Jakarta, Media Nganjuk – Mundurnya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao De Sousa Mota, per 11 Agustus 2025, menjadi sorotan utama dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut memberikan arahan tegas mengenai pentingnya reformasi birokrasi di semua lini pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudiyanto, mengungkapkan isi pembahasan ratas tersebut kepada awak media. Menurutnya, Presiden Prabowo menekankan agar urusan birokrasi tidak dipersulit dan berbelit-belit, melainkan disederhanakan agar proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
"Ya saya diberikan petunjuk pengarahan oleh pak Presiden bagaimana untuk tetap mengawasi mengontrol jalannya proses birokrasi. Jangan terlalu berbelit-belit," ujar Aris menirukan pesan Prabowo.
Also Read
Presiden Prabowo, lanjut Aris, meminta agar prosedur birokrasi yang menghambat kinerja pemerintah segera dipangkas. Hal ini terutama berlaku bagi program-program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, seperti penyaluran dana desa, pupuk bersubsidi, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan program Makan Bergizi Gratis.
"Jadi yang bisa dipangkas itu supaya semua proses itu cepat dan tepat. Apalagi yg berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya dana desa, penyaluran pupuk, koperasi merah putih, makan bergizi gratis, dan lain-lain," jelas Aris.
Mundurnya Dirut Agrinas menjadi contoh konkret bagaimana rumitnya birokrasi dapat menghambat kinerja sebuah perusahaan. Agrinas, sebagai BUMN yang bergerak di bidang pangan, memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, jika perusahaan tersebut terbebani oleh birokrasi yang berbelit-belit, maka kinerja dan kontribusinya akan terhambat.
Presiden Prabowo menyadari betul bahwa reformasi birokrasi adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ia secara konsisten mendorong agar seluruh jajaran pemerintah untuk menyederhanakan prosedur, memangkas birokrasi yang tidak perlu, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.
"Ya semuanya, semuanya. Itu dari awal Presiden pertama sudah menyampaikan bahwa kita harus perbaiki proses birokrasi kita, sesimpel-simpelnya, sepraktis-praktisnya, tapi tetap semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan terukur," tegas Aris.
Arahan Presiden Prabowo ini sejalan dengan semangat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani. Birokrasi yang efisien akan mempermudah investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, birokrasi yang rumit dan berbelit-belit akan menghambat pembangunan, menciptakan peluang korupsi, dan merugikan masyarakat.
Mundurnya Dirut Agrinas seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMN dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kemajuan mereka. Reformasi birokrasi di BUMN harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, hingga penguatan pengawasan.
Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan penuh kepada BUMN agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan modal, pelatihan sumber daya manusia, dan akses terhadap teknologi. Dengan dukungan yang memadai, BUMN akan mampu bersaing di pasar global dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap proses birokrasi. Meskipun prosedur disederhanakan, namun tetap harus ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah kunci untuk mencegah korupsi dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien.
Reformasi birokrasi bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pemerintah, serta dukungan dari masyarakat. Namun, jika reformasi birokrasi dapat dilaksanakan dengan sukses, maka akan membawa dampak positif yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara.
Pemerintah perlu menggandeng semua pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, untuk menyukseskan reformasi birokrasi. Sektor swasta dapat memberikan masukan mengenai regulasi dan prosedur yang menghambat investasi dan bisnis. Masyarakat sipil dapat berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan umpan balik mengenai pelayanan publik.
Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hasilnya, Indonesia akan menjadi negara yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.
Kasus mundurnya Dirut Agrinas menjadi pengingat bagi kita semua bahwa reformasi birokrasi adalah agenda penting yang harus terus diperjuangkan. Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang jelas mengenai pentingnya penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, dan penguatan akuntabilitas. Sekarang, saatnya bagi seluruh jajaran pemerintah untuk melaksanakan arahan tersebut dengan sungguh-sungguh dan konsisten.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan masukan mengenai pelayanan publik. Dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa, reformasi birokrasi akan dapat dilaksanakan dengan sukses dan membawa dampak positif yang besar bagi kemajuan Indonesia.
Keberhasilan reformasi birokrasi akan menjadi legacy yang berharga bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel, Indonesia akan mampu mencapai cita-cita menjadi negara maju dan sejahtera.
Reformasi birokrasi juga harus memperhatikan aspek digitalisasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat mempercepat proses pelayanan publik, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi. Pemerintah perlu berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur TIK dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi.
Selain itu, reformasi birokrasi juga harus memperhatikan aspek desentralisasi. Pemerintah daerah perlu diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, desentralisasi harus disertai dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
Reformasi birokrasi adalah proses yang berkelanjutan. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan bahwa birokrasi tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan komitmen yang kuat dan kerja keras dari seluruh elemen bangsa, reformasi birokrasi akan dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
Mundurnya Dirut Agrinas adalah sinyal bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam reformasi birokrasi. Presiden Prabowo telah memberikan arah yang jelas. Sekarang, saatnya untuk bertindak dan mewujudkan visi pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani.
Dengan birokrasi yang efisien dan akuntabel, Indonesia akan mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reformasi birokrasi adalah kunci untuk membuka potensi Indonesia dan mewujudkan cita-cita menjadi negara maju dan sejahtera.
