Isu mengenai kekecewaan dan amarah Irjen Pol Karyoto setelah dipromosikan menjadi Kabaharkam Polri, alih-alih Kabareskrim, telah beredar luas di media sosial, memicu berbagai spekulasi dan perdebatan di kalangan warganet. Menanggapi kabar tersebut, Irjen Pol Karyoto dengan tegas membantah semua tuduhan, menyebutnya sebagai berita bohong (hoaks) yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Irjen Pol Karyoto, yang saat ini masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, menegaskan bahwa dirinya menghormati sepenuhnya keputusan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkait penunjukannya sebagai Kabaharkam. Ia menyatakan bahwa tidak ada kekecewaan apalagi kemarahan yang ia rasakan atas promosi tersebut. Menurutnya, penugasan di posisi manapun adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.
"Saya menghormati keputusan Bapak Kapolri. Penugasan di manapun adalah amanah. Saya akan menjalankan tugas sebagai Kabaharkam dengan sebaik-baiknya," ujar Irjen Pol Karyoto dalam keterangan resminya.
Also Read
Kabar mengenai kekecewaan Irjen Pol Karyoto bermula dari unggahan di sejumlah akun media sosial yang tidak jelas identitasnya. Unggahan tersebut menarasikan bahwa Irjen Pol Karyoto merasa marah dan kecewa karena tidak mendapatkan jabatan Kabareskrim seperti yang dijanjikan sebelumnya. Akun-akun tersebut bahkan menyebutkan bahwa Irjen Pol Karyoto melampiaskan amarahnya kepada Kapolri.
"Dijanjikannya jadi Kabareskrim eh dikasi Kabaharkam, langsung deh ngamuk-ngamuk sama yang ngenjanjiin," tulis salah satu akun yang beredar di media sosial.
Menanggapi narasi tersebut, Irjen Pol Karyoto dengan tegas membantahnya. Ia menyebut bahwa narasi tersebut adalah kebohongan belaka yang sengaja dihembuskan untuk menciptakan kegaduhan dan merusak citra Polri. Ia juga menyoroti bahwa akun-akun yang menyebarkan berita bohong tersebut adalah akun anonim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Itu sangat hoaks dan tidak benar isi ceritanya. Itu akun yang sama, itu akun anonim dan akun yang memang sengaja diembuskan untuk membuat berita berita seperti itu," tegas Irjen Pol Karyoto.
Lebih lanjut, Irjen Pol Karyoto mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan berita-berita yang beredar di media sosial, terutama yang berasal dari akun-akun yang tidak jelas identitasnya. Ia mengajak masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima sebelum menyebarkannya kepada orang lain.
"Masyarakat harus lebih cerdas dalam memilah informasi. Jangan mudah percaya dengan berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Verifikasi dulu sebelum menyebarkan," imbaunya.
Promosi Irjen Pol Karyoto sebagai Kabaharkam Polri memang menjadi sorotan publik. Pasalnya, Irjen Pol Karyoto dikenal sebagai salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki rekam jejak yang cemerlang. Sebelum menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, ia pernah menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya dan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dengan pengalaman yang dimilikinya, banyak pihak yang menilai bahwa Irjen Pol Karyoto sangat pantas untuk menduduki jabatan Kabareskrim. Namun, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memiliki pertimbangan lain dan memutuskan untuk menunjuk Irjen Pol Karyoto sebagai Kabaharkam.
Sebagai Kabaharkam, Irjen Pol Karyoto akan bertanggung jawab atas pembinaan dan operasionalisasi fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (binkamtibmas), samapta, pengamanan objek vital, dan pengendalian massa. Jabatan Kabaharkam merupakan jabatan strategis di lingkungan Polri yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Meskipun tidak mendapatkan jabatan Kabareskrim, Irjen Pol Karyoto tetap menunjukkan sikap profesional dan loyalitasnya kepada institusi Polri. Ia menerima penugasan sebagai Kabaharkam dengan lapang dada dan berjanji akan menjalankan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.
Kasus yang menimpa Irjen Pol Karyoto ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua tentang pentingnya verifikasi informasi dan bijak dalam menggunakan media sosial. Di era digital ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat dan mudah. Namun, tidak semua informasi yang beredar di media sosial adalah benar. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dan kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi.
Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa hoaks dapat merusak citra seseorang dan institusi. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama memerangi hoaks dengan cara tidak menyebarkannya dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu pilar utama penegak hukum dan penjaga keamanan dalam negeri, terus berupaya meningkatkan profesionalisme dan integritas anggotanya. Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari mekanisme organisasi untuk memberikan kesempatan kepada personel terbaik untuk mengembangkan karir dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi institusi dan masyarakat.
Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai mutasi dan promosi jabatan di tubuh Polri menjadi sorotan publik. Hal ini tidak terlepas dari peran media sosial yang semakin masif dalam menyebarkan informasi. Namun, tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Oleh karena itu, Polri mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan kritis dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Polri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan tidak menyebarkan berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian.
Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia. Polri juga akan terus berupaya meningkatkan profesionalisme dan integritas anggotanya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, Polri harus terus beradaptasi dan berinovasi. Polri harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya. Polri juga harus mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan.
Polri menyadari bahwa kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Polri akan terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan kebijakannya. Polri juga akan terus membuka diri terhadap kritik dan saran dari masyarakat.
Dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, Polri yakin dapat mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera.
Isu mengenai Irjen Pol Karyoto yang diisukan marah karena tidak mendapatkan jabatan Kabareskrim merupakan contoh bagaimana hoaks dapat dengan mudah menyebar di media sosial dan merusak citra seseorang. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dan kritis dalam menerima informasi yang beredar di media sosial.
Mari kita bersama-sama memerangi hoaks dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan berkualitas.
