Pengunduran diri Joao De Sousa Mota dari kursi Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) setelah hanya enam bulan menjabat telah memicu sorotan tajam terhadap efisiensi birokrasi di lingkungan perusahaan pelat merah. Presiden Prabowo Subianto, dalam sebuah rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 12 Agustus 2025, secara implisit mengaitkan mundurnya Mota dengan rumitnya proses birokrasi yang menghambat kinerja perusahaan.
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus), Aris Marsudiyanto, mengungkapkan bahwa dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo memberikan pengarahan khusus mengenai perlunya penyederhanaan birokrasi di semua lini pemerintahan. Prabowo menekankan bahwa urusan birokrasi seharusnya tidak dipersulit dan berbelit-belit, melainkan harus berjalan efisien dan transparan demi kelancaran pembangunan dan pelayanan publik.
"Ya saya diberikan petunjuk pengarahan oleh pak Presiden bagaimana untuk tetap mengawasi mengontrol jalannya proses birokrasi. Jangan terlalu berbelit-belit," ujar Aris kepada awak media usai ratas. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Prabowo menyadari adanya permasalahan birokrasi yang menghambat kinerja BUMN, termasuk Agrinas, dan bertekad untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
Also Read
Mundurnya Joao De Sousa Mota, yang baru menjabat sebagai Dirut Agrinas selama enam bulan, menimbulkan pertanyaan besar mengenai iklim investasi dan pengelolaan BUMN di Indonesia. Agrinas, sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pangan, memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, jika perusahaan ini terbebani oleh birokrasi yang rumit, maka akan sulit untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.
Presiden Prabowo secara tegas meminta agar urusan birokrasi dipangkas sehingga proses bisa berjalan cepat dan tepat. Hal ini terutama berlaku untuk program-program yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, seperti dana desa, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis. Prabowo menyadari bahwa birokrasi yang efisien adalah kunci untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pengarahan Presiden Prabowo mengenai reformasi birokrasi ini sejalan dengan visi dan misinya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif. Prabowo bertekad untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi penghambat pembangunan. Selain itu, Prabowo juga ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Mundurnya Dirut Agrinas dan sorotan Presiden Prabowo terhadap birokrasi yang berbelit merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMN. Pemerintah perlu mengidentifikasi akar permasalahan birokrasi yang menghambat kinerja BUMN dan mencari solusi yang efektif untuk mengatasinya. Reformasi birokrasi di BUMN harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan agar BUMN dapat berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mereformasi birokrasi di BUMN antara lain:
-
Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Administrasi: Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur perizinan dan administrasi yang selama ini dianggap rumit dan memakan waktu. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan sistem perizinan online yang terintegrasi.
-
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: BUMN harus lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan operasionalnya. Informasi mengenai kinerja BUMN harus dipublikasikan secara berkala agar masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja BUMN.
-
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia: BUMN perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Hal ini penting agar BUMN memiliki sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas.
-
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance): BUMN harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
-
Pengawasan yang Efektif: Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang efektif terhadap kinerja BUMN untuk memastikan bahwa BUMN menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada BUMN yang berkinerja baik dan memberikan sanksi kepada BUMN yang berkinerja buruk. Hal ini akan mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Mundurnya Dirut Agrinas dan sorotan Presiden Prabowo terhadap birokrasi yang berbelit merupakan peringatan bagi semua pihak bahwa reformasi birokrasi adalah suatu keharusan. Jika birokrasi tidak direformasi, maka akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Reformasi birokrasi harus menjadi agenda prioritas pemerintah dan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Kasus Agrinas ini juga menyoroti pentingnya pemilihan pemimpin yang tepat untuk BUMN. Pemimpin BUMN harus memiliki kompetensi, integritas, dan visi yang jelas untuk membawa perusahaan menuju kesuksesan. Selain itu, pemimpin BUMN juga harus memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan birokrasi yang kompleks.
Pemerintah perlu melakukan seleksi yang ketat dalam memilih pemimpin BUMN. Proses seleksi harus transparan dan akuntabel serta melibatkan pihak-pihak yang kompeten dan independen. Dengan memilih pemimpin yang tepat, diharapkan BUMN dapat dikelola secara profesional dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Sebagai penutup, mundurnya Dirut Agrinas dan sorotan Presiden Prabowo terhadap birokrasi yang berbelit merupakan momentum penting untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Indonesia. Reformasi birokrasi adalah kunci untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mereformasi birokrasi dan memastikan bahwa BUMN dapat berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dengan reformasi birokrasi yang efektif, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang dicita-citakan.
