

“Konsumsi kami melihat akan ada normalisasi di kuartal ketiga karena tentunya di kuartal kedua tadi ada libur cukup banyak ya, libur hari keagamaan besar,” ujarnya. Libur hari keagamaan besar biasanya mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, terutama untuk keperluan perjalanan, makanan, dan pakaian. Namun, setelah periode libur berakhir, konsumsi cenderung menurun dan kembali ke tingkat normal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Untuk memahami lebih dalam mengenai prediksi perlambatan ekonomi ini, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Konsumsi Rumah Tangga: Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi, seperti tingkat pendapatan, inflasi, suku bunga, dan sentimen konsumen. Jika tingkat pendapatan masyarakat tidak meningkat signifikan, sementara inflasi terus naik, maka daya beli masyarakat akan menurun dan berdampak pada penurunan konsumsi. Selain itu, suku bunga yang tinggi juga dapat mengurangi minat masyarakat untuk berbelanja, terutama untuk barang-barang yang dibeli dengan kredit.

2. Investasi: Investasi merupakan faktor penting lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat berasal dari sektor swasta maupun pemerintah. Investasi swasta biasanya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, iklim investasi, dan prospek bisnis. Investasi pemerintah, di sisi lain, dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan anggaran pemerintah. Jika iklim investasi tidak kondusif, misalnya karena regulasi yang rumit atau ketidakpastian hukum, maka investor akan enggan untuk berinvestasi di Indonesia.

3. Ekspor dan Impor: Ekspor dan impor juga memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekspor merupakan sumber pendapatan bagi negara, sementara impor merupakan pengeluaran. Jika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka negara akan mengalami surplus perdagangan, yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, jika nilai impor lebih besar dari nilai ekspor, maka negara akan mengalami defisit perdagangan, yang akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah, baik fiskal maupun moneter, memiliki peran penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan mengenai pendapatan dan belanja negara, sementara kebijakan moneter meliputi kebijakan mengenai suku bunga dan nilai tukar. Kebijakan fiskal yang ekspansif, misalnya dengan meningkatkan belanja pemerintah atau menurunkan pajak, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang longgar, misalnya dengan menurunkan suku bunga, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

5. Faktor Eksternal: Faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global, harga komoditas, dan nilai tukar, juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika ekonomi global mengalami perlambatan, maka permintaan terhadap produk ekspor Indonesia akan menurun, yang akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, fluktuasi harga komoditas, seperti minyak dan batubara, juga dapat mempengaruhi pendapatan negara. Nilai tukar rupiah yang stabil juga penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Implikasi Perlambatan Ekonomi

Perlambatan ekonomi dapat memiliki berbagai implikasi negatif bagi masyarakat dan negara, antara lain:

1. Peningkatan Pengangguran: Perlambatan ekonomi dapat menyebabkan penurunan aktivitas bisnis, yang pada gilirannya dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan peningkatan pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan kriminalitas.

2. Penurunan Pendapatan: Perlambatan ekonomi juga dapat menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, baik dari gaji maupun dari keuntungan bisnis. Penurunan pendapatan dapat mengurangi daya beli masyarakat dan berdampak pada penurunan konsumsi.

3. Penurunan Investasi: Perlambatan ekonomi dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Penurunan investasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mengurangi penciptaan lapangan kerja.

4. Peningkatan Kemiskinan: Perlambatan ekonomi dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang rentan terhadap guncangan ekonomi. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak negatif perlambatan ekonomi.

5. Defisit Anggaran: Perlambatan ekonomi dapat menyebabkan penurunan pendapatan negara, sementara belanja negara tetap tinggi. Hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran, yang dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi tantangan perlambatan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Mendorong Konsumsi Rumah Tangga: Pemerintah dapat mendorong konsumsi rumah tangga dengan memberikan stimulus fiskal, seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi. Selain itu, pemerintah juga dapat menurunkan pajak penghasilan (PPh) untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

2. Meningkatkan Investasi: Pemerintah dapat meningkatkan investasi dengan memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan regulasi, dan memberikan insentif kepada investor. Pemerintah juga dapat meningkatkan investasi di sektor infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi.

3. Meningkatkan Ekspor: Pemerintah dapat meningkatkan ekspor dengan memberikan dukungan kepada eksportir, seperti pelatihan, promosi, dan pembiayaan. Pemerintah juga dapat mencari pasar ekspor baru dan meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia.

4. Menjaga Stabilitas Nilai Tukar: Bank Indonesia (BI) perlu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing jika diperlukan. Nilai tukar yang stabil penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mengurangi risiko inflasi.

5. Mengendalikan Inflasi: BI perlu mengendalikan inflasi dengan menjaga suku bunga acuan tetap stabil dan melakukan operasi pasar terbuka. Inflasi yang terkendali penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.

6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan. SDM yang berkualitas penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

7. Memperkuat Sektor UMKM: Pemerintah perlu memperkuat sektor UMKM dengan memberikan akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

8. Meningkatkan Efisiensi Belanja Pemerintah: Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi belanja pemerintah dengan mengurangi pemborosan dan meningkatkan transparansi. Belanja pemerintah yang efisien dapat meningkatkan efektivitas program-program pembangunan.

9. Memperkuat Koordinasi Antar Lembaga: Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga untuk memastikan kebijakan ekonomi yang terkoordinasi dan efektif. Koordinasi yang baik antar lembaga dapat mengurangi tumpang tindih kebijakan dan meningkatkan efisiensi.

10. Memantau dan Mengevaluasi Kinerja Ekonomi: Pemerintah perlu memantau dan mengevaluasi kinerja ekonomi secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Pemantauan dan evaluasi yang komprehensif dapat membantu pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif.

Kesimpulan

Prediksi perlambatan ekonomi Indonesia di semester II 2025 merupakan sinyal peringatan yang perlu diwaspadai oleh pemerintah dan pelaku ekonomi. Perlambatan ekonomi dapat memiliki berbagai implikasi negatif bagi masyarakat dan negara, seperti peningkatan pengangguran, penurunan pendapatan, dan peningkatan kemiskinan.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi, yang meliputi mendorong konsumsi rumah tangga, meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor, menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat sektor UMKM, meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan memantau serta mengevaluasi kinerja ekonomi.

Dengan mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil, juga sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan ekonomi dan mencapai kesejahteraan bersama.