Dewan Pers secara aktif mendorong penguatan perlindungan karya jurnalistik dalam proses revisi Undang-Undang Hak Cipta, sebagai upaya untuk menjamin hak-hak intelektual dan ekonomi para jurnalis serta keberlanjutan industri media di Indonesia. Dorongan ini diwujudkan melalui penyampaian Usulan Pandangan dan Pendapat Dewan Pers terhadap Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap dinamika lanskap media yang terus berkembang, di mana karya jurnalistik bukan hanya sekadar penyampai informasi, tetapi juga aset intelektual yang bernilai ekonomi dan sosial.
Dewan Pers menyadari bahwa perlindungan hukum yang kuat terhadap karya jurnalistik akan memberikan kepastian hukum bagi para pencipta, yaitu jurnalis dan perusahaan media, serta mencegah praktik pelanggaran hak cipta yang merugikan. Lebih jauh, perlindungan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem pers yang sehat, berkelanjutan, dan profesional, di mana pers dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi dengan lebih optimal.
Latar Belakang dan Urgensi Perlindungan Karya Jurnalistik
Also Read
Perlindungan hak cipta bagi karya jurnalistik menjadi semakin krusial di era digital, di mana informasi dapat dengan mudah disalin, didistribusikan, dan dimodifikasi tanpa izin. Hal ini tidak hanya merugikan para jurnalis dan perusahaan media yang telah berinvestasi dalam produksi konten berkualitas, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan industri media secara keseluruhan.
Dewan Pers melihat bahwa RUU Hak Cipta yang sedang dibahas di DPR merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat perlindungan karya jurnalistik. Dengan memasukkan karya jurnalistik sebagai salah satu objek hak cipta yang dilindungi, RUU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan efektif bagi para pelaku industri media.
Substansi Usulan Dewan Pers dalam RUU Hak Cipta
Usulan Pandangan dan Pendapat Dewan Pers terhadap Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencakup beberapa poin penting, antara lain:
-
Definisi yang Jelas tentang Karya Jurnalistik: Dewan Pers mengusulkan agar RUU Hak Cipta memberikan definisi yang jelas dan komprehensif tentang karya jurnalistik, yang mencakup berbagai bentuk konten jurnalistik, seperti berita, artikel, foto, video, infografis, dan lain-lain. Definisi ini harus mencakup karya yang dihasilkan oleh jurnalis profesional maupun warga jurnalisme yang memenuhi standar etika dan profesionalisme jurnalistik.
-
Perlindungan Hak Ekonomi dan Moral: Dewan Pers menekankan pentingnya perlindungan hak ekonomi dan moral bagi para pencipta karya jurnalistik. Hak ekonomi meliputi hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, dan mengadaptasi karya jurnalistik, sementara hak moral meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta karya dan hak untuk menjaga integritas karya.
-
Mekanisme Penegakan Hukum yang Efektif: Dewan Pers mengusulkan agar RUU Hak Cipta mengatur mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak cipta karya jurnalistik. Mekanisme ini harus mencakup prosedur pelaporan, investigasi, dan penindakan yang cepat dan adil, serta sanksi yang tegas bagi para pelaku pelanggaran.
-
Pengecualian dan Pembatasan Hak Cipta yang Wajar: Dewan Pers menyadari bahwa perlindungan hak cipta tidak boleh menghambat kebebasan berekspresi dan hak publik untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, Dewan Pers mengusulkan agar RUU Hak Cipta mengatur pengecualian dan pembatasan hak cipta yang wajar, seperti penggunaan karya jurnalistik untuk kepentingan pendidikan, penelitian, kritik, dan pelaporan berita.
-
Perlindungan terhadap Penggunaan Karya Jurnalistik oleh Kecerdasan Buatan (AI): Seiring dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), Dewan Pers juga mengusulkan agar RUU Hak Cipta mengatur perlindungan terhadap penggunaan karya jurnalistik oleh AI. Penggunaan karya jurnalistik oleh AI harus dilakukan dengan izin dari pemegang hak cipta dan dengan tetap memperhatikan hak moral pencipta.
Dampak Positif Perlindungan Karya Jurnalistik
Penguatan perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi industri media dan masyarakat secara luas, antara lain:
-
Meningkatkan Kualitas Jurnalistik: Dengan adanya perlindungan hak cipta yang kuat, para jurnalis dan perusahaan media akan lebih termotivasi untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan inovatif. Mereka tidak perlu khawatir bahwa karya mereka akan dengan mudah disalin dan didistribusikan tanpa izin, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan konten yang mendalam, akurat, dan relevan bagi masyarakat.
-
Mendorong Investasi di Industri Media: Perlindungan hak cipta yang kuat akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di industri media. Para investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di perusahaan media yang memiliki hak cipta yang jelas dan terlindungi, karena mereka yakin bahwa investasi mereka akan memberikan keuntungan yang berkelanjutan.
-
Mencegah Penyebaran Disinformasi dan Hoaks: Perlindungan hak cipta dapat membantu mencegah penyebaran disinformasi dan hoaks. Dengan melindungi karya jurnalistik yang akurat dan kredibel, RUU Hak Cipta dapat mempersulit pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan.
-
Memperkuat Kebebasan Pers: Perlindungan hak cipta merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kebebasan pers. Dengan melindungi hak-hak intelektual dan ekonomi para jurnalis, RUU Hak Cipta dapat memberikan mereka kebebasan untuk menjalankan tugas jurnalistik tanpa takut akan tekanan atau intervensi dari pihak lain.
-
Meningkatkan Literasi Media: Perlindungan hak cipta dapat membantu meningkatkan literasi media di masyarakat. Dengan memahami hak-hak cipta dan menghargai karya jurnalistik, masyarakat akan lebih kritis dalam mengonsumsi informasi dan lebih mampu membedakan antara informasi yang akurat dan informasi yang palsu.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meskipun penguatan perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara perlindungan hak cipta dengan kebebasan berekspresi dan hak publik untuk memperoleh informasi.
Dewan Pers berharap agar DPR dapat mempertimbangkan dengan cermat semua masukan dan pandangan dari berbagai pihak terkait dalam proses pembahasan RUU Hak Cipta. Dewan Pers juga berharap agar RUU Hak Cipta yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan yang kuat dan efektif bagi karya jurnalistik, serta tetap menjamin kebebasan berekspresi dan hak publik untuk memperoleh informasi.
Peran Aktif Dewan Pers dalam Mengawal RUU Hak Cipta
Dewan Pers akan terus berperan aktif dalam mengawal proses pembahasan RUU Hak Cipta di DPR. Dewan Pers akan terus memberikan masukan dan pandangan kepada DPR, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan karya jurnalistik.
Dewan Pers juga akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti organisasi jurnalis, perusahaan media, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa RUU Hak Cipta yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi industri media dan masyarakat Indonesia.
Kesimpulan
Penguatan perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta merupakan langkah penting untuk menjamin hak-hak intelektual dan ekonomi para jurnalis, mendorong keberlanjutan industri media, mencegah penyebaran disinformasi dan hoaks, memperkuat kebebasan pers, dan meningkatkan literasi media di masyarakat. Dewan Pers berharap agar DPR dapat segera menyelesaikan pembahasan RUU Hak Cipta dan menghasilkan undang-undang yang dapat memberikan perlindungan yang kuat dan efektif bagi karya jurnalistik, serta tetap menjamin kebebasan berekspresi dan hak publik untuk memperoleh informasi. Dengan perlindungan yang memadai, karya jurnalistik dapat terus berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga demokrasi di Indonesia.
